Categories: Aceh

Ramai-Ramai Tolak Rohingya Di Aceh Selatan

ACEH SELATAN – Berawal dari penemuan mayat di perairan laut Labuhan Haji, Kamis 17 Oktober 2024 yang diduga etnis Rohingya. Kemudian, Jum’at 18 Oktober 2024 ditemukan nya kapal yang mengangkut sejumlah etnis Rohingya yang terombang-ambing di perairan laut Labuhan Haji.

Puncaknya, Sabtu 19 Oktober 2024 masyarakat Gampong Padang Bakau Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan melakukan aksi unjuk rasa menolak kedatangan pengungsi Rohingya di Kabupaten Aceh Selatan. Pasalnya, kehadiran dari etnis Rohingya tersebut diduga dapat menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat Aceh Selatan dan sekitarnya.

Dalam orasinya Plt. Camat Labuhan Haji Fazli Ras menyatakan dalam segi kemanusiaan pihak Muspika Labuhan Haji telah memberikan bantuan makanan dan minuman terhadap Pengungsi Rohingya yg saat sekarang sedang berada Boat Pukat Cincin di tengah laut Kecamatan Labuhan Haji sekitar 2 Mil dari Pelabuhan Labuhan Haji.

Begitupun, pengungsi Rohingya tersebut lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya dan dikhawatirkan dapat menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Aceh Selatan dan sekitarnya.

 

Kemudian, Kabupaten Aceh Selatan sebentar lagi akan melaksanakan Pilkada sehingga dikhawatirkan menggangu Stabliatas keamanan Kabupaten Aceh Selatan nantinya.

“Dikhawatirkan akan terjadi perdagangan manusia yang menguntungkan pihak tertentu,” kata Camat Labuhan Haji dalam orasinya.

Informasi yang diperoleh Presentatif, Minggu 20 Oktober 2024, penolakan terhadap pengungsi Rohingya oleh masyarakat Kabupaten Aceh Selatan akan terus berlanjut apabila dalam hal ini pihak yang berkompeten seperti UNHCR,Imigrasi dan Pemeintah tidak serius menangani para Pengungsi Rohingya tersebut.

Begitupun, korban meninggal dunia dari pengungsi Rohingya akan terus bertambah apabila mereka masih berada di Boat dikarenakan mereka akan kekeurangan sandang,pangan dan minimnya obatan.

Disisi lain, kehadiran pengungsi Rohingya di Kabupaten Aceh Selatan mendapat penolakan yang serius dari masyarakat Aceh Selatan. Ironisnya lagi, lembaga yang memiliki kewenangan seperti UNHCR dan Imigrasi hingga saat Ini belum mengambil sikap dan tindakan dalam upaya membantu dan menyelamatkan pengungsi Rohingya tersebut.

Secara terpisah, Pemuda Muhammadiyah meminta kepada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk memfasilitasi etnis Rohingya yang saat ini masih terombang-ambing di perairan laut Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan.Hal itu disampaikan Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Aceh Selatan Rahmad Kurniadi, Sabtu 19 Oktober 2024.

Menurut wakil ketua DPD II KNPI Aceh Selatan ini, pihaknya meminta seluruh elemen masyarakat aceh selatan agar tidak terprovokasi dengam isu-isu yang tidak jelas apalagi dapat membunuh rasa kemanusiaan kita sebagai manusia. Ditambah lagi kita sebagai orang aceh khususnya aceh selatan yang dikenal dunia sebagai masyarakat yang sangat peduli terhadap saudara kita yang lagi membutuhkan dengan kondisi darurat. Ini masalah kemanusiaan, bukan masalah politik. Harus bisa kita pilah-pilah.

“Jangan ada menyebarkan isu-isu negatif yang begitu dahsyat dan heboh, padahal itu belum ada kebenarannya sehingga membuat masyarakat menjadi ketakutan karena hal-hal yang belum tentu benar,” kata Rahmad.

“Jangan mengikuti pola-pola berpikir bahwa semua yang datang itu adalah ancaman dan lain sebagainya, itu semua bukan cara berpikir kita orang aceh apa lagi orang muslim. Bisa saja keberkahan dari Allah akan mengalir deras ketika kita membantu sesama manusia apalagi sesama muslim,” sambungnya.

Lebih lanjut, Rahmad menjelaskan,kalau kita lihat secara global, etnis rohingya itu tidak serta merta datang ke Aceh tapi ada kejadian-kejadian yang terjadi di negaranya bahkan menyancam jiwa mereka, sehingga mereka menuju ke negara-negara yang dianggap aman dan peduli tentang kemanusian.

Begitupun, kalau kita merujuk pada Perpres 125 tahun 2016 justru lebih memberi ruang bagi pemerintah kabupaten atau kota untuk bertindak. Kewenangannya pun hanya sebatas memberikan tempat penampungan yang bersifat sementara, sedangkan urusan lainnya tetap menjadi kewenangan dari pemerintah pusat.

“Saat ini pengungsi rohingya berada dalam perlindugan dua lembaga PBB, yakni UNHCR dan IOM. Nasib para pengungsi Rohingya masih belum jelas, karena sejauh ini belum ada negara yang bisa menerima mereka secara utuh,” jelas Rahmad

Oleh karena itu Rahmad menegaskan agar ada rasa kemanusian yang kita bawa terhadap mereka, dan pemda harus ikut andil digarda terdepan dalam proses kemanusiaan ini. Apalagi, prinsip pengungsi itu secara sederhana tidak boleh ditolak, tidak boleh dihukum dan didiskriminasikan. Selama mereka mempunyai itikad baik atau tidak mengacaukan tempat kita maka kita wajib menerimanya sesuai dengan perintah syariat yang kita anut.

“Walaupun juga butuh kehati-hatian sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi kedepannya.Kita harus mengedepankan ukhuwah Islamiyah yang menjadi pegangan kita. Di lain sisi, mereka adalah tamu yang harus kita muliakan sebab budaya Aceh sangat memuliakan tamu,” ucap Rahmad.

Rahmad berharap Pemerintah Daerah segera ambil tindakan yang positif dengan mengedepankan kemanusiaan. Masalah etnis rohingya ini bebannya jangan lagi diberi utuh kepada masyarakat, tinggal dimana, sampai kapan dan lani-lain, sebab itu tugasnya pemerintah. Jangan juga ada kriminalisasi terhadap pelaut Aceh yang menolong mereka terdampar atau rusak kapal di laut.

“Terakhir kita juga berharap adanya fatwa MPU yang secara tegas terkait cara pandang Islam dan budaya Aceh menyikapi kehadiran pengungsi Rohingya,” tutup Rahmad.(Hs) 

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago