BANDA ACEH - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi di Provinsi Aceh pada Maret 2024 mencapai 3,25 persen secara tahunan (year on year/yoy). Adapun penyumbang utama inflasi adalah beras dan cabai merah.

Kepala BPS Aceh, Ahmadriswan Nasution mengatakan, inflasi tahunan terus menunjukkan peningkatan, yakni dari 2,12 persen pada Januari, naik menjadi 2,33 persen pada Februari dan 3,25 persen Maret 2024.

"Dengan melihat tren ini, menjadi pengingat bagi semua, tentunya para pihak terkait dalam pengendalian harga, untuk menjaga perkembangan harga di bulan-bulan berikutnya," katanya, Senin (1/4/2024).

Untuk diketahui, BPS Aceh mengukur inflasi di lima kota indeks harga konsumen (IHK) yakni Banda Aceh, Aceh Barat, Lhokseumawe, Aceh Tamiang, dan Aceh Tengah.

Menurut Ahmadriswan, inflasi yoy pada Maret 2024 terjadi karena kenaikan IHK di daerah Tanah Rencong itu, yakni dari 103,27 pada Maret 2023 naik menjadi 106,63 pada Maret 2024.

"Secara nasional inflasi yoy pada Maret 2024 sebesar 3,05 persen. Artinya, Aceh sedikit lebih tinggi bila dibandingkan secara nasional," ungkapnya.

Menurut dia, komoditas dominan terhadap pembentukan inflasi secara yoy pada Maret 2024 yakni beras 0,84 persen, cabai merah 0,44 persen, sigaret kretek mesin 0,34 persen, dan tomat 0,30 persen.

"Lalu komoditas yang andil dominan terhadap deflasi antara lain ikan tongkol 0,36 persen, ikan dencis 0,09 persen, dan bahan bakar rumah tangga 0,08 persen," ujarnya.

Di sisi lain, BPS Aceh juga mencatat pada Maret 2024 Aceh mengalami inflasi sebesar 0,48 persen secara bulanan (month to month/mtm), dengan penyumbang dominan yakni cabai merah 0,12 persen, telur ayam ras sebesar 0,11 persen, dan daging ayam ras 0,09 persen.

Sementara, beberapa komoditas yang memberi andil dominan terhadap penurunan harga atau deflasi seperti tomat 0,09 persen, ikan tongkol 0,05 persen, dan kangkung dan beras 0,02 persen. "Secara nasional inflasi mtm sebesar 0,52 persen, sehingga Aceh sedikit lebih rendah," ujarnya.

Dia menambahkan, pada Maret 2024, dari lima kota IHK di Aceh menunjukkan seluruhnya mengalami mengalami inflasi secara mtm.

Inflasi mtm tertinggi terjadi di Aceh Barat yakni 0,85 persen, sedangkan terendah terjadi di Kota Banda Aceh dan Aceh Tengah yakni 0,25 persen.

"Sementara, inflasi yoy tertinggi terjadi di Aceh Tengah 4,51 persen dengan IHK sebesar 108,52 dan tercatat inflasi yoy terendah di Kota Banda Aceh sebesar 2,52 persen dengan tingkat IHK sebesar 105,58," ujarnya.

BPS Aceh juga mencatat ada beberapa komoditas yang kerap menyumbang andil tertinggi terhadap inflasi maupun deflasi di Aceh yakni bawang merah, udang basah, beras, ikan dencis, rokok kretek dan cabai merah. 

BANDA ACEH_ Wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk ke Provinsi Aceh pada bulan November 2023 sebanyak 2.611 orang.

Sementara Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi Aceh pada bulan November 2023 sebesar 39,32 persen, mengalami peningkatan sebesar 5,68 poin dibandingkan bulan Oktober, juga jika dibandingkan dengan bulan November 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,96 poin.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Aceh Ahmadriswan Nasution dalam acara berita resmi statistik di kantor Badan Pusat Statistik Aceh, Selasa (2/1/2024).

Ia mengatakan penumpang penerbangan di Provinsi Aceh pada bulan November 2023 mencapai 70.417 orang, mengalami peningkatan dibandingkan bulan Oktober sebesar 1,97 persen, juga mengalami peningkatan sebesar 32,54 persen bila dibandingkan dengan bulan November 2022.

Penumpang penerbangan domestik yang berangkat melalui bandar udara Sultan Iskandar Muda pada bulan November 2023 mencapai 26.444 orang atau mengalami peningkatan sebesar 1,26 persen terhadap bulan Oktober, serta mengalami peningkatan sebesar 16,29 persen dibandingkan bulan November 2022.

"Penumpang penerbangan internasional yang berangkat melalui bandar udara Sultan Iskandar Muda pada bulan November 2023 hanya mencapai 6.907 orang, sedangkan yang datang sebesar 6.507 orang". ungkapnya.

Jumlah penumpang angkutan laut terbanyak pada bulan November 2023 terdapat pada pelabuhan Uleelheu yaitu tercatat sebanyak 47.663 penumpang.

Secara total di Provinsi Aceh, jumlah penumpang pada bulan November 2023 mencapai 99.525 orang, mengalami penurunan sebesar 8,90 persen dibandingkan bulan Oktober, juga mengalami penurunan sebesar 22,58 persen dibandingkan bulan November 2022. tutupnya.[]

BANDA ACEH- Pemerintah Aceh mendapat penghargaan dan menerima Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 sebesar Rp5,2 miliar. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Pusat.

Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Akkar Arafat melaporkan, penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin kepada Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis, 9 November 2023.

Ma’ruf Amin dalam arahannya mengatakan, keberhasilan ini berkat kerja keras bersama seluruh pemangku kepentingan, yakni kerja aktif kepala daerah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Oleh karena itu sebagai apresiasi, Pemerintah Pusat memberikan penghargaan berupa intensif fiskal kinerja tahun berjalan. Dana intesif ini nantinya dapat dimaksimalkan untuk pengentasan kemiskinan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Wapres.

Selain itu, ia selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), juga berharap pemerintah menargetkan nol persen penurunan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, atau dalam jangka waktu yang tersisa satu tahun.

“Untuk itu perlu saya tekankan kepada kepala daerah dalam menyusun program dan kegiatan serta keberpihakan anggaran daerah untuk percepatan penghapusan kemiskinan saya minta konsistensi kepada kepala daerah itu terjaga,” ujarnya.

Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kemiskinan turun pada Maret 2023, sebesar 1,12 persen.

Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian kepada Aceh dalam mendukung program upaya penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berjalan, dan pencapaian ini dapat terwujud melalui kolaborasi dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Aceh. 

Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) 2023 sebagai upaya mendorong terciptanya basis data tunggal Koperasi dan UMKM di Indonesia.

Dari hasil PL-KUMKM yang dilakukan KemenKopUKM tahun 2022 telah diperoleh sembilan juta data UMKM by name by address, selanjutnya di tahun 2023 pendataan akan menyasar pada 215 Kabupaten/Kota di 32 provinsi (kecuali Provinsi DIY dan Bali) pada usaha non pertanian baik yang menetap maupun tidak menetap.

“Kami mengajak para Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM, serta Kepala BPS di seluruh Provinsi agar saling berkolaborasi dalam melakukan proses updating data yang telah terkumpul. Sehingga keberadaan data tunggal koperasi dan UMKM dapat memberikan informasi yang faktual dan dapat menavigasi bisnis UMKM kedepan,” ungkap Menteri Koperasi dan UMKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam keterangan resminya, Jum'at (15/09/2023).

Teten menjelaskan, keberadaan data tunggal menjadi penting bagi 64 juta UMKM di Indonesia yang masih dihadapkan berbagai tantangan, antara lain akses pada pembiayaan, akses pasar, hingga teknologi informasi yang memadai.

“Untuk membantu pelaku UMKM mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan pelaku UMKM di tanah air, sekaligus untuk keperluan perencanaan dan evaluasi,” ujarnya.

Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, ketersediaan basis data tunggal Koperasi dan UMKM yang mutakhir dan dikelola secara berkelanjutan sebagai single source of truth sangat vital bagi pemerintah dan pengguna data lainnya.

“Ketersediaan basis data tunggal Koperasi dan UMKM juga berguna dalam mendukung akurasi dan efektivitas kebijakan pemerintah serta penyasaran program-program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam PL-KUMKM23 ini dengan menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada petugas kami,” ucap Amalia.

Pengembangan basis data tunggal sendiri memiliki beberapa urgensi terhadap pengembangan UMKM di tanah air, di antaranya mampu menjadi sarana perencanaan pembangunan, dasar penetapan penerima manfaat yang tepat sasaran, pengukuran kinerja UMKM dengan indikator tertentu, hingga mengukur efektivitas program pemberdayaan UMKM melalui pemantauan dan evaluasi.

Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023 sendiri akan dimulai pada 15 September hingga 14 Oktober 2023 untuk pengumpulan datanya, di mana data dikumpulkan dengan metode door-to-door dengan moda pendataan CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) oleh petugas BPS yang dilengkapi tanda pengenal. Selain menanyakan kuesioner, petugas akan melakukan geotag dan mengambil foto khusus bangunan koperasi dan UMKM.

Sedangkan informasi yang dikumpulkan antara lain terkait dengan informasi unit usaha/perusahaan yang mencakup nama usaha dan Alamat, informasi pelaku usaha, hingga informasi karakteristik usaha. Hingga kemudian, pendataan tersebut diharapkan mampu menghasilkan output basis data tunggal koperasi dan UMKM by name by address berdasarkan demografi dan karakteristik usaha.[Ril]