BANDA ACEH- Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh menyatakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh serta KIP Kabupaten Pidie terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu 2024.

Pelanggaran administratif tersebut berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Provinsi Aceh.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Panwaslih Provinsi Aceh, Safwani mengatakan, penetapan tersebut berdasarkan surat putusan Panwaslih Provinsi Aceh nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL/PROV/01.00/III/2024 tanggal 9 Maret 2024.

"Putusan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dan disertai bukti-bukti yang didapatkan, dan dibacakan di depan para saksi yang hadir pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Aceh,” kata Safwani, Minggu, 10 Maret. 

Dalam rapat tersebut, kata Safwani, Panwaslih Aceh membuka ruang untuk para peserta Pemilu untuk penyelesaian administrasi cepat melalui laporan yang diajukan oleh calon anggota DPD Aceh.

Pihak pelapor dalam keterangannya, melaporkan adanya pergeseran & penggelembungan perolehan suara yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan dari Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Aceh untuk keuntungan calon Anggota DPD tertentu, dan berakibat kerugian kepada calon Anggota DPD lainnya,”lanjut Safwani. 

Maka, Panwaslih Aceh memerintahkan kepada KIP Aceh dan KIP Pidie untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bagi calon DPD di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Sigli, Pidie, Kembang Tanjung, Muara Tiga, dan Kecamatan Batee.

Kemudian, Kecamatan Mutiara, Mutiara Timur, Tangse, Geumpang, Peukan Baro, Mila, Delima, Simpang Tiga, Sakti, Padang Tiji, dan Kecamata Grong-Grong . 

“Dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bagi calon DPD di beberapa Kecamatan ini dengan merujuk pada C Hasil TPS,” tutup Safwani.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak delapan Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Aceh melaporkan adanya dugaan penggelembungan suara terhadap calon DPD Aceh nomor urut 27, Sayed Muhammad Mulyadi, di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pidie ke Panwaslih Aceh. Adapun kedelapan Caleg DPD RI Dapil Aceh tersebut yakni Azhari Cage, M Fadhil Rahmi, Akhyar Kamil, MC Razi, Nazar Apache, Rahmad Maulizar, Nazir Adam dan Darwati A Gani. “Jadi yang akan kita laporkan nanti adalah tentang penggelembungan suara ke calon DPD No Urut 27 yang signifikan. Dan kita telah membandingkan antara C hasil dengan Kecamatan yang dibuat. Dan ini kita sudah protes di pleno KIP Pidie,” kata Caleg DPD RI Dapil Aceh nomor urut 5, Azhari Cage, Jum’at (8/3/2024). Dikatakan Azhari, dugaan kecurangan adanya penggelembungan suara ini terjadi di 23 kecamatan di Pidie, di mana 4 kecamatan tersebut telah diproses dan dilakukan perbaikan, yaitu di antaranya di Kecamatan Mane, Kecamatan Tiro, Kecamatan Keumala, dan Kecamatan Indrajaya.(HS) 

Banda Aceh - Kalangan disabilitas berhak memilih dan dipilih karena itu juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 pada pasal 75, dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpatisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan. Ini juga diatur di Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana perlakuan masyarakat penyandang disabilitas sama sebagaimana masyarakat pada umumnya. Malah masyarakat disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan akses di Tempat Pemungutan Suara yang ramah disabilitas.

Penegasan itu disampaikan Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, Agus Syahputra saat membuka acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipastif Bagi Penyandang Disabilitas di Hotel Oasis, minggu (10/09/2023).

Agus menyebutkan bahwa Panwaslih Provinsi Aceh sangat bersyukur, dimana teman-teman disabilitas masih bersemangat, dan antusias dalam mengawal tahapan Pemilu 2024, menuju Pesta Demokrasi yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024 mendatang.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Aceh, Hamdanil Hanafiah mengatakan pihaknya berharap dalam Pemilu Tahun 2024, kalangan disabilitas mendapatkan haknya, dan tidak ada perbedaan disana. "Semoga ini juga mendapat perhatian dari semua stakeholder. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, agar semua pihak memiliki hak yang sama, dan teman-teman disabilitas dapat turut andil dalam melakukan kebaikan, kemajuan untuk Indonesia ke depannya” tegas Hamdanil.

Dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Penyandang Disabilitas ini, Panwaslih Provinsi Aceh juga melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dangan PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) Provinsi Aceh tentang Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Dalam Rangka Perwujudan Kesetaraan Hak Politik Setiap Warga Negara di Seluruh Wilayah Indonesia.

Turut hadir sebagai narasumber dalam acara sosialisasi tersebut, Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh, Saiful, SE dan Marini, S. Pt, M. Si, Anggota Panwaslih Provinsi Aceh Periode 2018 – 2023. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas, Maitanur, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Fahrul Rizha Yusuf, dan Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas, Yudi Ferdiansyah Putra beserta staf Panwaslih Provinsi Aceh dan para peserta dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Aceh.[Ril]