Categories: Opini

Reformasi yang Kehilangan Arah

LEBIH Dua puluh enam tahun setelah euforia reformasi, tuntutan agar TNI kembali ke barak masih saja menjadi mantra yang terus diulang. Pasca kerusuhan Agustus Kelabu, jargon itu masuk lagi ke ruang publik, dibungkus dalam paket tuntutan “17+8” dari kelompok yang menamakan diri civil society. TNI dituding sebagai penghalang demokrasi, seolah reformasi gagal karena militer belum sepenuhnya keluar dari ruang sipil.

Narasi ini problematik. Literatur tentang hubungan sipil-militer di Indonesia, dari Harold Crouch hingga Marcus Mietzner, menunjukkan bahwa reformasi 1998 telah menempatkan supremasi sipil sebagai pakem utama. Dwi fungsi ABRI dihapus, tentara ditarik dari parlemen, dan doktrin pertahanan ditata ulang. Indonesia bahkan sering dipuji sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang relatif berhasil menundukkan politik militer. Lalu mengapa tuntutan lama itu terus diproduksi?

Di balik retorika, ada kelalaian membaca konteks. TNI memang punya masa lalu kelam berupa dominasi Orde Baru, represi politik, dan monopoli ekonomi. Tetapi reformasi bukan amputasi. TNI lahir dari rakyat, dari tradisi perang gerilya hingga sistem pertahanan rakyat semesta. Menganggap mereka hanya pantas berdiam di barak sama saja menafikan sejarah yang melekat pada jati diri TNI.

Masalah sesungguhnya justru terletak pada supremasi sipil yang kehilangan arah. Demokrasi yang diharapkan tumbuh sehat berubah menjadi otoritarianisme sipil. Data tak bisa disangkal bahwa dua periode pemerintahan Jokowi menorehkan rapuhnya fondasi demokrasi. Indeks Persepsi Korupsi stagnan di angka 34 persen menurut Transparency International, jauh dari target. Utang luar negeri melonjak hingga menembus 400 miliar dolar AS, menciptakan beban fiskal yang berat. Penegakan hukum dipakai untuk menggebuk oposisi, sementara politik dinasti dilegalkan lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat etika.

Inilah paradoks reformasi yang alih-alih memperkuat demokrasi, ia justru membuka jalan bagi konsolidasi oligarki sipil. Di tengah situasi itu, sebagian aktivis dan influencer digital sibuk menuding TNI sebagai biang stagnasi bangsa. Padahal akar persoalan terletak pada kegagalan sipil mengelola negara. Menyalahkan tentara adalah jalan pintas yang menutup mata terhadap kerusakan tata kelola sipil.

Generasi muda yang mendominasi ruang publik digital seharusnya berani menyebut sumber masalah dengan jujur bahwa kegagalan kepemimpinan sipil. Gus Dur pernah berkata, Indonesia bukan negara demokratis, bukan pula sekuler, tetapi Indonesia adalah “negara yang bukan-bukan.” Kini ungkapan itu kembali menemukan relevansinya.

Reformasi kehilangan arah ketika ia berhenti pada jargon “supremasi sipil” tanpa memastikan tanggung jawab sipil terhadap rakyat. Mengucilkan TNI hanya akan menambah jurang antara tentara dan rakyat, sementara oligarki sipil semakin leluasa merampok republik.

Reformasi seharusnya menjadi jalan koreksi, bukan sekadar slogan. Ia butuh keseimbangan, dimana TNI tetap tunduk pada aturan sipil, tetapi sipil juga harus bertanggung jawab menegakkan demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan. Tanpa itu, reformasi hanya akan menjadi catatan sejarah, dimana sebuah proyek besar yang tersesat di tengah jalan.

 

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago