PIDIE JAYA_ Komisi Indenpenden Pemilihan (KIP) Pidie Jaya akan melakukan Perhitungan Ulang Surat Suara (PUSS) tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) di 231 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di kabupaten setempat. 

Hal tersebut dilakukan pasca Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024.

"Setelah putusan MK pada 6 Juli 2024, KIP Pidie Jaya akan melakukan PUSS tingkat DPRK di tiga kecamatan," ujar Ketua KIP Pidie Jaya, Iskandar, melalui Ketua Devisi Teknis, Darkasyi Abdul Hamid, Jumat, 21 Juni 2024.

Darkasyi Abdul Hamid menyebutkan pasca putusan MK tersebut, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan tindak lanjut. Sebanyak 231 TPS tersebut tersebar dalam tiga kecamatan.

"Ada tiga kecamatan nantinya dilakukan PSSU, Kecamatan Ulim, Meureudu dan Bandar Baru,” Kata Darkasyi Abdul Hamid.

Adapun daerah pemilihan Pidie Jaya ada 120 TPS yaitu di Kecamatan Ulim 52 TPS dan Meureudu 68 TPS, kemudian di Dapil Pidie Jaya tiga atau satu Kecamatan sebanyak 111 TPS.

"Hal itu berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 767 tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara pasca putusan MK keputusan KPU nomor 767,” ungkap Darkasyi Abdul Hamid.. 

Darkasyi Abdul Hamid mengaku pihaknya telah mendapat arahan langsung dari KPU RI terkait langkah-langkah yang dilakukan pada PUSS, baik itu saat sebelum dan sesudah perhitungan ulang surat suara.

“Kita terus berkoordinasi dengan KPU serta Bawaslu dan pihak kepolisian,” tutup Darkasyi Abdul Hamid.||Alfianpasee.

BANDA ACEH_ Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslih) Aceh terkait adanya upaya perubahan, pengurangan dan penggelembungan suara di Kabupaten Aceh Timur merupakan persoalan serius yang harus ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Indikasi adanya skandal konspirasi kecurangan pada pelaksana pesta demokrasi di Aceh Timur itu tercium semakin kuat setelah pihak Komisioner Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur secara nyata mengabaikan rekomendasi saran perbaikan Panwaslih Provinsi Aceh melalui surat yang ditujukan kepada KIP Aceh Timur nomor :38/ PM.00.01/K.AC/03/2024. tanggal 7 maret 2024 perihal : Saran Perbaikan Rekapitulasi. Dari data temuan Bawaslu tersebut terlihat jelas adanya pengurangan dan penggelembungan suara yang begitu fantastis dengan total mencapai puluhan ribu suara untuk DPR RI maupun DPD RI, dimana D Hasil Kecamatan sangat jauh berbeda dengan D Hasil Kabupaten.

"Kendatipun sudah dilakukan pencermatan, namun persoalan ini tetap harus ditindaklanjuti oleh Panwaslih karena secara aturan sudah memenuhi unsur pidana dan juga pelanggaran kode etik. Masyarakat tentunya berharap Panwaslih berani melaporkan persoalan ini kepada DKPP agar ditelusuri lebih lanjut berkenaan dengan kode etik pelaksana serta juga kita meminta agar proses hukum terhadap upaya penggelembungan dan pengurangan suara caleg di Aceh Timur juga dapat diproses ke ranah pidana demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan proses demokrasi," ungkap Ketua DPW Alamp Aksi Aceh, Mahmud Padang.

Dia memaparkan, jika mengacu berdasarkan pasal 551 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maka anggota KPU, KPU tingkat provinsi, kabupaten/ kota, panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan atau panitia pemungutan suara (PPS) yang dengan sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, akan dikenakan sanksi pidana dua tahun dan denda Rp 24 juta. 

