Aceh Tenggara– Rapat pembahasan tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 476 PK/Pdt/2023 mengenai sengketa lahan SD Negeri Kampung Nangka, Kabupaten Aceh Tenggara, Rabu, 8 Juli 2026, berlangsung kurang dari satu jam dan berakhir tanpa menghasilkan kesimpulan.
Rapat yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB itu dihadiri Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Kepala Bagian Hukum, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara, serta pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut. Bupati Aceh Tenggara dan Sekretaris Daerah tidak hadir.
Pembahasan rapat mengerucut pada administrasi surat kuasa yang diajukan pihak pemilik lahan.
Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tenggara menyatakan surat kuasa yang diajukan dinilai masih perlu diperjelas dari sisi administrasi.
“Surat kuasa harus tegas,” kata Kepala Bagian Hukum dalam rapat.
Ia juga menyampaikan bahwa Lamsin SKD bukan advokat sehingga, menurut penilaiannya, terdapat aspek administrasi surat kuasa yang perlu dilengkapi. Selain itu, dokumen yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah belum dikembalikan karena masih menjadi bagian dari proses administrasi.
Pandangan tersebut mendapat tanggapan dari Lamsin SKD. Menurut dia, pembahasan mengenai administrasi surat kuasa tidak mengubah kedudukan Putusan Mahkamah Agung Nomor 476 PK/Pdt/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
“Polemik administrasi surat kuasa tidak mengubah fakta bahwa putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap. Yang kami harapkan adalah kepastian tindak lanjut terhadap putusan itu,” ujar Lamsin.
Lamsin mengatakan dokumen yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara merupakan bagian dari berkas hukum yang digunakan selama proses persidangan hingga tingkat Mahkamah Agung. Menurut dia, putusan tersebut semestinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti amar putusan, termasuk terkait pembayaran ganti rugi lahan kepada pemiliknya sesuai ketentuan yang diputuskan pengadilan.
Meski demikian, pelaksanaan putusan pengadilan tetap harus mengikuti mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku pada instansi terkait.
Di tengah berlangsungnya rapat, Lamsin bersama pihak yang mendampinginya memilih meninggalkan ruang rapat sebelum pembahasan selesai. Dengan demikian, forum tersebut tidak menghasilkan kesepakatan mengenai langkah lanjutan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, media membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…