Categories: Opini

Setahun Kepemimpinan, Prabowo di Persimpangan Jalan Kekuasaan

SETAHUN sudah Presiden Prabowo Subianto memimpin negeri ini, namun hawa politik Indonesia masih diliputi keraguan. Euforia kemenangan pada Pemilu 2024 perlahan memudar, berganti dengan tanda tanya besar, kemana arah pemerintahan ini akan melangkah? Di satu sisi, publik menaruh harapan besar agar Prabowo mampu menegakkan keadilan dan kedaulatan rakyat, di sisi lain, bayang-bayang warisan politik Jokowi masih membelit di setiap sendi kekuasaan.

Dalam literatur klasik Il Principe, Machiavelli menulis bahwa “pewaris kekuasaan tidak pernah bebas dari jebakan warisan kekuasaan itu sendiri.” Kalimat itu kini menggambarkan realitas yang dihadapi Prabowo.

Kemenangannya tidak hanya hasil perjuangan politik pribadi, tetapi juga investasi politik Jokowi yang begitu dalam. Akibatnya, ruang gerak sang presiden baru kerap tampak terbatas oleh loyalitas lama yang belum usai.

Sepuluh tahun kekuasaan Jokowi meninggalkan warisan infrastruktur fisik, tetapi juga residu ketimpangan sosial dan politik. Pertumbuhan ekonomi masih terjaga di 4,9 persen pada triwulan II 2025 (BPS), namun kesenjangan sosial tetap menganga. Angka kemiskinan naik menjadi 9,7 persen, dan Gini ratio stagnan di 0,39. Pembangunan besar-besaran tidak sepenuhnya menetes ke bawah; rakyat kecil masih terjebak dalam ekonomi biaya tinggi dan akses terbatas terhadap kesejahteraan.

Kehati-hatian Prabowo dalam menghadapi kekuatan lama menimbulkan persepsi publik bahwa kekuasaan tersandera oleh kompromi. Langkah-langkah reformasi hukum, perombakan aparat, serta penegakan keadilan terhadap lingkaran elite lama belum juga terlihat. Max Weber menyebut fenomena ini sebagai transitional legitimacy crisis atau krisis legitimasi transisi, ketika penguasa baru masih berjuang merebut kendali moral atas negara yang diwarisinya. Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan diuji bukan oleh lawan, melainkan oleh bayangan masa lalu yang enggan pergi.

Kepemimpinan yang Menentukan Arah Sejarah

Politik adalah seni waktu dan keberanian. Prabowo mungkin tengah menunggu momentum untuk menata ulang kekuasaan dengan caranya sendiri. Namun politik tidak mengenal jeda panjang; terlalu lama menunggu berarti memberi ruang bagi oligarki lama untuk menata ulang pengaruhnya. Publik menantikan tindakan nyata, bukan sekadar retorika yang menandai perubahan sejati.

Dalam The Republic, Plato menulis bahwa pemimpin ideal adalah mereka yang menguasai kekuasaan untuk menegakkan kebenaran, bukan menundukkan kebenaran demi kekuasaan. Filsafat itu kini menjadi ujian moral bagi Prabowo. Ia bisa memilih menjadi presiden yang berhenti pada kompromi, atau menjadi negarawan yang berani menembus garis tak terlihat antara masa lalu dan masa depan bangsa.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, tetapi sering tertatih karena kepemimpinannya terlalu berhitung pada stabilitas. Padahal stabilitas tanpa keberanian moral hanyalah status quo yang diperindah. Di tengah kompleksitas ekonomi dan politik global, negeri ini membutuhkan arah baru yakni negara yang melindungi rakyatnya, bukan yang mengabdi pada kepentingan elite.

Setahun pemerintahan Prabowo adalah cermin perjalanan menuju kedewasaan kekuasaan. Ia tengah diuji di persimpangan sejarah, antara menjadi pelanjut dinasti lama atau pembuka babak baru republik. Jika berani menegakkan keadilan, membersihkan institusi hukum, dan memulihkan kepercayaan rakyat, Prabowo akan dikenang sebagai presiden yang memulihkan arah bangsa. Namun jika memilih aman di bawah bayangan masa lalu, ia hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah panjang demokrasi yang gagal beranjak dewasa.

 

Penulis: Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago