Tanah di Indonesia bukan sekadar aset ekonomi. Ia adalah ruang hidup, identitas sosial, sekaligus penopang keberlanjutan masyarakat. Namun dalam praktik pertanahan hari ini, tanah justru menjadi arena perebutan kekuasaan yang brutal dan sering kali terselubung. Negara, yang semestinya menjadi pelindung, tak jarang tampil sebagai pemberi legitimasi. Di titik inilah Badan Pertanahan Nasional (BPN) layak dipertanyakan perannya.
Kasus di Kota Bandar Lampung membuka kembali borok lama tata kelola agraria. Ratusan sertifikat tanah disebut terbit di atas lahan Kelurahan Gotong Royong yang secara historis dan yuridis diklaim milik H.M. Nawawi. Sertifikat itu terbit tanpa dasar hukum yang terang, sementara peta bidang tanah yang sah justru diduga disembunyikan. Jika benar, ini bukan sekadar kelalaian administrasi. Ini adalah praktik perampasan hak yang dilegalkan oleh negara.
Sertifikat tanah, dalam logika hukum, adalah alat kepastian. Namun di banyak konflik agraria, ia justru berubah menjadi senjata. Siapa yang memegang sertifikat sering kali menang, terlepas dari bagaimana dokumen itu diterbitkan. Proses administrasi yang cacat seolah hilang dari ruang sidang. Hukum dipersempit menjadi soal stempel dan tanda tangan, bukan kebenaran dan keadilan.
Fenomena ini menjelaskan mengapa mafia tanah sulit diberantas. Mereka tidak bekerja di luar sistem, melainkan di dalamnya. Jaringan ini memanfaatkan celah birokrasi, lemahnya pengawasan, serta relasi kuasa antara aparatur negara dan pemodal. Di Bandar Lampung, bayang-bayang mafia tanah bahkan disebut telah merembes ke lingkaran kekuasaan daerah, termasuk posisi strategis yang berkaitan langsung dengan urusan agraria. Negara, dalam kondisi seperti ini, tak ubahnya wasit yang ikut bermain.
Masalahnya bukan hanya di tingkat daerah. Secara nasional, konflik agraria terus meningkat, menandakan kegagalan struktural tata kelola pertanahan. Negara terlalu mengandalkan legalitas administratif dan mengabaikan hak historis masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan kepentingan akumulasi modal, tapi bertentangan dengan amanat Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang menegaskan fungsi sosial tanah.
Ketika putusan pengadilan lebih sering berpihak pada pemegang sertifikat tanpa menguji proses penerbitannya, keadilan substantif menjadi korban. Hukum kehilangan daya koreksinya. Di sinilah mafia tanah menemukan ruang aman. Mereka tak perlu kekerasan terbuka; cukup dengan berkas, peta, dan sertifikat yang diproduksi secara sistematis.
Pemerintah kerap merespons dengan membentuk satuan tugas. Satgas Anti Mafia Tanah kembali diaktifkan, tapi hasilnya kerap tak sebanding dengan ekspektasi. Penindakan sering berhenti pada pelaku lapangan, sementara aktor intelektual dan jejaring birokrasi tetap utuh. Tanpa pembongkaran dari hulu ke hilir, satgas hanya menjadi kosmetik politik.
Persoalan tanah pada akhirnya adalah persoalan keberpihakan negara. Apakah negara berdiri bersama rakyat yang kehilangan ruang hidupnya, atau bersama jaringan rente yang meraup untung dari kekacauan administrasi. Jika praktik penerbitan sertifikat bermasalah terus dibiarkan, maka negara sedang menginstitusionalisasi perampasan tanah.
Selama hukum lebih sibuk melayani formalitas ketimbang keadilan, konflik agraria akan terus berulang. Dan selama itu pula, sertifikat, yang merupakan produk resmi negara akan tetap menjadi alat paling ampuh untuk merampas hak rakyat secara sah.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…