Categories: Aceh

PT PAAL Tak Penuhi Panggilan DPRK Aceh Barat Terkait RDP Kebun Plasma

ACEH BARAT_ Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di gelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, dengan PT Prima Aceh Agro Lestari (PT PAAL) yang dinilai tertutup terkait pengelolaan Plasma membuat kecewa masyarakat Suak Pante Breuh dimana perusahaan tidak hadir dengan alasan pimpinan tertinggi tidak ada di tempat,Kamis(1/2/2024).

Pada saat pembahasan berlangsung masyarakat dengan sejumlah anggota dewan di ruang rapat DPRK membicarakan luas kebun plasma milik PT. PAAL tersebut sekitar 100 hektar lebih, namun sedikit pun dari masyarakat tidak menikmati hasil.

“Upaya kami untuk bertemu dengan perusahaan selalu gagal terlihat menghindari berjumpa dengan kami, seperti hari mereka tidak hadir,” ujar Ketua Tuha Peut Gampong Suak Pante Breuh Ahmadi.

Ahmadi menjelaskan sejak perusahaan PT.PAAL masuk ke gampong mereka, ada 460 hektar tanah warga yang diberikan untuk dikelola perusahaan, dengan pembagian 60 persen dari luas lahan sebagai kebun inti perusahaan dan 40 persennya untuk kebun plasma masyarakat.

Pada saat itu perusahaan menjanjikan kepada warga bahwa akan menuntaskan pekerjaan kebun plasma pada tahun 2017, namun hingga memasuki tahun 2024 hanya 69 hektare saja yang sudah ditanami kelapa sawit.

“Ada 115 hektar yang belum digarap, itupun hasil yang sudah dipanen sebanyak 69 hektar belum ada penjelasan,” kata Ahmadi.

Lahan sebanyak 115 hektar yang belum digarap, sebut Ahmadi, dikarenakan lahan gambut, sehingga dianggap tidak layak untuk di kelola.

“Tapi perusahaan terus bekerja di lokasi selama ini, setelah itu warga setempat hanya diberikan Rp 200 ribu per bulan per keluarga sebagai bentuk pinjaman, yang dibayarkan dua bulan sekali yakni Rp 400 ribu itu berupa pinjaman, kami takut ini jebakan yang dilakukan perusahaan,”ujar Ahmadi.

Ahmadi mengencam jika perusahaan masih belum beritikad baik atas masalah kebun plasma ini, pihaknya tetap bersikeras untuk menyetop segala aktivitas di kebun seluas 460 hektare itu. 

“Jalan yang sudah kita berikan akan ditutup termasuk saluran air perkebunan yang akan ikut ditutup warga, kalau tidak ada penyelesaian, kita mau tanah kita dikembalikan perusahaan haru terbuka,” tangkasnya.

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago