Tapaktuan - Kehadiran imigran gelap Rohingya beberapa hari lalu di perairan laut kecamatan Labuhanhaji kabupaten Aceh Selatan kian meresahkan warga. Bahkan, sebagian warga yang berprofesi sebagai nelayan justru tak bisa melaut.

"Jika kondisi ini tidak segera ditangani UNHCR, maka tak menutup kemungkinan akan terjadi konflik sosial di tengah masyarakat. Ditambah masyarakat takut dan resah jika mereka dibiarkan mendarat," ungkap Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Aceh Selatan Jeri Rahmad, Senin 21 Oktober 2024.

Jeri mengatakan, saat ini kesehatan imigran gelap Rohingya banyak yang sakit, bahkan dikhawatirkan tidak menutup kemungkinan ada yang terkena HIV/AIDS. "Kami khawatir apabila dibiarkan mendarat, maka jika ada yang terinfeksi virus HIV/AIDS justru akan membahayakan masyarakat. Apalagi jika imigran gelap Rohingya dibiarkan menyebar di Labuhanhaji," ujarnya.

Dia menyebutkan, imigran gelap Rohingnya yang berada 4 mil dari perairan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan telah dinyatakan oleh kepolisian bahwa murni tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM. Hal tersebut diperkuat dengan ditangkapnya tiga terduga pelaku penyelundupan manusia berinisial, F (35), A (33), dan I (32). Selain itu, delapan orang lainnya juga masih dalam pengejaran petugas.

"Pengungkapan kasus tersebut bermula dari ditemukannya mayat perempuan di sekitar pelabuhan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, pada Kamis 17 Oktober lalu. Kemudian, sehari setelahnya ada laporan dari masyarakat bahwa ada satu unit kapal yang terombang ambing sekitar 4 mil dari bibir pantai Labuhan Haji," jelasnya.

Imigran gelap Rohingya itu dari Andaman dilansir oleh kapal nelayan KM Bintang Raseuki milik masyarakat Labuhan Haji untuk dibawa ke daratan. Kapal yang membawa warga etnis Rohingya itu dibeli pelaku sekitar sebulan lalu dengan harga Rp 580 juta.

"Jadi persoalan imigran gelap Rohingya ini bukan murni persoalan kemanusiaan, namun kehadirannya justru nanti akan lebih besar mudharat dari manfaatnya bagi masyarakat setempat. Untuk itu, kita minta UNHCR bertanggung jawab untuk segera melakukan tindakan evakuasi dan tidak dibawa ke Aceh Selatan. Jangan sampai kehadiran Rohingya justru menyusahkan masyarakat Aceh Selatan nantinya," tegasnya.(Ril)

BANDA ACEH- Senator Aceh, Muhammad Fadhil Rahmi menekankan perlunya upaya terkoordinasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mengatasi tantangan masuknya pengungsi Rohingya ke Aceh. 

“Jangan sampai ini persoalan ini kemudian menjadi tanggungjawab pemerintah daerah di Aceh. Pasalnya, Pemkab dan Pemprov di Aceh sendiri sedang fokus menangani persoalan banjir bandang yang melanda di beberapa daerah. Begitu juga masalah lain, seperti pembahasan APBA dan lainnya,” kata pria yang akrab Syech Fadhil itu, Selasa 12 Desember 2023.

Kata dia, hampir ribuan Rohingya terus berdatangan ke Aceh selama sebulan terakhir. Sementara di sisi lain, banjir bandang akibat curah hujan tinggi juga melanda berbagai kabupaten kota di Aceh yang juga butuh perhatian pemerintah. 

“Kita berharap tanggungjawab penanganan masalah Rohingya harus menjadi konsentrasi Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dan UNHCR harus mencari Solusi kongkrit terkait masalah Rohingya,” ujarnya.

Kepada wartawan, Syech Fadhil juga mengatakan bahwa keberadaan dan kedatangan Rohingya di Aceh bukan lagi bisa dibahasakan dengan ‘terdampar.’

“Terdampar itu, satu dua kali. Tapi dalam fakta yang terjadi sekarang, mungkin lebih tepat dikatakan bahwa tujuan kedatangan Rohingya memang ke Aceh. Ini akan menimbulkan persoalan sosial jika Pemerintah Pusat tak segera mencari solusi kongkrit,” bebernya.

Lebih lanjut kata Syeh Fadhil, atas nama kemanusian sudah seharusnya saling membantu, namun apabila kebaikan dimanfaatkan maka harus ada langkah tegas sebelum muncul konflik. 

Sebagaimana yang diketahui, sekitar 200 pengungsi Rohingya mendarat di Pantai Desa Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, pada Minggu (10/12/2023) dini hari. 

Keberadaan para imigran tersebut diakui Panglima Laot Aceh, Miftach Cut Adek. Ini merupakan kapal ke tujuh sejak pertama kali datang pada pertengahan November 2023 lalu. 

“Benar. Sekitar 200-an orang kembali mendarat di Blang Raya, Pidie,” kata Miftach.(Red)