Riuh-Riuh Pilkada, Nanggroe Institute dan Korwil Korps PII Wati Aceh gelar “Pendidikan Politik”

BANDA ACEH_ Nanggroe Institute bersama Koordinator Wilayah Korps PII Aceh, gelar diskusi yang bertema Pendidikan Politik, Refleksi Menjelang Pilkada 2024: Moral, Etika dan Pemilih Cerdas. Kegiatan tersebut menghadirkan Mukhlis Mukhtar S.H selaku Pengamat Politik dan Hukum, Muhammad Zar S.E selaku Anggota KIP Banda Aceh, Azharul Husna selaku Koordinator Kontras Aceh.

Kegiatan tersebut terlaksana dari keresahan yang terjadi dalam Pilkada Aceh yang masih riuh-riuh di Aceh.

“Salah satu kritikan untuk berbagai pihak terutama penyelenggara pemilu dan partai-partai politik pragmatis yang seharusnya menjadi alat pendidikan politik namun malah menjadi alat perusak demokrasi seperti money politik dan kursi-kursi para calon kepala daerah yang harus berbayar, “Ungkap Muhammad Zikri S.IP, Founder Nanggroe, Minggu, 24 November 2024.

Dalam ungkapan Pematik Husnul Amalia Soleha selaku Ketua Korwil Korps PII Wati Aceh, bahwa perempuan memiliki peran dalam berbagai hal yaitu dalam dunia politik maka diskusi pendidikan politik ini sangat krusial dalam mengedukasi perempuan dalam paradigma pilkada yang akan berlangsung dalam waktu dekat sehingga dapat menampung aspirasi dan merealisasikan hak-hak perempuan dan anak. Mari teguhkan integritas tolak money politik karena pemimpin amanah tidak lahir dari sistem yang batil.

Kegiatan yang di hadiri oleh 70 peserta yang berasal dari unsur mahasiswa, LSM, Komunitas, Ormas Perempuan dan bahkan para pemilih pemula. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Aula Dinas Sosial Aceh pada Ahad siang 24 November 2024.

Banyak ruang-ruang publik yang tidak ramah akan perempuan dan dalam sejarah konflik aceh banyak peran yang di isi perempuan karena ketiadaan lelaki yang menjadi korban konflik namun peran tersebut direbut kembali pasca damai oleh kalangan lelaki, jika perempuan tidak dilibat dari 4 pilar kontrolnya, aksesnya, partisipasi, manfaatnya hal itu jauh dari kata adil.

“Namun jika ada perempuan yg di gadang-gadang menjadi pemimpin apakah perempuan harus memilih perempuan namun tidak membawa hak-hak perempuan itu hanya persoalan gender dengan tanpa kutip kita harus memilih perempuan yang adil, “ungkap Azharul Husna, Koordinator Kontras Aceh. 

Sementara menurut Muhammad Zar, anggota KIP Banda Aceh menyebutkan cara menjadi pemilih cerdas adalah melihat Visi-Misi dari semua pasangan calon dan menjadi pemilih yang cerdas akan melahirkan pemimpin yang lebih baik dan berkualitas untuk memimpin Aceh.

“KIP Banda Aceh juga telah memberi upaya edukasi pemilih baik kalangan remaja baik itu disekolah, pesantren, di kampus dan disabilitas. KIP Banda Aceh juga mengajak para pemilih muda untuk tidak golput, “Ungkap Muhammad Zar, anggota KIP Banda Aceh. 

Disisi lain, Mukhlis Mukhtar S.H selaku Pengamat Politik & Hukum Senior mengatakab Pilkada sebenarnya komitmen damai antara Aceh dan Jakarta (RI) yang di atur dalam UUPA dan banyak dalam pilkada ambur-radur atau masih bermasalah baik peserta dan penyelenggara.

“Kita berharap Pilkada harus dilaksanakan sesuai UUPA salah satunya di pasal 7 ayat 1 dan pasal 56 sampai 73,”Ungkap Mukhlis Mukhtar S.H selaku Pengamat Politik & Hukum Senior. 

Kegiatan ini di moderatori oleh Ladia Septiandini yang juga selaku Kadiv Kursus Pembinaan Kader Putri Korwil Korps PII Wati Aceh.