JAKARTA – Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) menggelar seminar kemaritiman, Senin (22/7/24), bertempat di Jimbaran Ballroom Hotel Sunlake Waterfront Resort & Convention, Sunter, Jakarta Utara. Hadir sebagai narasumber Irjenpol (Purn) Dr. Abdul Gofur, Drs., S.H., M.H., mengangkat tema "Kepastian Hukum di Laut Indonesia".

Seminar tersebut dihadiri Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., beserta jajaran pengurus PPWI Nasional dan pengurus PPWI daerah, serta Anggota PPWI dari beberapa wilayah di Indonesia. Bersama Irjenpol Abdul Gofur, hadir juga Brigjenpol Drs. Hilman Thaib Mandagi yang menyajikan materi tentang pentingnya keterbukaan informasi dari institusi Polri kepada masyarakat sebagai bagian dari pelayanan, pengayoman, dan perlindungan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Polri.

Dalam paparannya, Abdul Gofur yang menjabat Ketua DPD Persadi DKI Jakarta menyampaikan masalah penting yang dihadapi saat ini adalah tidak adanya kepastian hukum di wilayah laut Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara maritim terbesar dan memiliki belasan ribu pulau, namun sangat disayangkan keamanan di laut masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain.

"Di era keterbukaan dan globalisasi seperti saat ini, Indonesia dihadapkan dengan permasalahan cyber, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang paling lemah terhadap cybercrime. Hal ini menambah rumit terhadap upaya penegakan hukum atas kejahatan yang terjadi di laut," ujar lulusan pasca sarjana bidang hukum Universitas Padjadjaran Bandung itu.

Gofur menambahkan, Indonesia yang merupakan negara maritim dengan luas lautan yang jauh lebih besar dari daratannya, pengelolaan keamanan lautnya tumpang tindih. Padahal ada 11 kekuatan atau instansi yang bertugas di laut, antara lain TNI, Polairud, Bakamla, Bea Cukai dan institusi lainnya. "Keamanan laut Indonesia tumpang tindih, padahal ada 11 kekuatan di laut tetapi semuanya tidak memiliki kekuatan dan kewenangan untuk melakukan penyidikan," ungkap mantan Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla RI ini.

Lebih lanjut Abdul Gofur menjelaskan bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang notabene menjadi coast guard di wilayah laut Indonesia tidak memiliki kewenangan penyidikan. Begitupun Polri, dibatasi kewenangannya hanya di darat hingga 12 mile lalut. "Hari ini, Indonesia masih kebobolan masuk ribuan ton sabu-sabu dan barang-barang ilegal lainnya, transaksi bisa dilakukan dengan leluasa di tengah laut tanpa ada lembaga yang bisa melakukan penangkapan dan penyidikan untuk kemudian menahan para pelaku kejahatan itu. International Maritime Organisation (IMO) bahkan menganggap keambanan di lautan Indonesia sangat berisiko dan insurance atau keselamatan kapal luar yang masuk ke Indonesia sangat rentan," papar lulusan doktor hukum dari Universitas Katolik Parahiyangan bandung itu.

Abdul Gofur berharap, pesan ini dapat tersampaikan ke pimpinan melalui media-media dan rekan-rekan pers. Peran pers, menurutnya, dalam kemajuan suatu bangsa sangat tinggi dan menentukan. "Peran media dalam mengawal konstitusi sangat penting, dan kasus-kasus yang viral, itu semua terbongkar karena media. Ini sesuatu yang luar biasa. Contohnya kasus Pegi terbongkar karena media, inilah kekuatan media," sebutnya.

Dikatakannya lagi, melalui media sesuatu yang baik bisa terlihat baik begitu juga sebaliknya yang jelek juga bisa terlihat jelek. Gofur berharap PPWI dapat menyampaikan informasi ke publik dan didengar oleh institusi terkait, khususnya Presiden RI. "Persoalan ini harus ditangani secara serius oleh para pihak dan institusi terkait. Laut Indonesia merupakan tempat berkembang biaknya atau bertelurnya ikan-ikan di dunia sehingga nelayan luar negeri selalu masuk ke wilayah perairan Indonesia, akan tetapi Indonesia masih disibukkan dengan pertentangan kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya," tutur Wakapolda Riau periode 2013-2015 ini.

