BANDA ACEH_ Salah satu tugas Pj Kepala Daerah sesuai dengan amanah Menteri Dalam Negeri adalah memastikan pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik.

Namun ironisnya, pelaksanaan Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya justru terabaikan dikarenakan, Pj Bupati Darmansah tak lagi serius dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai amanah Mendagri untuk sukseskan pelaksanaan Pilkada, tapi justru cenderung lebih fokus untuk persiapan dirinya maju sebagai Bupati Aceh Selatan. 

"Bukti Pj Bupati Abdya Darmansah setengah hati menjalankan amanah Mendagri dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat dari alokasi anggaran Panwaslih Aceh Barat Daya yang hanya sebesar Rp 1,5 M sehingga pelaksanaan Pilkada Abdya terancam tanpa pengawasan. Jelas-jelas Pj Bupati Abdya Darmansah tidak menjalankan tugas utamanya yakni mensukseskan pelaksanaan Pilkada,"ungkap koordinator Gerakan Muda Peduli Aceh(GeMPA), Ariyanda Ramadhan Selasa, 25 Juni 2024.

Secara kalkulasi kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 9 kecamatan dan 152 gampong atau desa/gampong, dimana sebagaimana amanah Undang-undang di setiap kecamatan hingga gampong terdapat personil pengawas pemilu.

"Dengan alokasi anggaran pengawasan yang hanya Rp 1,5 M tersebut, untuk membayar gaji/honor petugas pengawas di tingkat kabupaten, kecamatan hingga gampong pun masih sangat kurang, belum lagi untuk kegiatan pengawasan yang dijalankan. Sehingga secara nyata seakan terlihat bahwa Pj Bupati Abdya sengaja menginginkan pelaksanaan Pilkada Abdya tanpa pengawasan dan tidak peduli dengan pelaksanaan pesta demokrasi di daerah yang kini dipimpinnya," bebernya.

Ariyanda menilai, selama ini Pj Bupati Abdya Darmansah terkesan hanya berupaya mengamankan paket-paket proyek sebagai sumber pundi-pundi maju di Pilkada Aceh Selatan, tanpa memikirkan tugasnya sebagai Penjabat kepala daerah yang dimandatkan Mendagri.

"Bayangkan saja dari Rp 1 Triliun lebih APBK Abdya, hanya sebesar Rp 1,5 milyar untuk pengawasan pelaksanaan Pilkada. Ini menunjukkan bahwa Pj Bupati Darmansah memang sudah setengah hati menjalankan tugasnya, dan tak memikirkan kelancaran pelaksanaan Pilkada di daerah yang kini dipimpinnya. Untuk menghindari penyalahgunaangunaan kewenangan Pj Kepala Daerah yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat Abdya, memang seharusnya Mendagri dari awal sudah mencopot Darmansah dari jabatannya sebagai Pj Bupati Abdya. Jika tidak maka Abdya hanya akan jadi sumber pundi-pundi, tapi pelaksanaan pesta demokrasi di Abdya justru terancam gagal," pungkasnya.

ABDYA_ Pj. Bupati Aceh Barat Daya Darmansah, S.Pd, MM, menerima penghargaan anugerah keterbukaan informasi publik kategori Kabupaten/Kota MENUJU INFORMATIF yang digelar oleh Komisi Informasi (KI) Aceh di aula Hotel Amel dan Convention Hall Blang Oi Banda Aceh, Rabu 6 Desember 2023.

Turut hadir para bupati/Walikota Se-Aceh, FORKOPIMDA Aceh, Ketua Lembaga Negara Komisi Informasi (KI) Pusat, Ketua dan Komisioner Komisi Informasi Aceh, BUMN/BUMD, Kepala SKPA, BAWASLU Aceh, KIP Aceh, BPS Aceh serta tamu undangan lainnya.

Ketua Komisi Informasi Aceh Arman Fauzin dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan demi mewujudkan Badan Publik yang terbuka dan inovatif dalam pelayanan informasi guna mewujudkan good government.

“kami berharap keterbukaan informasi publik tidak berhenti, tidak cukup pada hal hal yang sifatnya teknis administratif dan konsep yang prosedural, namun harus bermanfaat, terimplementasikan pada pelayanan yang ada, yang harus dimiliki oleh seluruh badan publik di Provinsi Aceh ini”, urainya.

Pada tahun 2023 ada beberapa Badan Publik yang mendapatkan penghargaan dengan lompatan dua tingkat dari ketegori tahun sebelumnya. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan menuju kategori informatif dengan perolehan nilai terbaik. 

Ketua Lembaga Negara Komisi Informasi (KI) Pusat Donny Yoesgiantoro meminta kepada seluruh Badan Publik untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) khususnya di Propinsi Aceh.

Pada tahun 2023, Aceh memperoleh Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dengan nilai 81,27 dan kategori baik. Nilai ini mengalami peningkatan sebanyak 2,14 dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2022, aceh mendapat nilai 79,13 dengan kategori sedang. Abdya sebelumnya tahun 2022 Dengan peringkat D , tidak Informatif pada tahun 2023 masa kepemimpinan Pj Bupati Darmansyah naik peringkat menjadi B deg Nilai 82,27.

Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan pada acara penyerahan penghargaan Keterbukaan Informasi Tingkat Propinsi Aceh di Hotel Amel dan Convention Hall Blang Oi Banda Aceh, Rabu (6/12/2023). 

Di tempat yang sama Pj. Gubernur Aceh dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Bustami, SE, M.Si, menyampaikan rasa terima kasih kepada Komisi Informasi Aceh atas kerja kerasnya dalam melakukan E-Monev Keterbukaan Informasi Publik terhadap seluruh OPD Kabupaten/Kota se- Aceh, dan Badan Publik Instansi Vertikal dan BUMD.

Dikatakannya, UU Keterbukaan Informasi Publik di era digitalisasi saat ini memiliki peran penting, mengingat dunia hari ini sudah bersifat terbuka dalam segala hal.

“sudah tidak layak sebuah kelembagaan yang bersifat umum ataupun pelayanan publik menutup diri ataupun tidak terbuka, karenanya saya berharap hal tersebut dapat dipedomani oleh seluruh lembaga publik khususnya di wilayah Aceh”, pungkasnya. 

Setelah mengikuti kegiatan tersebut, Pj. Bupati Aceh Barat Daya mengapresiasi kinerja Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan informasi bagi masyarakat.

“Terima kasih kepada Dinas Kominsa Kabupaten Aceh Barat Daya, dan seluruh SKPK terkait yang telah membuka akses informasi bagi masyarakat karena masyarakat layak dan punya hak untuk mendapatkan informasi,”

Dalam penyampaian nya Pj. Bupati Aceh Barat Daya menyatakan sangat komitmen dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik di setiap SKPK sebagai PPID pelaksana sesuai dengan amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal ini dibuktikan dengan capaian perolehan penghargaan keterbukaan informasi tahun 2023 dengan kategori MENUJU INFORMATIF dengan perolehan nilai 82,27.

Pada Tahun 2022 sesuai dengan SK Komisi Informasi Aceh Nomor 03/SK-KIA/XI/2022, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya memperoleh Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dengan KATEGORI KURANG INFORMATIF. Alhamdulilah Capaian tahun 2023 Pemkab Aceh Barat Daya mengalami peningkatan dua tingkat kategori penilaian indeks KIP.

Pada tahun 2024 Pemkab Aceh Barat Daya telah menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan Keterbukaan Informasi melalui Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian. 

Lebih lanjut Pj. Bupati Aceh Barat Daya pada awak media menyampaikan bahwa negara harus hadir dengan semangat keterbukaan informasi dan akuntabilitas, sehingga keterbukaan akan menjadi ruh utama Badan Publik dalam melayani masyarakat. Harus kita perhatikan secara seksama bahwa ke depan keterbukaan informasi bukan saja sebagai kewajiban Badan Publik, tetapi akan menjadi budaya dalam berbangsa dan bernegara, karena keterbukaan informasi publik adalah media dalam rangka mewujudkan peningkatan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah. 

"Karena pemerintahan demokrasi yang baik adalah pemerintahan yang dipercaya oleh rakyat dan salah satu indikatornya agar publik percaya pada pemerintah adalah dengan menjalankan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel," katanya.