Opini oleh : Fauzan Azima

EMPAT orang pemuda kampung bersepakat mencari rezeki dengan cara tak wajar. Mereka masuk ke hutan untuk menuntut ilmu hitam demi kekayaan. Orang-orang menyebutnya sebagai pesugihan atau jalan pintas untuk mendapatkan uang dan kekayaan.

Di hutan, empat sekawan itu melaksanakan ritual babi ngepet.  Terminologi Aceh tidak mengenal istilah babi ngepet yang populer di kalangan masyarakat Jawa. Kalau pun dipaksakan dalam bahasa Aceh istilah babi ngepet menjadi “bui jieseup” atau “setan bui” untuk merampok kekayaan orang dengan cara gaib. 

Demikianlah, setelah mengasingkan diri selama 44 hari yang jauh dari kampung, akhirnya mereka bertemu dengan siluman babi. Ini jelas bukan usaha yang mudah. Namun setiap usaha yang dilaksanaan dengan sungguh-sungguh, walaupun agak miring-miring ke kiri, tidak sia-sia.

Setelah bertemu siluman babi, empat pemuda itu akhrinya bertemu menguasai ilmu babi ngepet secara sempurna. Sebagai sesama petapa, mereka merasa perlu membangun jiwa corsa dan sepakat bergerak dalam satu wadah bernama “Perhimpunan Babi Ngepet and The Genk”.

Dari nama ini tumbuh semangat kebersamaan dan kekompakan. Apalagi usaha mereka masuk dalam kelompok usaha berisiko tinggi; menggasak harta orang lain. Mereka harus saling bantu saat satu dari mereka berkasus.

Nah, ilmu telah dikuasai. Organisasi pun terbentuk. Jiwa korsa terpantri di hati. Kini tinggal beraksi. Apalah arti ilmu tinggi jika tidak dipraktikkan. Mereka pun mencoba peruntungan dengan aksi pertama.

Malam itu, mereka menyediakan sesaji di atas kembang setaman, minyak wangi, kopi pahit, kemenyan, darah ayam cemani, dan baskom berisi air. Di bagian tengah baskom terdapat lilin yang menyala.

Sementara itu, bentuk kerja sama istri-istri ke-empat pemuda itu adalah tetap setia menjaga api lilin agar tetap tenang. Apabila sewaktu-waktu api dari lilin bergoyang, sang istri harus memadamkan supaya suami mereka yang menjelma menjadi babi ngepet selamat dari amukan massa.

Selanjutnya, ke-empat pemuda itu membungkus badan dengan kain hitam. Setelah merapal mantra, mereka pun menjelma menjadi babi. Meski tubuh mereka babi, otak mereka tetap otak manusia. Meski dalam wujud babi mereka harus tetap waspada untuk berkeliling kampung menggasak harta benda warga.

Babi ngepet itu menggesek-gesekan badan mereka ke dinding rumah yang ditarget dan secara ajaib uang serta perhiasan berpindah kepada mereka. Sebelum matahari terbit para babi ngepet pulang ke rumah masing-masing. Dan di dalam kain hitam, terkumpul uang dan perhiasan senilai lebih dari Rp 22 juta.

Hasil yang lumayan untuk kerja semalam. Setelah dibagi sesuai dengan kesepakatan, empat sekawan itu memberikan uang hasil usaha mereka kepada istri mereka masing-masing yang setia selama mereka beroperasi.

Salah seorang istri dari genk babi ngepet ini gemar live di Tiktok dan memamerkan hasil usaha suaminya dengan cara haram. Ya, tentu ini adalah tindakan wajar. Apalagi si istri juga mendapatkan jatah dari setiap aksi kejahatan mereka. Jadi, bisa disimpulkan, kerjasama dan kesetiaan istri adalah kunci keberhasilan aksi babi ngepet.

Aksi demi aksi babi ngepet terus dilakukan. Tentu dalam skala yang lebih besar. Dan belum begitu lama aksi mereka beritanya sempat viral karena dalam semalam mereka bisa merampok lebih dari Rp. 70 juta.

Uang dan barang berharga warga kampung terus menerus dirampok. Sementara aparat kampung tidak bisa bertindak. Padahal warga tahu, sejurus dengan raibnya harta warga, empat pemuda itu bergelimang harta. Mereka tanpa ragu memamerkan harta rampokannya di media sosial.

Meskipun nyata sudah mereka merampas harta warga, namun hukum di negeri ini tidak mampu menjeratnya. Apalagi empat sekawan ini dikenal luas, benar-benar licin. Bahkan meski masyarakat tahu bahwa babi ngepet itu adalah mereka, hampir tak ada bukti yang kuat untuk menjerat mereka ke mahkamah kampung.

Hanya ada desas-desus. Sementara mereka terus menumpuk kekayaan dengan jumlah yang di luar nalar.  Aksi ini terus mereka lakukan. Gaya hidup mereka pun perlahan berubah. Menjadi lebih hedon. Bahkan salah satu dari mereka ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa.

Mungkin dia sudah bosah menggesek-gesekkan badan ke dinding rumah warga sehingga merasa perlu memegang brangkas dana gampong. 

Bagi empat sekawan itu, babi ngepet hanyalah jalan untuk menumpuk kekayaan. Jika satu saat nanti mereka harus menjadi siluman babi sebagai panutan pemuda kampung yang ingin menjadi babi ngepet, itu tidak masalah.

Malah dari kacamata bisnis, sangat baik menciptakan ekosistem babi ngepet. Empat sekawan itu tinggal menunggu upeti dari junior mereka di rumah masing-masing sambil live di Tiktok.

 Penulis adalah Mantan Panglima GAM Linge

BANDA ACEH_ Belum disahkannya APBA tahun anggaran 2024 hingga memasuki bulan terakhir triwulan pertama tahun ini membuat semua sektor di Aceh mengalami stagnan mulai dari pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi hingga program pembangunan Aceh. Tentunya, hal ini sangat merugikan rakyat Aceh.

Koordinator Koalisi Mahasiwa Pemuda Antikorupsi (KoMPAK) Heru Setiawan mengatakan, pada awalnya sudah ada titik temu antara eksekutif dan legislatif Aceh setelah Kemendagri melakukan fasilitasi pembahasan APBA 2024. Namun, ironisnya setelah ada kesepakatan tiba-tiba muncul ratusan milyar anggaran siluman dengan judul tambahan pokok pikiran (pokir) yang tak diketahui dari mana asalnya, sehingga pihak Kemendagri setelah melakukan evaluasi meminta agar RAPBA T.A. 2024 dilakukan rasionalisasi pasalnya ditemukan adanya pembengkakan Silpa yang disinyalir sebagai upaya memasukkan alokasi penambahan anggaran pokir mencapai Rp 800 Milyar. 

"Walaupun Sekda Aceh melalui suratnya yang ditujukan kepada Kepala SKPA/Biro dalam Lingkungan Pemerintah Aceh nomor : 900.1.1/1071 tanggal 25 Januari 2024 perihal tindak lanjut hasil evaluasi RAPBA T.A. 2024 sempat melarang agar alokasi Pokir tersebut dirasionalisasikan kembali, namun keberadaan penambahan Pokir yang nilainya mencapai Rp 800 Milyar tentunya tak bisa dibiarkan begitu saja sehingga semua SKPA terpaksa melakukan rasionalisasi sesuai hasil evaluasi Kemendagri. Hal itu pula yang sepertinya tidak diterima oleh Ketua DPRA yang kesannya anggaran tambahan Pokir itu tetap diakomodir, sehingga membuat ketua DPRA sampai detik ini enggan untuk menandatangani dokumen RAPBA T.A. 2024," beber Koordinator KoMPAK, Heru Setiawan.

Molornya pengesahan APBA 2024 mengakhibatkan gaji belasan ribu tenaga kontrak sudah 3(tiga)bulan tak bisa dicairkan. Bahkan, perputaran uang di masyarakat disebabkan oleh realisasi anggaran yang belum berjalan juga secara langsung berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Bayangkan saja karena APBA belum juga disahkan, program-program pemerintahan tak bisa dijalankan, gaji yang merupakan hak tenaga kontrak maupun honorer masih menggantung hingga menjelang Ramadhan dan banyak persoalan lainnya yang muncul hanya karena tidak kompeten nya ketua TAPA yang notabenenya Sekda Aceh dalam menyelesaikan hasil evaluasi Kemendagri dan ngototnya ketua DPRA tidak menandatangani dokumen APBA yang sudah dirasionalisasikan tersebut. Baik itu ketua DPRA maupun ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) wajib bertanggung jawab kepada rakyat Aceh karena dampak dari molornya APBA 2024 itu yang dirugikan adalah rakyat Aceh," ujarnya.

Pihaknya juga meminta Presiden RI melalui Mendagri mengevaluasi kinerja Sekda Aceh sebagai Ketua TAPA yang disinyalir terkesan terlalu over dalam mendramatisir pengaturan APBA 2024, sehingga hingga saat ini anggaran tersebut juga tak kunjung disahkan. "Seharusnya jika ketua TAPA tidak memasukkan hal-hal yang diluar hasil fasilitasi dan juga evaluasi Kemendagri maka polemik seperti ini tak akan terjadi. Jadi, kita berharap Kemendagri sebagai perpanjangan tangan Presiden untuk memberikan sanksi tegas bahkan jika perlu mencopot Sekda Aceh sebagai Ketua TAPA karena telah merugikan rakyat dan pemerintah Aceh," pintanya.

Pihaknya juga meminta Kemenndagri menyurati KPK agar menelusuri aktor dibalik anggaran siluman berjudul tambahan Pokir yang nilainya fantastis. Pasalnya bahkan wakil ketua DPRA Dailami yang juga anggota Banggar sekalipun di media-media mengaku tak mengetahui hal tersebut. 

"Kita berharap KPK melakukan pengawasan agar anggaran siluman tak masuk dalam APBA 2024 dan kita minta Kemendagri juga harus mempertegas batas waktu pengesahan APBA 2024, jangan sampai polemik ini terlalu lama berlarut serta jangan biarkan drama drama politisasi anggaran terus terjadi. Karena lagi-lagi kami katakan dampak dari polemik ini yang dirugikan pembangunan Aceh dan rakyat Aceh,"katanya.

BANDA ACEH_ Tak adanya sama sekali pembahasan RAPBA tahun anggaran 2024 yang dijadwalkan DPRA hingga 5 desember 2023 menunjukkan bahwa DPRA tetap kokoh pada sikap tidak mau mengesahkan RAPBA jika keinginannya tak diakomodir Pj Gubernur. Padahal, sesuai aturan dan mekanisme penganggaran, maka sudah seyogyanya Pj Gubernur mengambil langkah berani untuk menyelamatkan uang rakyat Aceh dan memastikan program anggaran 2024 lebih maksimal kepada rakyat ketimbang kepada pokok pikiran dewan seperti tahun anggaran sebelumnya.

"Dalam kondisi ini, rakyat Aceh menantikan nyali Pj Gubernur Achmad Marzuki. Apakah berani menjalankan mekanisme dan aturan dengan mengesahkan APBA melalui Pergub, atau malah terpaksa mengakomodir keinginan dewan untuk menghindari serangan-serangan DPRA dikemudian hari. Tentunya rakyat berharap Pj Gubernur Aceh tak mau bermain mata dengan DPRA dan dengan ksatria mengambil langkah tegas terlepas apapun konsekuensinya," kata Ketua Aliansi Pemuda Aceh Menggugat (APAM), Heri Safrijal SP, Rabu 6 Desember 2023.

Heri menyebutkan, jika bicara aturan penganggaran yang termaktub dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, maka waktu untuk pengesahan RAPBA 2024 hanya menghitung jam. "Tentunya waktu yang tersisa itu tak cukup, jadi solusinya memang harus dipergubkan," tegasnya.

Heri melanjutkan, keberanian Pj Gubernur Aceh untuk melakukan pergub adalah solusi untuk menyelamatkan uang rakyat Aceh di tahun politik 2024 dan sekaligus solusi menyehatkan keuangan Aceh tahun depan.

"Harus kita ingat, Pemerintah Aceh masih menunggak Rp 480 Milyar kepada BPJS untuk pembayaran premi 2023, belum lagi untuk pembayaran JKA tahun 2024. Sementara, otsus Aceh itu nilainya kembali turun dari Rp 3,9 T pada 2023 menjadi Rp 3,3 T pada tahun 2024. Apalagi sumber anggaran untuk JKA dan mayoritas pokir dewan itu sama-sama dana otsus. Pada tahun 2023 pokir DPRA itu nilainya sangat fantastis totalnya mencapai Rp 1,6 T sehingga JKA hampir saja terhenti," bebernya.

Kata Heri, kondisi ini sangat dilematis, jika Pj Gubernur harus kompromi dengan dewan maka alokasi Pokir harus diakomodir. Sehingga bisa saja ketersediaan anggaran JKA akan kembali tak tersedia maksimal, atau bahkan bisa saja Pj Gubernur harus tega mengorbankan pembagian otsus kabupaten/kota, dari skema pembagian 60:40 menjadi 80:20.

"Makanya lagi-lagi kami katakan Pergub APBA 2024 adalah solusi. Apalagi secara aturan dan mekanisme penganggaran juga sudah dibenarkan dilakukan pengesahan secara Pergub, sehingga tak ada lagi alasan mengulur-ulur waktu. Dalam hal ini nyali Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki akan diuji, dan rakyat akan melihat sikap patriotik Achmad Marzuki sebagai mantan seorang militer. Berani atau tidak itu akan jadi tolak ukur bagi rakyat,"pungkasnya.

BANDA ACEH -Polemik pembahasan Rancangan APBA 2024 terus bergulir. Hingga akhir awal Desember 2023, belum sekalipun terjadi pembahasan rancangan anggaran tahun depan.

Ketua Fraksi PPP DPR Aceh Ihsanuddin Marzuki mengatakan sejauh ini belum ada keputusan apakah APBA Tahun Anggaran 2024 akan disahkan melalui qanun ataupun peraturan Gubernur.

Ihsanuddin juga membenarkan bahwa belum ada pembahasan antara DPRA dan Pemerintah Aceh yang dilakukan hingga hari ini.

"Ya benar, tapi kondisi ini kami juga sudah laporkan ke kementerian dalam negeri," ujar Ihsanuddin saat dihubungi Presentatif, Senin 4 Desember 2023.

Sementara berdasarkan jadwal yang diberikan Mendagri, batas waktu pembahasan APBA Tahun Anggaran 2024 hingga 6 Desember mendatang.

"Ya kita tunggu aja saat nya nanti," katanya.

Ketika ditanya sikap Fraksi PPP apabila APBA 2024 disahkan melalui Pergub, dia meminta bersabar.

"Oke bersabar aja dulu dengan dinamika yang sedang terjadi, namun kita tetap mengikuti aturan yang berlaku dalam mekanisme penganggaran," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Aceh, Tarmizi SP yang dihubungi mengatakan bahwa pengesahan APBA 2024 tergantung pada kebijakan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki.

"Pergub ngak pergub tergantung pj gubernur," jawab Tarmizi singkat.[Redaksi]