Categories: Aceh

Somasi CV Lae Singkohor Tak Diindahkan Pemko Subulussalam, Berujung ke Pengadilan

SUBULUSSALAM_ Direktur CV Lae Singkohor melalui penasehat hukum nya Arianto SH yang berkantor di Abdul R Munthe & Partner telah mengirim kan surat somasi ke Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam. Namun tak kunjung di indahkan, berujung ke pengadilan.

Adapun somasi tersebut, terkait keterlambatan pembayaran pengerjaan proyek yang telah selesai berdasarkan kontrak yang telah di sepakati antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di 2 instansi yaitu Dinas PUPR dan Distanbunkan, dengan penyedia jasa dalam hal ini CV Lae Singkohor.

Teguran berupa somasi tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh pihak Pemko Subulussalam. Mendapati hal itu, CV Lae Singkohor melalui Kuasa Hukumnya melakukan gugatan ke pengadilan.

“Berdasarkan Pasal 1238 kitab undang-undang hukum perdata, dinyatakan cidera janji, ingkar janji atau lalai terhadap prestasi nya yang berujung pada gugatan wanprestasi di pengadilan,” sampai Arianto SH, kepada Presentatif, Kamis, (25/04/24).

Oleh karenanya, dilanjutkan Arianto, penyelesaian pekerjaan berdasarkan kontrak kerja antara kliennya dengan Pemerintah Kota Subulussalam sudah di selesaikan.

Penyelesaian pekerjaan klien nya tersebut, dinyatakan pada bulan Agustus 2023 lalu. Namun, hingga sampai gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Singkil, tidak juga di bayar kan oleh Pemko Subulussalam.

Berdasarkan asas hukum perdata pasal (1313) yaitu Facta Sunt Servanda dimana perjanjian yang dibuat secara sah akan menjadi hukum bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya terhadap perjanjian tersebut.

“Benar, bahwa memang gugatan telah kita daftarkan di Pengadilan Negeri Singkil dengan nomor perkara 3/Pdt.G/2024/PN Skl dan 4/Pdt.G/2024/PN Skl,” cetus Arianto.

Menurut Arianto, upaya non litigasi yang di tempuh beberapa waktu lalu dengan mengirimkan somasi kepada Pemko tidak ada tanggapan. Maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sudah memenuhi syarat untuk di upayakan melalui litigasi.

“Peristiwa ini menurut kami merupakan warning bagi masyarakat Kota Subulussalam agar berhati-hati dalam memilih pemimpin, sebab pemimpin yang tidak taat hukum sudah pasti tidak menepati janji-janjinya. Hukum saja dilanggar apalagi sekedar janji,” jelas Arianto SH. (JD)

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago