JAKARTA - KPU menyatakan batas akhir pengumuman penetapan hasil Pemilu 2024 ialah 20 Maret atau Rabu besok. Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka mengimbau pendukungnya untuk tidak meluapkan euforia.

"Ya ditunggu aja besok tanggal 20 Maret, (pendukung) ya tidak perlu euforia berlebihan," kata Gibran di Balai Kota Solo dilansir detikJateng, Selasa (19/3/2024).

Wali Kota Solo itu mengaku akan tetap berada di Solo saat KPU RI mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilu 2024.

"Besok saya tetap di Solo ya," ujar Gibran

Saat ditanya apakah ada rencana bertemu dengan capres nomor urut 01 Prabowo Subianto di Jakarta setelah KPU RI mengumumkan penetapan hasil pemilu, Gibran enggan menjawab.

Gibran hanya menjawab singkat saat ditanya apakah ada rencana syukuran setelah penetapan hasil Pemilu 2024 diumumkan. "(Pertemuan dengan Prabowo?) Ya nanti. (Ada acara syukuran?) Belum ada," ucap Gibran.

Dilansir detikNews, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melanjutkan rapat rekapitulasi penghitungan suara pemilu tingkat nasional. Tersisa empat provinsi yang akan melakukan rekapitulasi nasional.

Rapat akan digelar di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3). Rencananya rapat dimulai pukul 10.00 WIB.

"Rekap nasional 19 Maret 2024, Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan, dikutip dari detikNews.

Sebagai informasi, dari total 38 provinsi, KPU telah merampungkan rekapitulasi nasional untuk 34 provinsi, menyisakan empat provinsi yang belum melakukan rekapitulasi nasional. Sedangkan untuk di luar negeri, sebanyak 129 PPLN telah menyelesaikan rekapitulasi nasional.

Hasyim Asy'ari sebelumnya mengatakan KPU akan langsung mengumumkan penetapan hasil Pemilu 2024 jika 38 provinsi telah selesai rekapitulasi nasional.

"Begitu rekap nasional selesai, langsung penetapan hasil Pemilu 2024 secara nasional," kata Hasyim kepada wartawan, Senin (18/3).

Hasyim mengatakan batas akhir pengumuman penetapan ialah 20 Maret 2024. Namun, kata dia, hasil pemilu dapat diumumkan lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan.

"Sebagaimana Pemilu 2019 batas akhir penetapan hasil Pemilu 2019 adalah 22 Mei 2019, tapi bisa ditetapkan 21 Mei 2019," katanya.

JAKARTA - KPU DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai pemilih atau memiliki hak suara pada Pemilu 2024. Ribuan ODGJ di DKI Jakarta yang berhak mencoblos pada Pemilu 2024 akan didampingi KPU.

"Di DKI kami memberikan pelayanan terhadap ODGJ atau disabilitas mental untuk bisa memilih dalam Pemilu 2024," kata Anggota Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah, dilansir Antara, Sabtu (16/12/2023).

Fahmi menuturkan ODGJ tetap diberikan kesempatan sebagai pemilih agar hak suaranya dapat diperhitungkan dalam Pemilu 2024.

KPU DKI Jakarta memastikan nanti ada pendampingan kepada ODGJ saat mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan.

Fahmi mencontohkan salah satunya di Jakarta Timur yang terdapat Panti Sosial Bina Laras sekaligus tercatat sebagai TPS Pemilu 2024.

"TPS yang berada di kawasan Cipayung itu terdapat pemilih yang sedang menjalankan perawatan dan rehabilitasi untuk ODGJ," jelasnya.

Rincian jumlah pemilih di TPS Panti Sosial Bina Laras Jakarta Timur yakni nomor TPS 72 terdapat 280 pemilih laki-laki, nomor TPS 73 terdapat 118 laki-laki dan 158 perempuan. Nomor TPS 91 terdapat 6 laki-laki dan 210 perempuan, serta nomor TPS 92 terdapat 155 perempuan.

Berdasarkan data dari KPU DKI Jakarta, tercatat DPT untuk Pemilu 2024 berjumlah 8.252.897 pemilih. Dari total keseluruhan 8,2 juta jumlah pemilih, 61.747 di antaranya merupakan penyandang disabilitas termasuk 22.871 disabilitas mental atau ODGJ.[Dtk]

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat menyiapkan pengamanan menjelang debat perdana capres-cawapres di Kantor KPU. Pengamanan akan melibatkan 2.120 personel gabungan TNI-Polri.

