JAKARTA_ Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan berbagai hasil evaluasi pengawasan pada tahapan Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR.

Dalam kesempatan itu, Bagja menyampaikan, salah satu yang diawasi dan dicatat oleh Bawaslu dalam mengawasi aktivitas digital selama kampanye pemilu.

Hasilnya, Bawaslu mencatat ada 355 dugaan pelanggaran konten selama periode kampanye tersebut. Mayoritas indikasi pelanggaran konten ialah terkait ujaran kebencian.

Bahwa ujaran kebencian diidentifikasi menjadi jenis dugaan pelanggaran paling banyak yaitu 340 atau 96 persen,” kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja di Ruang Sidang Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (25/3/2024).“Sedangkan berita bohong paling sedikit yakni 5 atau 1 persen,” imbuhnya.

Bagja menyampaikan, dari ujaran 355 dugaan pelanggaran yang diawasi, paling banyak yang menjadi sasaran paslon nomor urut dua, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Kemudian terbanyak kedua menargetkan paslon nomor urut satu, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar.

“Dari 355 konten yang telah diawasi, serangan siber paling banyak diterima paslon 02 sebanyak 161 atau 45 persen,” ujar Bagja.”Paslon 01, 117 atau 33 persen, paslon 03, 64 atau 18 persen,” lanjut Bagja.

Bagja menjelaskan, pengawasan Bawaslu untuk jenis pengawasan siber tersebut dilakukan pada periode kampanye, 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Selain itu, Bawaslu juga menemukan bahwa pelanggaran kampanye digital paling banyak terjadi di Facebook.

“Dalam 355 konten yang diawasi, Facebook merupakan platform yang jumlah dugaan pelanggaran paling banyak yaitu 33 persen. Sedangkan YouTube paling sedikit, yaitu 0,6 persen,” ungkap Bagja.

Dalam rapat kerja itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga mencatat ada ratusan aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar netralitas Pemilu 2024.

Berdasarkan data yang disampaikannya Tito, terdapat 450 personel ASN yang dilaporkan atas dugaan pelanggar netralitas ASN.Tito menjelaskan dari total 450 laporan itu, 240 ASN di antaranya terbukti melanggar netralitas dan sudah dikenai sanksi.

"(Sebanyak) 180 ASN sudah ditindaklanjuti oleh PPK dengan penjatuhan sanksi," ujarnya.

Dalam paparannya di hadapan Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP, Tito menampilkan lima jabatan ASN yang paling banyak melanggar. Kategori jabatan ASN yang paling banyak melanggar pertama adalah fungsional dengan persentase 23,3 persen dari total kasus pelanggaran netralitas. Kedua, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) 22,9 persen. Ketiga dan seterusnya, pelaksana (18,3 persen), kepala wilayah meliputi camat atau lurah (16,7 persen), dan administrator (10,4 persen).(Idn) 

ACEH UTARA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta agar melakukan pengawasan ketat dalam proses rekapitulasi suara DPR RI di daerah pemilihan Aceh II mengingat rawannya terjadinya pengaturan suara dan kecurangan yang menyebabkan proses demokrasi dicedrai dan suara masyarakat menjadi tak berarti.

"Kita mensinyalir beberapa modus operasi yang rawan terjadi di daerah pemilihan DPR RI Aceh II diantaranya terkait kemungkinan adanya perpindahan suara badan antar caleg diinternal partai dan adanya potensi perpindahan suara antar partai. Bahkan adanya potensi kecurangan dengan pengaturan jumlah suara rusak dan jumlah suara sisa. Semua ini harus dikawal ketat oleh Bawaslu demi terwujudnya pemilu yang demokratis, jujur dan adil,"ungkap koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh (Gempa) Ariyanda Ramadhan, Selasa 27 Februari 2024.

Demi terwujudnya proses pengawasan yang efektif, kata Ariyanda, maka kita berharap pihak Bawaslu Provinsi Aceh juga turun memonitoring dan mengawasi langsung kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota demi menghindari kemungkinan-kemungkinan yang dapat merusak proses demokrasi.

"Jangan sampai ada pengaturan suara sisa ke caleg tertentu, jangan sampai ada pengaturan jumlah suara rusak, jangan sampai ada pemindahan suara di internal suatu partai dan jangan pula ada pemindahan suara antar partai karena itu dapat merugikan peserta pemilu dan para caleg bahkan merusak nilai keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Jadi bawaslu harus benar-benar mengawasi dengan ketat, apalagi di dapil Aceh II hal tersebut berpotensi sangat rawan terjadi,"tegasnya.

Ariyanda melanjutkan, dalam proses rekapitulasi DA 1 bawaslu juga harus memastikan kembali bahwa tidak ada perhitungan jumlah yang salah dan berpotensi penggelembungan suara yang menguntungkan kandidat tertentu, atau penjumlahan yang kurang merugikan kandidat tertentu. Dia juga berharap segala bentuk kecurangan yang baik itu yang tidak disengaja maupun bersifat tersistematis dan masih dapat diantisipasi agar tidak terjadi dengan memaksimalkan fungsi pengawasan secara jujur dan berkeadilan.

"Sebagaimana C1 yang beredar di media sosial terkait temuan-temuan adanya kesalahan penjumlahan serta indikasi-indikasi penambahan jumlah suara kepada partai tertentu ini juga harus dicermati dan diawasi dengan teliti. Apalagi fungsi dilakukan rekapitulasi tersebut juga untuk sinkronisasi data agar perhitungan yang salah dalam rekapitulasi data C dapat diperbaiki pada rekapitulasi DA 1. Jadi, peran bawaslu sebagai pengawas sangat diperlukan maksimal dalam hal ini, jangan sampai suara masyarakat tergadaikan," ujarnya.

Pihaknya meminta agar Bawaslu Provinsi Aceh menindaklanjuti terkait adanya informasi bahwa mulai adanya persengkokolan dari antar calon dan calo yang sangat sangat gencar di sejumlah daerah diantaranya Aceh Utara dan Aceh Timur.

"Walaupun belum ada laporan dan hanya sebatas pembicaraan dari mulut ke mulut di warung kopi, tapi hal ini juga harus diawasi agar dapat diantisapasi oleh Bawaslu agar jangan sampai terjadi. Karena begini, yang namanya kecurangan yang terstruktur dalam pesta demokrasi itu memang terkadang sulit untuk ditunjukkan wujudnya, seperti halnya kentut tercium aromanya namun tak bisa ditunjukkan langsung wujudnya oleh masyarakat. Kalau Bawaslu tidak melakukan langkah kongkret untuk mengantisipasi hal-hal tersebut maka suara rakyat pada 14 Februari 2024 lalu tak ada artinya," sebutnya.

Dia juga meminta agar transparan kepada publik dalam hal tindak lanjut temuan-temuan di lapangan.

"Sukses atau tidak nya pelaksanaan pemilu kali ini di Aceh juga tak terlepas dari maksimal atau tidaknya kinerja bawaslu. Kita berharap Bawaslu tidak hanya sebatas menunggu laporan, namun juga lebih proaktif untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan pelanggaran yang dapat merusak nilai keadilan di dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Satu hal lagi yang perlu diingat oleh pelaksana dan pengawas pemilu bahwa ada aturan pidana dan DKPP yang menunggu, jika pihak pelaksana dan pengawas abaikan terhadap kewajiban dan tugasnya, apalagi membantu caleg tertentu melakukan kecurangan maupun pelanggaran pemilu," pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan penelusuran ihwal dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait surat suara simulasi Pilpres 2024. Hal ini menanggapi beredarnya surat suara simulasi yang hanya menampilkan dua pasangan calon (paslon), padahal faktanya diikuti oleh tiga paslon. 

"Bawaslu RI diharapkan untuk melakukan penelusuran terkait kejadian ini. Perlu penelusuran yang teliti, apakah kejadian ini murni keteledoran atau kekhilafan seperti yang diungkapkan KPU. Atau malah terdapat potensi pelanggaran yang dilakukan KPU. Bawaslu penting melakukan investigasi lebih cermat dan teliti," kata Guspardi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (5/1/2024). 

Menurut dia, kegiatan simulasi pilpres yang hanya menampilkan dua paslon merupakan bentuk keteledoran dan memperlihatkan lemahnya pengawasan KPU terhadap contoh surat suara sebelum dikirim atau didistribusikan ke KPUD seluruh Indonesia. 

Politikus PAN itu menyebut, mestinya KPU melakukan pengecekan sebelum mengirimkan contoh surat suara yang akan digunakan KPUD dalam melakukan simulasi Pilpres 2024. "Untuk itu, KPU harus bergerak cepat dengan memerintahkan kepada KPUD di daerah untuk segera menghentikan pelaksanaan simulasi," ujarnya. 

Sebelumnya, DPC PDI Perjuangan Solo memprotes contoh surat suara dalam simulasi yang digelar KPU Kota Solo lantaran hanya berisi dua pasangan capres-cawapres. Liaison Officer (LO) DPC PDIP Solo YF Sukasno mengatakan dirinya mengetahui hal tersebut saat meminta contoh surat suara ke KPU.

“Jumat itu saya ke KPU dan minta contoh kartu suara karena memang parpol kan boleh. Sehingga saya minta contoh kartu suara, diberi lima, lengkap, kartu suara Pilpres, DPD, DPRD, DPR RI. Saat membuka kartu suara pada Senin, yang pilpres ternyata kolomnya hanya dua. Ini simulasi, lho," kata Sukasno. []

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan transaksi janggal pada Pemilu 2024.

"Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik. Kalau itu uang haram, biasanya pencucian uang. Tangkap! Supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah," kata Mahfud dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebutkan laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilu 2024 meningkat 100 persen pada Semester II 2023.

"Kami lihat transaksi terkait dengan pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kami dalami," kata Ivan usai menghadiri acara Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara di Jakarta, Kamis (14/12).

Menurut Ivan, PPATK menemukan beberapa kegiatan kampanye tanpa pergerakan transaksi dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK).

"Artinya ada ketidaksesuaian. Pembiayaan kampanye dan segala macam itu dari mana? Kalau RKDK tidak bergerak? Kami melihat ada potensi seseorang mendapatkan sumber ilegal untuk membantu kampanye," katanya.

Ia tidak menyebut nama calon anggota legislatif atau partai yang diduga menggunakan dana dari hasil tindak pidana untuk kampanye, tetapi PPATK sudah melaporkan dugaan ini ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

"Sudah kami sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya luar biasa. Saat ini kami masih menunggu respons dari Bawaslu dan KPU," kata Ivan menambahkan.

Tindak pidana yang hasilnya diduga digunakan untuk mendanai pemilu terdiri atas berbagai tindak pidana, salah satunya pertambangan ilegal, dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah.

Ivan mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawasi transaksi yang berkaitan dengan pemilu.

"Pada prinsipnya kami ingin kontestasi melalui adu visi dan misi, bukan kekuatan ilegal, apalagi yang bersumber dari sumber ilegal," kata Ivan.[CNN]