Categories: Uncategorized

Ribuan Warga Samadua Tolak Tambang, Ketua DPRK Aceh Selatan Teken Petisi

ACEH SELATAN— Gelombang penolakan terhadap rencana aktivitas pertambangan di Kecamatan Samadua, Aceh Selatan, kian membesar. Ribuan warga dari sejumlah gampong berkumpul di Masjid Jami’ Al Munawarah, Kemukiman Panton Luas, Minggu (16/8/2026) malam, untuk menyatukan sikap menolak keberadaan perusahaan tambang.

Forum tersebut menghasilkan sikap bersama: masyarakat menolak dua Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di wilayah Samadua, masing-masing milik PT Mineral Mega Sentosa (MMS) dan PT Bersama Sukses Mining (BSM).

Bagi warga, persoalan tambang bukan sekadar perkara investasi atau potensi pendapatan daerah. Mereka khawatir aktivitas pertambangan berdampak terhadap lingkungan, sumber air, keselamatan permukiman, serta ruang hidup generasi mendatang.

Tokoh muda Samadua, Hamdimus, mengatakan pertemuan itu menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menentukan sikap secara kolektif.

“Ini musyawarah masyarakat untuk menentukan sikap kita bersama terkait kehadiran perusahaan tambang di daerah kita. Kalau hadir sekarang, mudarat yang begitu besar bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Tokoh muda Panton Luas, Safrizal, menegaskan penolakan tersebut bukan gerakan segelintir orang. Menurut dia, kehadiran ribuan warga dari berbagai gampong menunjukkan adanya keresahan yang perlu dijawab secara serius oleh pemerintah dan pihak terkait.

Safrizal mengajak masyarakat menjaga kekompakan agar aspirasi penolakan tidak berhenti sebagai pernyataan di forum.

Warga Khawatir Kerusakan Hulu Berujung Bencana

Kekhawatiran terhadap dampak lingkungan juga disampaikan Tgk Miswar. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak hanya menghitung keuntungan ekonomi dari aktivitas pertambangan.

“Bukan hanya uang yang kita pikirkan. Kita juga harus memikirkan keselamatan anak cucu kita,” katanya.

Menurut Miswar, kondisi kawasan hulu harus menjadi perhatian karena kerusakan di wilayah tersebut berpotensi membawa dampak ke kawasan hilir yang menjadi tempat tinggal masyarakat.

“Kalau hulunya sudah rusak, hilir juga bisa merasakan musibahnya. Karena itu, demi menjaga rakyat dan masa depan generasi kita, kita perlu bersuara menentukan sikap,” ujarnya.

Dukungan terhadap aspirasi warga juga disampaikan unsur pemerintahan gampong.

Keuchik Gampong Tengah, Azhar, yang mewakili para keuchik yang hadir, menyatakan perangkat gampong di Kecamatan Samadua, khususnya kawasan Kemukiman Panton Luas dan Kemukiman Air Sialang, pada prinsipnya berdiri bersama aspirasi masyarakat.

“Kalau memang ini kehendak rakyat kita, kami tentunya siap berdiri dan berjuang bersama rakyat,” kata Azhar.

Ketua DPRK Ikut Teken Petisi

Setelah musyawarah, warga menyepakati petisi bersama sebagai bentuk penolakan terhadap perusahaan tambang di Samadua.

Yang menarik perhatian, Ketua DPRK Aceh Selatan Rema Mizhul Uswa turut membubuhkan tanda tangan pada petisi tersebut, meski tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan orasi.

Anggota DPRK Aceh Selatan asal Samadua, Suhaida, juga menyatakan sikap menolak IUP pertambangan yang diterbitkan untuk wilayah tersebut.

Keterlibatan unsur legislatif itu membuat persoalan tambang Samadua tidak lagi sebatas penolakan warga. Aspirasi tersebut berpotensi berkembang menjadi isu kebijakan publik yang menyentuh tata kelola perizinan, perlindungan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan masa depan wilayahnya.

Dua IUP yang menjadi sasaran penolakan warga adalah IUP PT BSM Nomor 545/DPMPTSP/882/IUP EKS/2024 tertanggal 17 Juli 2024 dengan luas konsesi 752,4 hektare.

Kemudian IUP PT MMS Nomor 540/DPMPTSP/1272/IUP Eks/2025 tertanggal 19 November 2025 dengan luas konsesi 739 hektare.

Jika kedua luasan tersebut dijumlahkan, wilayah konsesi yang dipersoalkan warga mencapai sekitar 1.491,4 hektare.

Kini pemerintah dan pemegang izin dituntut memberikan penjelasan terbuka mengenai keberadaan serta pelaksanaan kedua IUP tersebut. Warga juga meminta aspek keselamatan lingkungan, sumber air, ruang hidup, dan dampak jangka panjang menjadi pertimbangan utama.Bagi masyarakat Samadua, petisi tersebut bukan sekadar deretan tanda tangan. Itu adalah pesan politik dan sosial bahwa mereka ingin dilibatkan dalam menentukan masa depan tanah yang menjadi ruang hidup mereka.

Sultan Habibi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago