DOKA

APRAH : Pergub APBA 2024 Solusi untuk Selamatkan JKA dan Rakyat

BANDA ACEH_ Aliansi Peduli Rakyat Aceh (APRAH) menilai indikasi penyebab utama tak dibahasnya APBA 2024 tak lebih dari sebatas urusan alokasi anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRA yang tak lagi rasional dengan kondisi besaran otsus dan ketersediaan anggaran untuk JKA.

Sehingga berbagai upaya dilakukan, memaksa Pj Gubernur untuk menyetujui permintaan DPRA, sehingga muncullah wacana untuk mengalihkan skema pembagian dana otonomi khusus Aceh dari 60:40 persen menjadi 80:20 sehingga alokasi untuk besaran Pokir yang diminta terpenuhi.

"Kalau kita melihat alokasi anggaran Pokir mayoritas dari DOKA dan alokasi untuk JKA juga dari DOKA. Pada tahun 2023 anggaran Otsus Aceh itu sebesar Rp 3,9 T dan setelah dibagi ke daerah 40 persen, lalu sisanya Rp. 1,6 T dipakai untuk Pokir DPRA. Jadi, wajar saja pada tahun 2023 JKA terancam dihentikan, dan Pemerintah Aceh terpaksa menunggak pembayaran JKA ke BPJS mencapai ratusan milyar," ungkap Koordinator APRAH, Saiful Mulki, Selasa 21 November 2023.

Untuk tahun 2024, kata Mulki, anggaran otsus Aceh diproyeksikan berkurang lagi, dan hanya tinggal Rp. 3,3 Triliun. Sementara, Pemerintah Aceh selain harus membayar kebutuhan JKA tahun 2024, juga harus menyelesaikan tunggakan ratusan milyar tahun 2023.

"Jika dipaksakan bahwa skema pembagian otsus Aceh 80:20, dengan kondisi fiskal kabupaten/kota pasca pandemi covid-19 yang memprihatinkan, tentunya akan mengguncang fiskal daerah dan akan berdampak kepada masyarakat," jelasnya.

Menurut Mulki, jika 81 DPRA menyiapkan pernyataan tertulis ke publik yang menyatakan bahwa DPRA tidak akan memaksa Pj Gubernur merubah skema anggaran otsus menjadi 80:20 dan tidak memaksakan adanya anggaran Pokir, pihak meyakini Pj Gubernur akan siap untuk itu.

"Jika tidak, maka satu-satunya solusi untuk menyelamatkan uang rakyat di tahun politik, Pj Gubernur harus berani mengesahkan APBA 2024, apalagi secara aturan jika belum ada kesepakatan pengesahan APBA antara DPRA dan Gubernur hingga akhir November ini, maka memang harus dilakukan pengesahan secara Pergub,"katanya.

Kata Mulki, Pj Gubernur memang harus menyelamatkan uang rakyat Aceh menjelang Pemilu ini, jika tidak maka yang jadi korban ya rakyat.

"Sudah Rp 103 T uang otsus itu diberikan pemerintah pusat kepada Aceh, tapi hasilnya Aceh masih termiskin se Sumatera, karena uang itu tidak dikelola dengan baik dan hanya dinikmati oleh kalangan elit menengah ke atas. Mungkin urusan rakyat saja sudah terwakilkan oleh wakilnya,"imbuhnya.

Masyarakat sejauh ini bisa lihat berapa banyak pokir dewan yang justru untuk hal yang tak tepat sasaran, mulai pokir yang berada di luar dapil hingga pokir yang digunakan untuk rutinitas reguler dinas.

"Belum lagi sudah rahasia umum, untuk anggaran pokir, maka pelaksananya sudah ditunjuk oleh dewan. Bahkan ada pula beredar di warung kopi bahwa judul pokir tahun depan sekalipun terkadang sudah ada pihak tertentu yang boking dan terindikasi ada proses transaksi. Pokir itu tidak salah tapi memang selama ini faktanya dijadikan alat meraup pundi-pundi, jika jelang pemilu seperti ini maka bisa saja jadi sarana mengumpulkan biaya politik," bebernya.

Jadi, kata Mulki, langkah Pergub merupakan langkah ideal untuk menyelamatkan JKA dan 23 kabupaten/kota, apalagi yang memiliki wilayah itu pemerintah kabupaten/kota.