"Jumlah personel gabungan yang akan melakukan Pengamanan pelaksanaan debat perdana Calon Presiden berjumlah 2.120 personel. Pengamanan gabungan terdiri dari TNI, Polri dan instansi terkait," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro, Selasa (12/12/2023).

Susatyo mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan untuk pengamanan. Dia menyebut telah mendapat laporan KPU akan membatasi jumlah pendukung paslon yang hadir.

Pemetaan untuk pengamanan dan penempatan anggota di ring satu hingga kegiatan di ring luar KPU. Untuk jumlah dari pendukung paslon juga sudah dibatasi, berapa orang, berapa orang, tata tertib sudah diatur KPU, kita tinggal melaksanakan teknis pengamanannya," papar Susatyo.

Dia mengatakan jalan di sekitar KPU akan disterilisasi. Dia mengatakan polisi akan menerapkan rekayasa lalu lintas jelang debat.

"Kemudian, jalan-jalan di sekitar lokasi debat atau di depan KPU akan dilakukan sterilisasi atau rekayasa jalan, sehingga arus lalu lintas di lokasi acara diharapkan lancar. Pukul 16.00 WIB sudah kita sterilkan dari sore," ucapnya.

Dia mengatakan debat capres menjadi salah satu rangkaian dalam proses Pemilu 2024 sehingga polisi akan melakukan pengamanan. Dia menghimbau masyarakat yang akan hadir untuk dapat menjaga ketertiban dan keamanan.

"Kegiatan debat ini salah satu dari tahapan Pemilu sehingga harus kami amankan agar kegiatan berjalan dengan aman dan lancar. Dalam pelaksanaan Pengamanan, kami tekankan kepada seluruh anggota agar dilaksanakan dengan humanis," ucap Susatyo. 

Kami mengimbau kepada warga masyarakat yang akan melintas di sekitar KPU RI sore nanti untuk mencari jalan alternatif lain dikarenakan adanya rekayasa lalu lintas di sekitaran KPU RI dan kami juga mengimbau kepada simpatisan dan para pendukung Paslon yang akan mengikuti prosesi debat calon presiden untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Kami akan jaga dan kawal sepenuhnya," pungkasnya.(dtk)

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) buka suara mengenai Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) yang melaporkan pimpinan KPU RI terkait dugaan 204 juta data pemilih yang bocor. DKPP memastikan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti.

"Pada prinsipnya setiap pengaduan yang disampaikan ke DKPP akan ditindaklanjuti oleh DKPP sesuai ketentuan yang berlaku," kata Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat dikonfirmasi seperti dikutip dari detik, Sabtu (9/12/2023).

Sementara, Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo mengaku belum menerima informasi terkait aduan tersebut. Namun, dia memastikan laporan yang masuk akan di proses sesuai mekanisme berlaku.

"Saya belum dapat infonya dari bagian pengaduan. Setiap laporan pasti akan diproses sesuai sesuai tata cara dan mekanisme yang diatur dalam peraturan DKPP," jelasnya.

Sebelumnya, PP KAMMI membeberkan alasan pihaknya mengadukan Pimpinan KPU ke DKPP. KAMMI mengaku kecewa akan kinerja KPU, dan menilai ada unsur kelalaian dan kegagalan dalam memitigasi kebocoran data.

"KPU sebagai pengendali server atau sistem jaringan bertanggungjawab penuh memberikan rasa aman bagi para pemilih. Apalagi sudah ada Undang-undang Perlindungan Data Pribadi," kata Bendahara Umum PP KAMMI sekaligus Ketua Satgas Jaga Demokrasi Asnawir Nasution, dalam keterangannya Kamis (7/12/2023).

"Yang di dalamnya berisi segala upaya harus dilakukan untuk melindungi data pribadi individu dalam rangkaian pemrosesan atau pengelolaan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi," imbuh Asnawir.

Sementara itu rekannya, Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan PP KAMMI Rizki Agus Saputra, menilai KPU melakukan perbuatan melawan hukum karena data-data yang diduga bocor berisi NIK, nomor Kartu Keluarga, nomor paspor dan identitas diri lainnya.

"KPU telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu Pasal 15 dan 16 mengenai prinsip profesionalitas dan akuntabilitas berdasarkan Peraturan DKPP RI Nomor 2 tahun 2017. Sebagai lembaga negara, KPU seharusnya memiliki mekanisme atau uji coba sebelum tahapan pemilu ini terlaksana," tutur Rizki.

Rizki menyebut pada Pemilu 2019 sudah terjadi kerusakan pada sistem informasi penghitungan suara. Menurut dia harusnya KPU menjadikan hal tersebut bahan evaluasi.