Ia berharap persoalan ini segera ditindaklanjuti dan mendapatkan jalan keluar terkait kepastian keamanan di perairan Indonesia. "Di era digital saat ini, seharusnya kita melihat dan belajar dari negara-negara yang sudah lebih maju dalam mengadakan patroli laut dengan menggunakan metode digital, sementara Indonesia masih melakukan patroli secara manual," pungkas purnawirawan Polri yang pernah bertugas sebagai Kasat Polairud Polda Jabar itu penuh harap.

Acara seminar ini adalah bagian dari kegiatan Peresmian dan Pelantikan DPC PPWI Ogan Ilir Sumatera Selatan. Selain para pengurus DPC PPWI Ogan Ilir yang datang ke Jakarta dalam rangka pelantikan, kegiatan tersebut juga dihadiri President of Firsts Union Association dari Lebanon, Dr. Abdul Rohman Saleem Dabboussi, dan Perwakilan PPWI Singapore, Hanjono Susanto. Seperti biasa, acara PPWI Nasional ini dimeriahkan oleh kehadiran Duta PPWI yang sekaligus juga sebagai Putri Pewarta Indonesia tahun 2014, Khalisa Putri, dan tahun 2022, Hany Fiona. (DJ/Red)

LHOKSEUMAWE_ Mahasiswi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Malikussaleh, Fauzianna menjadi satu-satunya utusan dari Provinsi Aceh dalam Peringatan Hardiknas (Hari Pendidikan Nasional) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di Jakarta.

Acara yang dipelopori oleh Kemendikbudristek RI ini bertemakan “Peringatan Hardiknas dan Rembuk Komunitas Merdeka Belajar” yang akan dilaksanakan pada 1- 4 Mei 2024 di Senayan, Jakarta.

Info ini didapat melalui siaran Pers via WhatsApp Kamis (2/5/2024).

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, T. Alfiady MSP mengungkapkan bahwa undangan ini bisa menjadi Berbagai awal bagi para mahasiswa untuk lebih bergerak aktif dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), seperti Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM).

“Alhamdulillah mahasiswa kita bisa mewakili Aceh, dan menjadi gambaran bahwa kita Universitas Malikussaleh sudah diperhitungkan secara Nasional terutama terkait dengan program Kemendikbudristek,” katanya.

Fauzianna yang menjadi utusan penyambutan baik undangan dari pihak Kemendikbudristek dan mempersiapkan diri untuk menghadiri kegiatan tersebut.

“Saya berharap dapat berkolaborasi dengan para profesional dan praktisi pendidikan lainnya, serta memperluas jaringan dan hubungan di bidang pendidikan,” imbuhnya. 

Fauziana juga menambahkan banyaknya hal yang nanti bisa didapat dalam kegiatan tersebut, mulai dari meningkatkan keterampilan dan kompetensi dalam bidang pendidikan melalui sesi-sesi pelatihan, workshop, atau diskusi yang diselenggarakan, hingga berbagi pengalaman dengan peserta lainnya serta memperoleh inspirasi dari keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. oleh orang lain di dunia pendidikan. 

“Pastinya dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan motivasi lebih kepada seluruh mahasiswa Universitas Malikussaleh agar dapat mengikuti kegiatan PMM serta memberikan dampak positif bagi kampus dan masyarakat sekitar,” ungkapnya.(Reski) 

JAKARTA_ Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi berupa suap pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2018 di Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Erdi Adrimulan Chaniago mengatakan, kedua tersangka yakni TA selaku Kadis PU Kota Balikpapan tahun 2016—2018 dan FI yang merupakan ASN BPK RI (Kasub Auditorat Kaltim I BPK-RI Perwakilan Kaltim tahun 2017—2019).