"Jangan karena menuruti keinginan dewan, justru rakyat selalu dikorbankan," pungkasnya.

DPD Alamp Aksi: Angka Kemiskinan Tinggi, Otsus Salah Urus, Pokir Dewan Salah Sasaran

BANDA ACEH_ Persentase angka kemiskinan di Aceh pada tahun 2023 masih di atas 14 persen dan tertinggi di Sumatera. Padahal anggaran di Aceh relatif sangat besar dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia, bahkan Pemerintah Pusat sejak Tahun 2008 hingga 2023 sudah mengucurkan alokasi dana otsus Aceh sudah lebih dari Rp. 103 Triliun.

"Hal ini menunjukkan bahwa selama ini pengelolaan otsus salah urus, sehingga hanya dinikmati segelintir orang dan tak menyentuh secara maksimal kebutuhan rakyat Aceh. Dapat dikatakan bahwa dampak dari kesalahan dalam pengelolaan otsus ini secara langsung berpengaruh terhadap masih tingginya angka kemiskinan di bumi serambi mekkah ini,"ungkap Ketua DPD Alamp Aksi Banda Aceh, Minggu 19 November 2023.

Dia memaparkan, pemanfaatan Dana Otsus Aceh seyogyanya ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

"Jadi anggaran JKA itu sumbernya otsus, anggaran Pokir dewan itu dominan juga bersumber dari otsus. Sehingga dapat dikatakan jika anggaran Pokir kembali membengkak pada tahun 2024 maka anggaran untuk JKA akan kembali terancam,"ujarnya.

Yusuf menjelaskan, setelah alokasi otsus Aceh yang sebelumnya 2% berkurang menjadi 1% dihitung dari plafon DAU APBN, maka pencemaran skala prioritas harus lebih diperhatikan, agar benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.

Tercatat pada tahun 2023 alokasi otsut Aceh hanya tinggal Rp 3,9 Triliun Rupiah dan pada tahun anggaran 2024, alokasi dana otsus kembali turun menjadi Rp 3,3 triliun.

"Sementara, pada tahun anggaran 2023 itu tercatat alokasi anggaran pokok pikiran (Pokir) DPRA sangat fantastis mencapai Rp. 1,6 Triliun Rupiah, sehingga setelah dilakukan pembagian dana otsus 60:40 dengan pemerintah kabupaten/kota, sisa anggarannya sudah sangat kecil dan tak lagi mampu mengakomodir kebutuhan pembayaran JKA kepada pihak BPJS. Dampaknya program pelayanan kesehatan gratis rakyat Aceh melalui JKA nyaris dihentikan oleh BPJS karena menunggak lebih dari Rp 700 Milyar," paparnya.

Kata Yusuf, jika melihat proyeksi dana Otsus Aceh pada tahun 2024 yang kembali turun menjadi Rp 3,3 Triliun, sementara sisa tunggakan untuk yang harus diupayakan dibayar melalui APBA murni 2024 Rp486 miliar dan untuk pelaksanaan JKA 2024 juga membutuhkan anggaran mencapai Rp 1 Triliun. Maka Pj Gubernur harus berani memangkas secara maksimal alokasi dana pokir dewan.

Jika kita berkaca pada usulan Pokir DPRA pada tahun anggaran 2023 justru terlihat jelas banyak terdapat diluar Daerah pemilihannya, sehingga semakin jelas banyak anggaran pokir selama ini itu tidak tepat sasaran.

"Jika dilihat dari kegiatan yang masuk APBA 2023 hanya 20 persen yang menyentuh langsung kepada keinginan masyarakat, selebihnya 80 persen kegiatan Pokir masuk pada kegiatan reguler dinas masing-masing, menunjukkan itu diluar dari usulan masyarakat. Pokir seharusnya diterima saat anggota dewan melakukan Reses ke Dapil masing-masing. Nyatanya kita lihat tidak semua hasil Reses yang dimasukkan pada kegiatan usulan Pokir dewan,"bebernya.

Tentunya dalam kondisi menjelang pemilu 2024 ini, dewan akan sangat sulit menerima kondisi itu, sehingga mencoba untuk membuat skenario baru menekan Pj Gubernur untuk tetap mengalokasikan anggaran pokir untuk mereka, bahkan ironisnya lagi DPRA dan TAPA justru dikabarkan mencoba menjebak Pj Gubernur Aceh untuk mau menandatangani skema pembagian DOKA 80:20, dimana 80 persen dikelola provinsi 20 persen dikelola kabupaten/kota, ini sungguh miris.

Jika kita lihat lebih jauh, kata dia, Pemerintah Provinsi tidak ada wilayah, selayaknya dana otsus itu idealnya justru dikembalikan rakyat dan yang punya wilayah pemerintah kabupaten/kota sehingga dapat digunakan langsung untuk rakyat demi pembangunan yang merata dan berkeadilan.

"Jika dana otsus ditarik ke provinsi dengan jumlah yang lebih besar hanya karena kebutuhan memenuhi pokir dewan maka itu dapat dikatakan penzaliman terhadap hak rakyat. Pengaturan skema penganggaran Doka 80:20 ini jelas-jelas tak masuk akal dan berpotensi menjadikan distribusi otsus Aceh dilakukan secara tidak berkeadilan dan semakin jauh dari harapan rakyat," imbuhnya.

Melihat kondisi itu, lanjutnya, Pj Gubernur Aceh sudah seyogyanya menyelamatkan uang rakyat pada tahun anggaran 2024 demi memastikan program-program pengentasan kemiskinan, menyelesaikan utang JKA dan memastikan pelayanan kesehatan gratis rakyat itu tetap berlanjut pada tahun 2024.

"Rakyat sangat berharap Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki mengambil langkah tegas dan berani dengan mengesahkan APBA 2024 melalui Pergub. Jika tidak, maka pengalokasian anggaran yang besar untuk pokir dewan dan berbagai skema yang merugikan rakyat demi kepentingan segelintir orang tak dapat dinafikan. Sebagai seorang prajurit patriot Achmad Marzuki harus berani menyelamatkan APBA 2024 dari Kepentingan Politik segelintir orang," pungkasnya.

Pemuda Peduli Daerah Aceh Selatan, Doka Itu Nyawa Rakyat Aceh

ACEH SELATAN_ Penolakan terhadap wacana pembagian Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dari skema 60:40 menjadi 80:20 antara Kabupaten Kota dan Provinsi terus terjadi.

Ketua Pemuda Peduli Daerah (PPD) Kabupaten Aceh Selatan, Imam Mukti Syahputra mengatakan, pembagian Doka dengan skema 80:20 sangat merugikan Kabupaten Kota, jika benar akan terlaksana.

Kata dia, Doka itu diperoleh dengan susah payah bahkan dengan pengorbanan darah dan nyawa rakyat Aceh.

'" Dana Otsus itu ada karena perjuangan dan pengorbanan rakyat Aceh” katanya, kepada Presentatif. Com Minggu, 19 November 2023.

Lebih lanjut kata Imam, pemerintah Aceh diminta untuk meninjau kembali wacana tersebut. Sebab, dengan pembagian Doka skema 60:40 masih banyak kesenjangan yang terjadi di masyarakat Aceh. Salah satunya, angka kemiskinan masih teratas.

"Bayangkan jika skema 80:20 itu benar-benar dilakukan, maka kita khawatir kondisi masyarakat Aceh akan semakin terpuruk. Kita berharap Pemerintah Aceh bersama-sama dengan DPRA dapat membatalkan wacana tersebut” Ujarnya.

Menurutnya, dalam undang-undang nomor 35 tahun 2008 mengamanatkan bahwa salah satu prioritas Dana Otonomi khusus adalah untuk pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan.

Pihaknya berharap, agar Pemerintah Aceh bersama DPRA fokus pada pembahasan APBA 2024 dan bersama-sama membangun Aceh daripada membuat wacana yang menimbulkan keresahan. Terlebih lagi, sudah memasuki tahun politik dan Pilpres.

“ Lebih baik pemerintah Aceh fokus saja pada pembahasan APBA 2024 dan mensukseskan Pemilu di Aceh” tutup Imam. [HS]

APAM Minta Pj Gubernur Tolak Wacana Pembagian DOKA 80:20 Persen

BANDA ACEH- Isu wacana perubahan pembagian skema dana otonomi khusus Aceh (DOKA) dari 60:40 persen saat ini menjadi 80:20 persen, merupakan bentuk keserakahan terhadap penguasaan anggaran otsus yang dilakukan oleh tim TAPA dan DPRA.

Wacana itu sangat berpotensi menghadirkan ketimpangan dan ketidak adilan dalam pelaksanaan pembangunan di Aceh.

Hal ini ditegaskan oleh koordinator Aliansi Pemuda Aceh Menggugat (APAM) Heri Safrizal, SP kepada media, Sabtu 18 November 2023.

Heri menjelaskan, pada tahun 2023 alokasi anggaran otsus Aceh hanya 1% dari DAU, sehingga nilainya semakin kecil bahkan pada tahun anggaran 2024 juga ada potensi pengurangan alokasi otsus untuk Aceh. Hal ini menyebabkan elit politik di provinsi Aceh yang selama ini biasa menyedot anggaran dalam jumlah besar mulai panik.

"Apalagi sumber alokasi untuk Pokir dan JKA itu mayoritasnya sesuai aturan hanya bisa dari sumber otsus. Sehingga nilai Pokir besar maka alokasi anggaran untuk JKA otomatis akan terancam mengecil. Faktanya pada tahun anggaran 2023 ketika nilai Pokir DPRA dipaksakan fantastis mencapai Rp 1,6 Triliun, maka alokasi untuk JKA justru terancam karena tidak mencukupi hingga ratusan milyar rupiah bahkan mirisnya JKA pun hampir terancam dihentikan oleh BPJS karena tunjakan yang begitu besar. Jika alokasi Pokir pada tahun anggaran 2024 yang notabenenya tahun politik juga dipaksakan membengkak maka sangat besar kemungkinan dengan kondisi besaran otsus saat ini, jangankan untuk melanjutkan JKA tahun depan membayar hutang JKA pun akan sulit," bebernya.

Melihat kondisi itu, lanjut Heri, tentunya DPRA dan TAPA juga tak mungkin memaksakan alokasi Pokir yang besar jika nominal dana otsus itu menurun.

Namun, mereka tak kehilangan akal bulus, salah satu caranya adalah dengan menarik dan memperkecil plot alokasi jatah otsus untuk kabupaten/kota yang sebelumnya 40% agar menjadi 20% saja.

"Adanya isu tentang upaya jahat DPRA dan Tim TAPA untuk menjebak Gubernur agar mau menandatangani skema pembagian otsus 80:20 persen ini sangat memilukan hati masyarakat Aceh tentunya. Demi menyedot anggaran 2024 malah mereka tega ingin mengorbankan pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.

APAM menilai, jika skema pembagian otsus diubah dari 60:40 % menjadi 80:20% maka akan terjadi guncangan fiskal yang sangat dahsyat di 23 kabupaten/kota di Aceh. Bahkan program-program prioritas pembangunan yang sudah dicanangkan bersumber dari otsus juga terancam tidak dapat dilaksanakan.

"Dengan kondisi fiskal kabupaten/kota di Aceh pasca pandemi covid-19 yang banyak masih memprihatinkan, maka jika pengurangan alokasi DOKA dari 40% menjadi 20% akan membuat pemerintah kabupaten/kota di Aceh mengalami goncangan fiskal, ini bahaya karena akan sangat berdampak kepada pembangunan dan masyarakat," jelas Heri.

APAM secara tegas juga meminta Pj Gubernur untuk tetap komitmen menyelamatkan anggaran rakyat Aceh yang terakumulasi di dalam otsus yang merupakan hasil dan perjuangan panjang rakyat Aceh yang telah mengorbankan ribuan nyawa syuhada, tetesan air mata dan darah rakyat kita.

"Kami dan rakyat mendukung Pj Gubernur Aceh untuk tetap komitmen menyelamatkan anggaran rakyat Aceh dari keserakahan oknum-oknum elit provinsi Aceh yang hanya berpikir bagaimana menyedot anggaran untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya menjelang pemilu belaka," harapnya.

Kata Heri, Pj Gubernur Achmad Marzuki juga harus teliti dan berhati-hati jangan sampai anggaran siluman seperti apendiks yang pernah terjadi di Aceh terulang kembali.

"Ini persoalan serius, keberanian Pj Gubernur Aceh untuk bersikap tegas dalam menyelamatkan anggaran rakyat menjelang pemilu 2024 akan menjadi penting demi kebaikan Aceh. Bayangkan saja, sudah ratusan triliun uang otsus digelontorkan, tapi kemiskinan Aceh masih relatif tinggi karena hanya dinikmati oleh segelintir elit yang hobinya menyedot uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Kami yakin dan percaya elit politik Aceh yang masih baik dan bertujuan mulia masih banyak bersama rakyat akan bersama-sama Pj Gubernur untuk menyelamatkan uang rakyat menjelang pesta demokrasi,"pungkasnya.