"Jika kita lihat adanya tindakan sengaja sehingga berita acara rekapitulasi hasil suara di Aceh Timur, dimana terjadi pengurangan dan penggelembungan suara dari data D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabko, maka hal ini sudah masuk ke ranah pidana pemilu. Nanti tentunya akan ditelusuri lebih lanjut apakah ada praktek suap menyuap bahkan unsur nepotisme dan sebagainya yang mengakhibatkan terjadinya perubahan hasil suara," ujarnya.

Mahmud menambahkan, jika kita lihat lebih lanjut dimana, perolehan suara calon DPD nomor urut dua digelembungkan hingga puluhan ribu di pleno kabupaten di Aceh Timur. Hal ini terungkap usai Bawaslu Aceh menyurati KIP Aceh Timur untuk dilakukan untuk melakukan perbaikan rekap suara. Kemudian, untuk DPR RI terlihat berdasarkan data D Hasil Kecamatan di 16 kecamatan se-Aceh Timur total suara caleg Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang B.Sc, MA hanya sebanyak 3.669 suara. Namun, pada rekapitulasi D Kabko tingkat Kabupaten justru mengalami kenaikan signifikan menjadi 34.292 suara, sehingga terindikasi terjadi penggelembungan suara yang cukup besar mencapai 30.623 suara.

Hal serupa juga terjadi pada suara PKS, dimana berdasarkan data D Hasil Kecamatan di 12 kecamatan di Aceh Timur suara partai tersebut hanya 1.278, namun pada Data D Hasil Kabko tingkat Kabupaten Aceh Timur justru mengalami penambahan menjadi 7.634 suara. Sehingga diduga terindikasi terjadinya penggelembungan sebesar 6.356 suara.

Indikasi penambahan / penggelembungan suara lainnya juga ditemukan pada suara Caleg Gerindra Nomor Urut 5 atas nama T. Zainal Abidin, S.Pd.I, MH. Dimana, berdasarkan D Hasil Pleno Kecamatan suara yang diperoleh di 17 kecamatan hanya sebanyak 12.281 suara, namun pada D Hasil Kabko Aceh Timur justru menggelembung menjadi 22.651 suara, atau dapat dikatakan suara caleg tersebut mengalami penambahan hingga 10.370 suara. Selanjutnya, indikasi penggelembungan suara lainnya yang ditemukan juga terdapat pada suara Caleg DPR RI Gerindra Nomor Urut 2 atas nama Fadli Tri Hartono, S.Si, M.PA. Suara caleg tersebut berdasarkan data pleno rekap D Hasil di 19 kecamatan hanya sebanyak 3.409 suara, kemudian pada D Hasil Kabko Aceh Timur justru mengalami penambahan menjadi 11.987 suara. Sehingga dapat dikatakan bahwa caleg tersebut mengalami penambahan suara hingga 8.578 suara.

Lebih lanjut kata Mahmud, berdasarkan temuan Panwaslih juga ditemukan adanya pergeseran suara DPRK, berdasarkan lampiran surat Panwaslih Provinsi Aceh yang ditujukan kepada KIP Aceh Timur nomor :38/ PM.00.01/K.AC/03/2024. tanggal 7 maret 2024 perihal : Saran Perbaikan Rekapitulasi dimana ditemukan bahwa suara badan caleg DPRK Partai Gerindra Nomor Urut 5 atas nama Ibrahim yang telah dipindahkan secara non prosedural ke suara partai. Dan Bawaslu juga menyatakan hal itu tidak sesuai dengan D Hasil pleno kecamatan Idi tunong, sehingga harus dikembalikan ke D Hasil Kecamatan. Dari temuan tersebut diduga sangat erat kaitannya dengan keberpihakan Ketua KIP Aceh Timur yang belakangan setelah ditelusuri diketahui merupakan bentuk keberpihakannya kepada caleg partai Gerindra nomor Urut 1 atas nama Marzuki yang merupakan saudara Ipar sang ketua KIP. Bahkan, diduga yang bersangkutan juga ikut terlibat mengatur agar saksi Partai Gerindra menandatangani surat pencabutan keberatan atas rekomendasi Panwaslih sebagai dasar untuk berkelit dari saran perbaikan. 

Belum lagi, belakangan beredar di sosial media yang begitu menghebohkan tentang pertemuan antara Ketua KIP Aceh Timur dengan salah satu caleg DPRK perempuan berinisial MF yang juga melibatkan operator KIP berinisial AZ yang diduga berlangsung saat pelaksaan Rekapan kecamatan bertempat di Hotel Royal Idi Rayek pada tgl 22 febuari 2024. Dalam video itu terdengar adanya pembicaraan yang berkaitan dengan data suara.

"Dari sejumlah persoalan yang kini mencuat dan menjadi pembicaraan di publik menunjukkan bahwa ada polemik serius yang memang harus ditindaklanjuti secara aturan demi menegakkan keadilan dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Untuk itu, kita berharap agar Panwaslih melaporkan semua hal tersebut ke DKPP untuk ditangani lebih lanjut tentang kemungkinan adanya pelanggaran kode etik pelaksana. Bahkan, tentunya masyarakat juga berharap agar penegakan hukum pidana pemilu dapat dilakukan dalam persoalan serius ini," pungkasnya.

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara untuk jenis pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dapil Aceh 1 pada pemilihan umum 2024, Selasa, 12 Maret 2024.

Adapun daerah pemilihan Aceh 1,meliputi Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang dan Kota Subulussalam. Aceh 1 memiliki kuota kursi DPR RI sebanyak 7 kursi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara untuk pemilihan Caleg DPR RI Dapil Aceh 1 yang dibacakan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KIP Aceh, Muhammad Sayuni,Selasa, 12 Maret 2024, posisi pertama diisi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan total suara partai 320.033 dan caleg yang memperoleh suara terbanyak Irmawan yaitu 125.234 suara.

Kemudian posisi kedua ditempati oleh Partai Golkar dengan total suara partai sebanyak 258.043 suara dan peraih suara terbanyak T. Zulkarnaini Ampon dengan jumlah suara badan sebanyak 91.816 suara.

Posisi Ketiga, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan total suara partai mencapai 185.867 suara dan caleg peraih suara tertinggi yaitu Nazaruddin Dek Gam dengan perolehan suara badan sebesar 140.614 suara.

Posisi keempat, Partai NasDem dengan total kesuluruhan suara partai mencapai 158.867 suara, dan peraih suara badan tertinggi oleh Muslim Ayub dengan total 73.995 suara.

Posisi kelima ditempati Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan total keseluruhan suara partai 137. 835 suara dan suara caleg terbanyak yang diraih oleh Illiza Sa'aduddin Djamal dengan total 111.389 suara.

Sementara posisi keenam, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan total suara keseluruhan partai mencapai 133.277 suara, dan caleg dengan suara badan terbanyak diraih oleh Jamaluddin Idham dengan suara sebanyak 71.608. 

Terakhir, posisi ketujuh ditempati oleh Partai Demokrat dengan total suara partai sebanyak 130.913 suara dan caleg dengan suara badan terbanyak diduduki oleh Teuku Riefky Harsya dengan total 88.005 suara. “Dengan demikian rekapitulasi perhitungan suara perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota provinsi Aceh pada pemilihan umum 2024 dinyatakan sah,” kata ketua KIP Aceh, Saipul Bismillah sambil mengetok palu.(HS)

BANDA ACEH – Senator DPD RI asal Aceh yang juga Caleg DPD RI di Pileg 2024, HM Fadhil Rahmi Lc MAg, meminta Bawaslu Aceh, untuk tetap menindaklanjuti pelaporan sejumlah Caleg DPD RI, terkait dugaan penggelembungan suara di Pidie.

Meskipun, kata Syech Fadhil, KIP Aceh dan KIP Pidie akhirnya juga menindaklanjuti perintah Bawaslu Aceh dengan melakukan perhitungan ulang suara DPD dari Pidie.