"Dari hasil gelar perkara penetapan tersangkapada 7 Februari, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim telah menetapkan TA dan FI sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian sesuatu oleh penyelenggara negara terkait pengurusan DID," kata Erdi dalam keterangan tertulis, Jumat, 23 Februari 2024.

Erdi mengatakan, kedua tersangka dipersangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001.

Seperti diberitakan, pengusutan kasus dugaan suap pengurusan DID di Kota Balikpapan merupakan pelimpahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 16 Agustus 2023 lalu. "Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 telah dilakukan peningkatan status perkara aquo dari tahap penyelidikan ke penyidikan," jelas Erdi.

Ia mengungkapkan, pada Maret 2017 lalu, RE selaku Walikota Balikpapan saat itu meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencari cara untuk meningkatkan anggaran DID Kota Balikpapan untuk tahun 2018.

Akhirnya, anak buah RE yaitu MM yang menjabat sebagai Kepala BPKAD meminta bantuan FI anggota BPK perwakilan Kaltim untuk meningkatkan anggaran DID. Kemudian FI menghubungi YP yang merupakan ASN di Kemenkeu.

"Saudara YP akhirnya menghubungi RS yang juga ASN di Kemenkeu yang mengklaim bisa mencairkan dan mengarahkan agar Pemkot Balikpapan mengajukan surat usulan DID," terangnya.

Lebih lanjut, Erdi mengatakan Pemkot Balikpapan mengirimkan surat usulan DID untuk nantinya digunakan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum yang saat itu Kadis PU adalah TA.

"FI menyampaikan kepada TA bahwa Kota Balikpapan mendapatkan dana Rp26 miliar," kata Erdi. 

Namun untuk mencairkan dana tersebut, bahwa ada permintaan uang dari YP dan RS sebesar 5 persen atau sekitar Rp1,36 miliar. Apabila tidak diberikan, maka DID tersebut akan diserahkan ke daerah lain.

Akhirnya, TA mengiyakan permintaan uang yang diminta oleh YP dan RS melalui FI sebagai imbalan pengurusan DID.

"Uang tersebut ditaruh ke dalam dua buku tabungan, yang nantinya buku tabungan dan kartu ATM beserta PIN diserahkan ke YP dan RS melalui FI," bebernya.

JAKARTA — Berkas perkara ujaran kebencian berdasarkan SARA tentang Papua yang dilakukan oleh pemilik, pengguna, dan yang menguasai akun media sosial TikTok dengan username "@presiden_ono_niha/Jay Komal” dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Erdi A. Chaniago mengatakan, berkas perkara dinyatakan lengkap pada tanggal 7 Februari 2024 dengan satu orang tersangka.

“Berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/A/21/XII/2023/SPKT.Dittipidsiber/Bareskrim Polri tanggal 30 Desember 2023, penyidikan perkara dugaan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA yang dilakukan oleh pemilik, pengguna, dan yang menguasai akun media sosial TikTok dengan username @presiden_ono_niha/Jay Komal telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sebagaimana telah diterimanya surat P21 dari JPU dengan satu orang tersangka pada 7 Februari 2024,” kata Erdi dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Februari 2024.

Adapun satu orang tersangka tersebut yaitu atas nama Aperlinus Bu’Ulolo (AB) memiliki peran sebagai pemilik, pengguna, dan yang menguasai akun media sosial TikTok @presiden_ono_niha yang membuat konten video dengan durasi 2 (dua) menit, dan juga yang memposting konten video tersebut di media sosial TikTok miliknya pada tanggal 30 Desember 2023.

“Adapun penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat," kata Erdi.

Dalam kasus ini penyidik menyita sejumlah barang bukti dari tersangka yaitu satu buah kartu tanda penduduk atas nama tersangka, akun media sosial tiktok dengan username @presiden_ono_niha, satu buah akun email, satu unit handphone oppo warna biru, satu buah wig/rambut palsu, satu buah kaos warna biru, satu buah blazer warna hitam dan satu buah kaca mata hitam.

Adapun tersangka dijerat dengan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 dan 2 UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 156 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.