Politisi PSI Aceh, Al Qudri : DOKA 60:40 untuk Kepentingan Daerah dan Rakyat

BANDA ACEH - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Aceh, Al Qudri STP secara tegas menolak wacana skema pembagian dana otonomi khusus Aceh (DOKA) dari 60:40 persen menjadi 80:20 persen. Hal ini dikarenakan Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatera membutuhkan skema untuk pemerataan pembangunan, bukan pemusatan anggaran pembangunan ke provinsi.

"Pembagian DOKA 60:40 persen itu sudah lumayan bagus, dimana 60 % dikelola provinsi 40 % dikelola kabupaten/kota. Sebenarnya lebih bagusnya lagi 40 persen dikelola provinsi 60 persen dikelola kabupaten/kota, atau 50:50. Jika 80 persen dikelola provinsi dan 20 persen kabupaten/kota maka ini berpotensi terjadinya ketidak adilan dalam pembangunan di Aceh," ungkap Sekretaris DPW PSI Aceh, Al Qudri STP.

Menurut Al Qudri, bicara kebutuhan pembangunan pemerintah kabupaten/kota tentunya jauh lebih paham apa yang dibutuhkan rakyatnya ketimbang provinsi.

"Jadi, kami minta Pak Pj Gubernur untuk tetap komit mempertahankan pembagian otsus 60:40% apapun itu konsekuensinya. Ini demi kepentingan rakyat-rakyat di daerah," ujarnya.

Al Qudri menambahkan, Otonomi Khusus Aceh merupakan suatu Desentralisasi Asimetrik sebagai jalan tengah untuk mengujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat dalam penyelesaian Konflik Bersenjata yang menginginkan Pemisahan Diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dia menyebutkan, sesuai Pasal 34 Ayat 3 Huruf C angka 2 Undang – Undang No 35 Tahun 2008 yaitu “Dana Otsus ditujukan terutama untuk Pembiayaan Pendidikan dan Kesehatan”.

"Jadi, dana otsus ini harus dimaksimalkan hingga ke kabupaten/kota, jangan malah ditarik dan ditumpuk dalam jumlah besar ke provinsi pula. Lagi-lagi kami tegaskan, kami PSI menolak wacana DPRA dan TAPA untuk melakukan skema pembagian otsus 80:20% karena berpotensi akan merugikan daerah-daerah dan rakyat. Apalagi pasca pandemi kondisi fiskal hampir semua kabupaten/kota sangat memprihatinkan, jika persentase pengelolaan Doka dikurangi maka dampaknya akan sangat serius,"paparnya.

Menurut politisi partai yang dikomandoi anak bungsu Presiden Jokowi itu, pihaknya akan siap pasang badan demi membela kepentingan rakyat dan daerah. Dana otsus itu dana kasih sayang Pemerintah Pusat kepada rakyat Aceh yang jangan sampai hanya dinikmati segelintir elit di provinsi saja, dan hanya meninggalkan duka bagi rakyat kita.

"Pj Gubernur harus ingat bahwa pembangunan harus diwujudkan dengan seadil-adilnya berorientasi kepada kepentingan rakyat di daerah-daerah. Pembagian 60:40% saja, persentase kemiskinan di Aceh masih tinggi, apalagi jika ditarik lebih besar persentase anggarannya ke provinsi bisa jadi angka kemiskinan ini semakin tak terbendung. Jadi, Pj Gubernur kami minta untuk konsisten dan berpegang teguh agar pembagian otsus itu tetap 60:40 atau jika perlu ditambah lagi plot untuk kabupaten/kota sehingga dapat merangsang lebih cepat pertumbuhan pembangunan,"lanjutnya.

Al Qudri juga berkomitmen jika PSI mendapatkan kursi mewakili Aceh, dirinya akan memperjuangkan agar otsus Aceh dapat ditingkatkan.

"PSI komit mendukung agar otsus Aceh dapat ditingkatkan dan dimaksimalkan manfaatnya untuk masyarakat di daerah-daerah. Jika PSI Aceh memiliki wakil di DPR RI, otsus Aceh ini akan menjadi prioritas untuk kita suarakan," tegas Caleg DPR RI Dapil Aceh 1 itu.