“Ini dua hal yang harus tetap berjalan. Karena ini sudah memenuhi unsur pidananya. Pelaporan kami terhadap KIP Pidie dan PPK di sejumlah kecamatan di Pidie harus tetap diproses dan pelaku juga harus menerima hukuman yang setimpal atas apa yang mereka perbuat,” kata pria yang akrab disapa Syech Fadhil ini, Senib, 11 Maret 2024.

“Ini baru selesai perhitungan di beberapa kecamatan, dan ternyata laporan kita terbukti. Jadi Bawaslu harus dapat memproses pelaku sesuai aturan yang ada,” ujarnya. 

Tujuannya, kata Syech Fadhil, agar hal yang sama tidak terus terulang di Aceh.

“Apalagi Pilkada di depan mata. Bagaimana public di Aceh dapat percaya dengan kinerja PPK dan KIP di Aceh, jika pelaku kecurangan tidak memperoleh hukuman yang setimpal,” katanya.

“Ini juga menjadi contoh bagi penyelenggara pemilu di kabupaten kota lain, agar tidak main main dengan suara rakyat.”

“Insya Allah suara rakyat kita kawal bersama. Tidak tertutup kemungkinan juga pelaku kita laporkan ke DKPP,” kata Syech Fadhil.

Sebelumnya diberitakan, perhitungan ulang perolehan suara DPD dari kabupaten Pidie yang berlangsung di asrama Haji Banda Aceh, semakin membuka mata publik bahwa ada penggelembungan suara di kabupaten yang berjulukan ‘Boh Mulieng’ itu.

Informasi yang diperoleh wartawan, perhitungan ulang perolehan suara DPD dan pencocokan dengan data model C Hasil DPD salinan TPS di Pidie yang berlangsung di Asrama Haji Kota Banda Aceh, masih berlangsung hingga Senin 11 Maret 2024, pukul 18.00 WIB.

Informasi yang diperoleh wartawan, ada 10 kecamatan yang sudah selesai dilakukan perhitungan ulang hingga Senin 11 Maret 2024, pukul 18.00 WIB.

Dimana, dugaan adanya penggelembungan suara DPD untuk salah satu Caleg kian terbukti. Beberapa kecamatan yang sudah selesai, seperti:

Kecamatan Kota Sigli. Dimana nomor urut 27 dari jumlah suara 3.955 menjadi 470 suara.

Kecamatan Mila. Nomor urut 27 dari jumlah 2.084 menjadi 1.477 suara.

Kecamatan Padang Tiji. Nomor urut 27 dari jumlah 7.093 menjadi 572.

Kecamatan Pekan Baro. Nomor urut 27 dari jumlah suara 8.218 menjadi 1.206.

Kecamatan Mutiara Timur. Nomor urut 27 dari jumlah 10.476 menjadi 2.315 suara.

Kecamatan Mutiara. Nomor urut 27 dari jumlah suara 3.790 menjadi 1.017 suara.

Kecamatan Kembang Tanjong. Nomor urut 27 dari jumlah 7.518 menjadi 2.090 suara.

Kecamatan Muara Tiga. Nomor urut 27 dari jumlah 8.389 berkurang menjadi 454 Suara.

Kecamatan Geumpang. Nomor urut 27 dari jumlah 937 menjadi 722 perolehan suara.

Kecamatan Batee. Nomor urut 27 dari perolehan suara 9.280 hingga menjadi 1.002 Suara.

Pasca perhitungan ulang, jumlah total perolehan suara Caleg DPD nomor urut 27 berkurang sementara dari 10 kecamatan di atas keseluruhannya adalah 50.415 suara.

Sedangkan kecamatan yang belum selesai perhitungan ulang adalah kecamatan Pidie, Kecamatan Grong-Grong, Kecamatan Sakti, Kecamatan Tangse, Kecamatan Simpang Tiga dan Kecamatan Delima.(Hs)