BANDA ACEH – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Dr Nasrul Zaman, menilai dinamika politik Aceh belakangan ini semakin menunjukkan gejala yang tidak sehat. Di tengah menguatnya desakan publik agar dilakukan evaluasi bahkan pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh karena dinilai minim kapasitas dan kinerja, justru muncul manuver sebaliknya yang mendorong pergantian Ketua DPRA. Fenomena ini dinilai sebagai anomali serius dalam tata kelola pemerintahan dan relasi kelembagaan di Aceh.
Menurut Dr Nasrul, situasi tersebut layak disebut sebagai komedi politik yang berbahaya karena memperlihatkan kaburnya batas antara birokrasi dan politik praktis. Ia menegaskan, Sekda Aceh merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang seharusnya berdiri netral, profesional, dan fokus menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Ketika Sekda justru terlibat atau diduga memprovokasi wacana pergantian Ketua DPRA, maka itu menunjukkan telah terjadi pelampauan kewenangan yang serius.
“Aneh sekali ketika Sekda yang kapasitasnya justru dipertanyakan, malah ikut mendorong pergantian Ketua DPRA. Ini bukan wilayah Sekda. Ini wilayah politik yang menjadi domain DPRA dan Gubernur Aceh,” ujar Dr Nasrul Zaman, Minggu 1 Februari 2026
Ia menekankan bahwa secara politik dan konstitusional, Ketua DPRA berasal dari Partai Aceh, demikian pula Gubernur Aceh yang juga berasal dari partai yang sama. Sementara Sekda Aceh adalah pejabat karier yang diangkat oleh gubernur untuk membantu jalannya administrasi pemerintahan, bukan untuk membangun kekuatan politik sendiri. Karena itu, keterlibatan Sekda dalam isu internal partai politik atau konfigurasi pimpinan DPRA dinilai sangat tidak pantas dan melanggar etika birokrasi.
Dr Nasrul mengingatkan bahwa tugas utama Sekda adalah memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, menjaga harmonisasi kerja antara eksekutif dan legislatif, serta memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai aturan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Sekda dinilai menjadi sumber kegaduhan politik yang berpotensi merusak hubungan antara Gubernur Aceh dan DPRA.
“Sikap seperti ini bukan mendinamisasi hubungan eksekutif dan legislatif, tapi justru memprovokasi. Kalau dibiarkan, ini bisa memicu konflik terbuka antara lembaga yang seharusnya saling bekerja sama,” katanya.
Lebih jauh, Dr Nasrul menilai bahwa kondisi ini menunjukkan sudah semakin mendesaknya kebutuhan untuk mengambil langkah tegas terhadap posisi Sekda Aceh. Menurutnya, Gubernur Aceh bersama pimpinan DPRA tidak boleh membiarkan seorang pejabat ASN melampaui batas kewenangan hanya karena merasa dekat dan dipercaya oleh gubernur. Jika hal itu dibiarkan, maka akan tercipta preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan Aceh, di mana birokrasi berubah menjadi aktor politik yang partisan.
“Tidak boleh ada ASN yang membangun kekuatan sendiri lalu mencampuri urusan kebijakan politik, apalagi sampai menentukan siapa Ketua DPRA. Ini berbahaya bagi sistem checks and balances di Aceh,” tegasnya.
Di sisi lain, Dr Nasrul juga menyoroti kinerja Sekda Aceh yang dinilai tidak fokus pada tugas-tugas strategis yang jauh lebih mendesak. Salah satu yang disorot adalah belum rampungnya penyesuaian APBA 2026 pasca evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Padahal, surat evaluasi dari Mendagri telah diterbitkan lebih dari satu bulan lalu, namun hingga kini belum ada penyelesaian yang jelas.
Menurutnya, keterlambatan tersebut berpotensi menghambat berbagai program prioritas Pemerintah Aceh, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, hingga pemulihan ekonomi pascabencana. APBA, kata dia, adalah instrumen utama pembangunan daerah yang seharusnya menjadi fokus utama Sekda, bukan malah teralihkan oleh manuver politik yang tidak relevan dengan jabatannya.
“Harusnya Sekda konsentrasi menyelesaikan penyesuaian APBA 2026 agar segera mendapat persetujuan Mendagri. Ini sudah lebih dari sebulan, tapi belum ada kejelasan. Ini soal hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Dr Nasrul menegaskan bahwa polemik ini menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Aceh ke depan. Ia berharap Gubernur Aceh dan DPRA dapat bersikap tegas untuk mengembalikan fungsi birokrasi pada rel yang semestinya, demi menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pembangunan Aceh tidak tersandera oleh konflik elite.
“Aceh membutuhkan birokrasi yang profesional dan fokus bekerja untuk rakyat, bukan birokrasi yang sibuk bermain politik. Kalau ini tidak segera diluruskan, yang paling dirugikan adalah masyarakat Aceh sendiri,” pungkasnya.(RIL)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…