BANDA ACEH - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh mengusut indikasi korupsi korupsi pada Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

Menurutnya, indikasi korupsi anggaran bantuan pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan ikan rucah untuk masyarakat korban konflik di Aceh Timur bersumber dari APBA Perubahan tahun 2023 dengan total pagu Rp 15,7 miliar sudah jelas-jelas merugikan negara. Apalagi, berdasarkan hasil penyelidikan, sembilan kelompok yang disebut sebagai penerima manfaat ternyata tidak menerima bantuan tersebut.

"Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh auditor dengan perhitungan kerugian total, kata Ali, kasus itu merugikan negara Rp 15,3 miliar. Angka itu diketahui berdasarkan nilai pencairan yang masuk ke rekening masing-masing perusahaan yaitu sembilan paket pekerjaan setelah dikurangi potongan infaq-PPh Pasal 22. Sehingga pihak Kejati sudah menetapkan 6 tersangka untuk kasus tersebut. Kita mendukung Kejati Aceh untuk mengusut tuntas indikasi korupsi tersebut hingga tuntas ke akar-akarnya, karena selain merugikan negara juga merugikan mantan kombatan yang selama ini selalu berharap adanya perhatian pemerintah, tapi ternyata hak para mantan kombatan tersebut hanya dinikmati segelintir orang," ungkap Ketua DPW Alamp Aksi Aceh, Mahmud Padang, Kamis 18 Juli 2024.

Mahmud mengatakan, dari alat bukti yang sudah ditemukan oleh Kejati Aceh maka diharapkan dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut kemana saja aliran dana tersebut.

"Dari total kerugian negara Rp 15,3 M tersebut karena pengadaannya terbukti fiktif, maka tentunya perlu di cek kemana saja alirannya apakah sebatas kepada tersangka yang sudah ditetapkan atau ada pihak lainnya yang mendapatkan aliran uang belasan milyar tersebut," ujarnya.

Kata Mahmud, selama ini sudah banyak alokasi pemerintah yang diperuntukkan untuk mantan kombatan, namun sangat disayangkan jika masih banyak mantan kombatan itu tidak dapat mencicipi buah dari perdamaian tersebut.

"Kita yakin banyak mantan kombatan di lapangan yang berharap adanya kepedulian pemerintah agar mereka juga turut menikmati buah dari yang mereka perjuangkan hingga terwujudnya perdamaian. Kasus korupsi yang terjadi di BRA ini sungguh begitu memilukan bagi para mantan kombatan di lapangan, sehingga demi menghargai perjuangan para mantan kombatan dan syuhada yang telah gugur dalam memperjuangkan Aceh, maka kasus yang menimpa BRA ini hendaknya diusut tuntas hingga ke akar-akarnya,"katanya.

Alamp Aksi juga mengapresiasi langkah serius Kejati Aceh dalam mengusut indikasi korupsi tersebut, namun pihaknya berharap agar kasus itu tidak menggantung begitu saja.

"Indikasi korupsi Rp 15,3 M pada BRA ini harus berlabuh ke meja hijau jangan sampai menggantung, hal ini akan menjadi tolak ukur bagi rakyat Aceh apakah Kejati Aceh Serius dalam pemberantasan korupsi ataukah tidak. Ayo kejati Aceh serem ke meja hijau semua pihak yang telah membegal alokasi anggaran yang semestinya sudah menyentuh para mantan kombatan,"pungkasnya.

BANDA ACEH_ Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Aceh kembali melakukan aksi ke dua menolak terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Socfindo yang berada di Kabupaten Aceh Singkil, Jum’at (2/2/2024).

Aksi kedua tersebut digelar di Kantor Badan Pertanahan Nasioanal (BPN) Aceh dikomandoi Mahmud Padang menuntut penolakan pemberian izin lokasi PT Socfindo Lae Butar, Kabupaten Aceh Singkil kepada kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh.

“Alamp Aksi sudah dua kali melakukan aksi unjuk rasa pada kasus perpanjangan izin lokasi HGU PT socfindo ini dengan sangat menyayangkan penentangan pihak PT Socfindo terkait beberapa permintaan Pemda dan masyarakat Aceh Singkil yang menuai Timur Barat,” kata Mahmud selaku Ketua DPW Alamp Aksi Aceh.

Dalam siaran pers-nya, dia mengatakan adapun permintaan tersebut ialah masyarakat Aceh Singkil dan Alamp Aksi meminta kepada Pemerintah pusat, baik Presiden, DPR-RI kementerian agraria /ATR agar mendukung permintaan perluasan kawasan penduduk yang di butuhkan masyarakat gunung meriah dan simpang kanan 272.89 hektar dikembalikan ke Pemda dalam hal ini masyarakat Aceh Singkil dan Pj. Bupati Aceh Singkil Drs Azmi M.AP jangan gegabah direkomendasikan ijin perpanjangan HGU yang diduga sudah berakhir 31 Desember 2023 yang lalu. 

Kemudian meminta kepada pihak PT Socfindo perkebunan Lae Butar agar memberikan plasma 20% kepada masyarakat dari total luas lahan 3414 hektar.

Meminta kepada PT socpindo perkebunan Lae Butar membuat tempat pembuangan akhir TPA sampah yang ada di komplek pasar mingguan Rimo, pasar harian Rimo atau pasar tingkat

Selanjutnya mobil pengangkut TBS agar memakai jaring pengaman TBS jangan asal menempel saja, demi keselamatan lalulintas di ikat sesuai SOP Kata mahmud padang.

“Berakhirnya izin HGU PT Socfindo pada 2023 lalu merupakan peluang bagi rakyat Aceh untuk terbebas dari penjajahan modern ala HGU yang selama ini terjadi di Bumi Syekh Abdurrauf As- Singkily. PT Socfindo sudah menggarap lahan di Aceh Singkil selama kurang lebih 90 tahun.

Berdasarkan surat yang pernah diterbitkan Badan Pertanahan Aceh Selatan tahun 1998 (ketika Aceh Singkil masih bagian Aceh Selatan) luas HGU PT Socfindo kurang lebih 4.414 hektar dan izinnya telah berakhir pada tahun 2023, sehingga operasional perusahaan tersebut semestinya sudah dihentikan karena belum adanya perpanjangan izin,” beber Mahmud.

Berikut tuntutan Alamp Aksi

1. Meminta Kementerian ATR melalui Kepala Kanwil BPN Aceh untuk tidak lagi menerbitkan surat perpanjangan terkait lokasi PT Socfindo di Aceh Singkil karena ditolak oleh masyarakat dan rawan terjadi konflik sosial karena telah tumpang tindih secara koordinator dengan perkampungan warga.

2.Mendesak Pj Bupati Aceh Singkil selaku Pemda untuk tidak memberikan rekomendasi perpanjangan izin HGU PT Socfindo di Aceh Singkil;

3.Kepala BPN Aceh Singkil dan Pj Bupati Aceh Singkil segera menyurati Presiden dan Kepala BKPM agar tidak memperpanjang lagi izin HGU PT Socfindo mengingat banyak aturan hukum yang tidak dijalankan di lapangan dan sudah terlalu lamanya perusahaan ini mengambil manfaat di Aceh tanpa kontribusi nyata untuk masyarakat dan daerah, bahkan kewajiban perusahaan selama ini belum direalisasikan secara maksimal, sehingga bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan sebagaimana disebut diatas.

4.Mengecam anggota DPR RI Komisi VI asal Aceh yang dinilai tidak peka dengan persoalan rakyat, karena seharusnya sebagai mitra BKPM/Kementerian Investasi, anggota DPR tersebut sudah bersuara persoalan PT Socfindo di Aceh Singkil ini dalam rapat kerjanya dengan BKPM. Namun, karena tak peduli, tak mengerti dan peka terhadap persoalan rakyatnya maka DPR tersebut tak kunjung bersuara padahal masalah perizinan bagian dari pada tupoksi di komisi VI DPR RI.

Untuk itu, Alamp Aksi mengajak masyarakat Aceh Singkil tak lagi memilih wakil rakyat yang tak peduli persoalan rakyatnya tersebut, karena selama ini dewan tersebut hanya perlu rakyat untuk suara pemilu saja.

5.Meminta KPK RI mengawasi proses perpanjangan perizinan PT Socfindo Aceh Singkil ini karena dalam perpanjangan perizinan HGU sangat rawan terjadi suap/gratifikasi, sehingga mengabaikan aturan perundang-undangan, merugikan rakyat dan negara.

DPW Alamp Aksi Aceh melalui Ketua Mahmud berharap persoalan tersebut agar dapat ditindaklanjuti demi kepentingan masyarakat.

“Kalaupun penanganan Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh lemah, maka kami akan melakukan aksi unjuk rasa untuk beberapa hari kedepannya,” tandas Mahmud Padang selaku kordinator Aksi.[Khairul]

BANDA ACEH_ Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Aceh, Senin, 22 Januari 2024.

Setidaknya ada lima tuntutan mereka dalam aksi tersebut, diantaranya:

Pertama, kami mensinyalir adanya praktek korupsi berjamaah yang merugikan negara dengan tidak mengembalikan kasbon ke kas negara hingga 60 hari sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2023 atas Keuangan Pemkab Gayo Lues Tahun Anggaran 2022.

Kedua, Kami menilai bahwa untuk kasus Kasbon Pemkab Gayo Lues merupakan persoalaan serius kareena berpotensi merugikan negara belasan milyar rupiah. 

Ketiga, Kami mensinyalir alokasi dana hibah bantuan modal usaha sebesar Rp 1 Milyar kepada PDAM Tirta Sejuk tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan bahkan rawan diselewengkan.

Keempat, Kami mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh turun tangan untuk mengusut kasus Kasbon Pemkab Gayo Lues sebesar Rp. 15,2 M lebih dan indikasi penyelewengan Hibah Penyertaan modal PDAM Tirta Sejuk sebesar Rp 1 M.

Kelima, Kami berharap pihak Kejaksaan tidak pandang bulu dan rebang pilih dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, karrena marwah aparat penegak hukum (APH) di Aceh dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi akan dipertaruhkan dalam kasus ini.

Koordinator Alamp Aksi, Mahmud Padang juga menyebutkan, pernyataan sikap tersebut disampaikan, dan akan menunggu tindak lanjut dari kejaksaan dalam waktu 7x24 jam. Pihaknya mengancam, Jika tidak ditindaklanjuti maka akan melaporkan persoalan tersebut kepada Kejaksaan Agung.

"Kita berharap agar penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh demi keadilan dan integritas pemerintahan," pungkas Mahmud Padang.[Khairul]

BANDA ACEH- Sejumlah Mahasiswa yang mengagasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) menggelar aksi demonstrasi di kantor Kejaksaan Tinggi Aceh, Senin 22 Januari 2024.

Dalam aksi tersebut Mahasiswa mendesak agar kasus kasbon Pemkab Gayo Lues tahun 2022 dan indikasi penyelewengan dana hibah penyertaan modal PDAM Tirta Sejuk pada tahun anggaran 2019. 

Alamp Aksi menyoroti kurangnya respons dan tindak lanjut terhadap rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) oleh Pemkab Gayo Lues.

"Temuan bahwa kasbon sebesar Rp 15,2 miliar, yang seharusnya dikembalikan ke kas negara dalam tenggang waktu 60 hari sejak diterimanya LHP, belum juga direalisasikan. Kejanggalan ini menjadikan kasus kasbon sebagai potensi praktek korupsi berjamaah yang merugikan negara dan masyarakat," ujar koordinator aksi, Mahmud Padang.

Selain itu, Alamp Aksi juga menyoroti soal adanya penyelewengan dana hibah penyertaan modal sebesar Rp 1 miliar yang diberikan kepada PDAM Tirta Sejuk pada tahun anggaran 2019. 

"Alokasi dana tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan PDAM, namun hingga saat ini tidak ada perubahan signifikan, khususnya di pusat pemerintahan Blangkejeren, sehingga diduga dana hibah itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan malah diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu," katanya.

Pendemo mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh untuk segera turun tangan dan mengusut kasus kasbon Pemkab Gayo Lues sebesar Rp 15,2 miliar lebih, serta indikasi penyelewengan hibah penyertaan modal PDAM Tirta Sejuk sebesar Rp 1 miliar. Mereka menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu dan pilih kasih, dan bahwa marwah aparat penegak hukum di Aceh akan dipertaruhkan dalam penanganan kasus ini.

Pendemo juga mengingatkan Kejati Aceh bahwa jika tidak ada tindak lanjut dari pihak Kejaksaan Tinggi Aceh dalam waktu 7x24 jam, mereka akan melaporkan persoalan ini kepada Kejaksaan Agung. 

"Kita berharap agar penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh demi keadilan dan integritas pemerintahan," pungkasnya.

Kehadiran pendemo tersebut disambut oleh Kasi Penerangan Hukum Kejati Aceh, Ali Rasab. Dia berjanji Kejati Aceh akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 

"Tuntutan adek-adek sudah kita terima dan akan kita sampaikan kepada pimpinan. Insya Allah, Kejati Aceh siap menindaklanjuti kasus ini," ujarnya.

Setelah menyerahkan petisi pernyataan sikap dan dokumen awal temuan BPK RI, para pendemo membubarkan diri dengan tertib.[Khairul]