BANDA ACEH - Sedikitnya ada lima tuntutan yang disampaikan oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi dalam aksinya didepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Kamis, 14 Desember 2023 siang.

Lima tuntutan itu diantaranya :

1. Meminta DPRA untuk memastikan bahwa tidak ada pengurangan alokasi anggaran pembangunan kabupaten/kota yang berpotensi akan membuat pemerataan pembangunan di Aceh akan terhambat. Skema 60:40 % sebagaimana yang telah ditetapkan sendiri oleh DPRA melalui qanun Aceh harus direalisasikan;
2. Secara tegas meminta DPRA untuk memastikan ketersediaan anggaran untuk pembayaran tunggakan hutang JKA 2023 dan program JKA 2024 demi keberlanjutan pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat Aceh.
3. Mendesak DPRA untuk menggunakan hati nurani dalam pengesahan APBA 2024 dan mengikhlaskan alokasi anggaran Pkkir 2024 dialihkan untuk penanganan banjir dan longsor di berbagai daerah di Aceh
4. Meminta Dirjen Otda Kemendagri untuk tidak memfasilitasi Pokir DPRA dan apabila DPRA tetap memaksa kami berharap Kemendagri memberikan solusi berupa pergub saja.
5. Apabila DPRA tetap bersikeras untuk memaksakan alokasi Pokir dalam jumlah besar bahkan mengurangi anggaran JKA dan otsus Kabupaten/Kota serta jika DPRA tak berkenan mengalihkan Pokirnya untuk penanganan banjir, maka kami mengajak masyarakat Aceh untuk membacklist para anggota DPRA yang kembali maju pada Pemilu 2024 nanti karena jelas-jelas tidak berpihak kepada rakyat.

Pantauan dilokasi, setelah melakukan aksi dan membacakan pernyataan sikap mahasiswa bubar sembari mensegel pintu DPRA dengan spanduk spanduk bertuliskan "Kami Mendesak Alihkan Pokir DPRA untuk Penanganan Banjir dan Longsor di Aceh".

Pendemo juga meninggalkan kotak berisi uang pecah (koin) sebagai bentuk sumbangan korban banjir untuk pokir DPRA.(KH)

BANDA ACEH -Puluhan masyarakat dari Aliansi Peduli Rakyat (APRAH) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait keterlambatan pembahasan APBA 2024 dan alokasi pokok pikiran (Pokir) yang diduga tidak mementingkan kepentingan rakyat, Kamis (9/11/2023).

Koordinator aksi, Saiful Mulqi mengatakan, melihat kondisi Aceh saat ini yang sedang dilanda krisis kepentingan para pihak yang ingin menjerumuskan kepada kegagalan kepemimpinan eksekutif aceh. Dimulai dengan Pembahasan APBA 2024 Molor, disinyalir isu Persoalan Bagi-bagi Kue Pokir Dewan yang belum ada titik temu yang menyebabkan keluar stetmen ketua DPRA Zulfadli meminta presiden Joko Widodo untuk mencopot PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dari jabatannya. Inilah puncak menculnya kegeraman public kepada lembaga legislatif. Pasalnya Pemerintah Aceh itu bukan hanya Pj Gubernur, secara teknis pembahasan APBA itu dapat dibahas langsung oleh DPRA dengan tim TAPA.

"Tidak ada kewajiban dan keharusan secara aturan yang mewajibkan Pj Gubernur harus hadir rapat pembahasan RAPBA karena sudah ada Tim TAPA yang terdiri dari Sekda, Bappeda, para Asisten dan kepala Dinas Keuangan Aceh yang mewakili Pemerintah Aceh. Namun patut diduga pembahasan RAPBA 2024 itu tak kunjung dibahas dan buntu hanya karena belum adanya kesepakatan terkait alokasi anggaran pokok pikiran (pokir) sesuai dengan permintaan DPRA di duga rakusnya DPRA dalam mengeruk uang rakyat. Upaya penyelamatan uang rakyat Aceh di tengah peraturan politik 2024 merupakan langkah penting yang harus dilakukan. APBA dapat dioptimalkan program prioritas pemerintah dan kebutuhan rakyat Aceh serta tidak digunakan untuk kepentingan kampanye atau pemenangan politik oleh pihak-pihak tertentu," ujarnya.

Aliansi Peduli Rakyat Aceh Meminta Kepada Bapak Presiden Joko Widodo melalui Mendagri tidak lagi mengakomodir kepentingan DPRA yang bicara nasib rakyat, justru merekalah yang melukai hati rakyat aceh, justru pelaksanaan pokir anggota Dewan banyak bersamalah,yang hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja.

Aliansi Peduli Rakyat Aceh juga meminta Kepada Kejaksaan Provinsi Aceh yang baru agar mengaudit Pokirpokir Dewan yang bermasalah salama anggaran 2022-2023 yang kegunaan nya hanya untuk kelompok dan kroni TIM Nya.

"Aliansi Peduli Rakyat Aceh Meminta pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024 melalui peraturan gubernur menjadi solusi konkret. Hal ini agar anggaran itu dapat diselamatkan dan dimaksimalkan untuk rakyat,"tegas Saiful Mulqi.

Tak hanya itu, Aliansi Peduli Rakyat Aceh meminta Kepada Aparat penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan Aceh untuk mengusut tuntas Pokir-pokir ke akar-akar nya aktor penting dalam Kasus dugaan Korupsi Pengadaan Buku Adat dan Meubelair di MAA, Turnamen Bola Kaki Anggaran 500 juta dan Pekerjaan Jalan Guhang Abdya, yang merugikan negara yang diduga keterlibatan Birokrasi TOP Di Aceh yang harus segera di usut.

Demonstran juga mendesak kejaksaan Aceh untuk kembali mengusut tuntas aktor sampai ke akarnya terkait temuan BPK di DPKKA yang menghilangkan uang rakyat Aceh sekitar 22,3 Milyar di tahun 2013 yang kami anggap belum selesai.

Aliansi Peduli Rakyat Aceh yang tergabung semua stakeholder, pemuda Aceh, mahasiswa, tokoh masyarakat dan tokoh santri itu meminta kepada Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki untuk menjalankan roda pemerintahan sebagaimana amanah pemerintah pusat demi kepentingan rakyat. Jadi, pj gubernur bukanlah orang yang berkewajiban untuk memenuhi keinginan dewan Aceh.

“Kami berharap bersamalah membangun Aceh, tolong dianggarkan dana - dana untuk kepentingan umum untuk kepentingan rakyat Aceh tidak hanya kelompok saja,” teriak salah satu pendemo. [Del]