ACEH TENGGARA– Proyek Penanganan Infrastruktur Persampahan Pascabencana senilai Rp114,1 miliar lebih di empat kabupaten di Aceh menjadi sorotan. Selain asal-usul material timbunan, pasir, dan batu yang digunakan dalam pekerjaan dipertanyakan, kewajiban pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta kualitas pekerjaan di lapangan juga didesak untuk ditelusuri.
Ketua LSM Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (KOREK) Provinsi Aceh, Irwansyah Putra, meminta instansi berwenang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 tersebut.
Sorotan ini menguat setelah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara mengakui belum memiliki angka pasti mengenai nilai tunggakan pajak MBLB dari kegiatan terkait. Salah satu kendala yang disebutkan adalah tidak tersedianya dokumen kontrak dari pihak rekanan.
Dalam pemberitaan POSKOTASUMATRA.COM, Jumat (23/10/2026), Kepala Bidang Pendapatan BPKD Aceh Tenggara, Julius Hasyim Aryo, SE, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya penagihan melalui surat pemberitahuan pembayaran hingga surat penagihan kepada rekanan dan pengusaha tambang.
Namun, tanpa dokumen kontrak, pihaknya belum dapat memastikan besaran kewajiban pajak yang belum tertagih.
“Kalau nilai pajak yang belum tertagih di kita enggak ada, dikarenakan pihak rekanan tidak pernah memberi kontrak ke kita. Hanya melalui bukti kuitansi bermeterai antara pengusaha tambang dengan rekanan,” ujar Julius, sebagaimana dikutip POSKOTASUMATRA.COM.
Berdasarkan informasi pada papan proyek, pekerjaan Penanganan Infrastruktur Persampahan Pascabencana tersebut mencakup empat kabupaten, yakni Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Aceh Selatan, dengan nilai kontrak sekitar Rp114,1 miliar lebih.
Di tengah besarnya nilai anggaran tersebut, muncul informasi lapangan mengenai dugaan penggunaan material timbunan, pasir, dan batu yang asal-usul sumber tambang, legalitas, serta pemenuhan kewajiban pajaknya perlu diperiksa lebih lanjut.
Irwansyah Putra menilai penelusuran diperlukan untuk memastikan material yang digunakan dalam proyek pemerintah memenuhi ketentuan perizinan dan perpajakan.
“Jika material yang digunakan memang berasal dari sumber yang tidak memenuhi ketentuan, persoalannya bukan hanya menyangkut pelaksanaan proyek, tetapi juga potensi penerimaan daerah yang harus ditelusuri,” kata Irwansyah, Jumat (23/10/2026).
Menurutnya, pemeriksaan perlu dilakukan berdasarkan dokumen pengadaan material, identitas dan legalitas sumber tambang, bukti transaksi, serta data pembayaran pajak yang dapat diverifikasi.
Meski demikian, dugaan penggunaan material ilegal maupun dugaan belum dipenuhinya kewajiban pajak dalam proyek tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang terbukti. Diperlukan pemeriksaan dokumen dan keterangan instansi berwenang untuk memastikan duduk persoalannya.
Dalam laporan POSKOTASUMATRA.COM, Julius menyebut BPKD telah mengirimkan surat pemberitahuan pembayaran dan penagihan kepada rekanan maupun pengusaha tambang yang berkaitan dengan kewajiban pajak MBLB.
Apabila tidak mendapat tanggapan, proses administrasi akan dilanjutkan melalui surat berikutnya hingga Surat Peringatan Ketiga (SP3).
“Apabila dari pihak tersebut tidak merespons, maka kami membuat surat lagi sampai dengan SP3. Ini merupakan dasar administrasi yang harus dilengkapi untuk tahapan selanjutnya sesuai aturan yang berlaku,” jelas Julius dalam pemberitaan tersebut.
BPKD juga disebut berencana menyerahkan dokumen terkait pajak MBLB yang belum tertagih melalui berita acara kepada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan untuk koordinasi lebih lanjut.
Belum adanya angka pasti tunggakan membuat besaran potensi penerimaan daerah yang belum masuk ke kas daerah belum dapat diketahui secara terukur.
Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya kerugian negara atau hilangnya penerimaan daerah. Besaran kewajiban pajak perlu dihitung berdasarkan objek pajak, volume material, dasar pengenaan pajak, tarif yang berlaku, serta bukti transaksi yang sah.
Selain asal-usul material dan pajak MBLB, mutu pekerjaan proyek infrastruktur persampahan pascabencana tersebut turut menjadi perhatian.
Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menilai pelaksanaan pekerjaan di lokasi terkesan terburu-buru sehingga kualitasnya perlu diperiksa.
“Ini infrastruktur persampahan pascabencana yang manfaatnya langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pekerjaan harus sesuai spesifikasi teknis dan tidak boleh mengabaikan mutu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian warga yang masih memerlukan verifikasi teknis. Untuk memastikan kualitas pekerjaan, diperlukan pemeriksaan terhadap spesifikasi kontrak, mutu material, metode pelaksanaan, hasil pengujian laboratorium, serta kesesuaian volume pekerjaan dengan realisasi di lapangan.Dengan nilai kontrak mencapai Rp114,1 miliar lebih, pengawasan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK), konsultan manajemen konstruksi, dan pihak pelaksana menjadi penting untuk memastikan pekerjaan sesuai persyaratan kontrak.
Irwansyah Putra meminta instansi terkait tidak hanya menelusuri administrasi perpajakan, tetapi juga memastikan kualitas pekerjaan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mendorong pemeriksaan terhadap kesesuaian spesifikasi teknis, volume pekerjaan, asal-usul material, serta dokumen pendukung pembayaran.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, ia meminta instansi berwenang menindaklanjutinya melalui pemeriksaan administratif maupun proses hukum sesuai kewenangan dan bukti yang tersedia.
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi kepada PPK Satker Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Aceh, konsultan manajemen konstruksi PT Indomas Mulia KSO PT Cakra Buana, serta PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk terkait asal-usul material, dokumen pajak, dan standar kualitas pekerjaan belum membuahkan hasil.
Penjelasan dari pihak-pihak tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai mekanisme pengadaan material, kelengkapan bukti pembayaran pajak, dan pengawasan mutu pekerjaan.
Publik juga menantikan penjelasan dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Aceh serta instansi terkait perpajakan daerah mengenai mekanisme verifikasi kewajiban MBLB atas material yang digunakan dalam proyek tersebut.
Sementara itu, Humas proyek saat dikonfirmasi media melalui sambungan telepon, Jumat (23/10/2026), mengatakan bahwa persoalan pajak akan diselesaikan setelah pekerjaan rampung.
“Pajak akan diselesaikan setelah pekerjaan selesai,” ujarnya singkat.
Pernyataan tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai jenis pajak yang dimaksud, mekanisme pembayaran, serta dasar administrasi yang digunakan. Kepastian kewajiban pajak tetap perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dokumen pendukung.
Tim akan terus menelusuri perkembangan persoalan ini, termasuk dokumen kontrak, sumber material, bukti pembayaran pajak MBLB, dan hasil pengawasan teknis proyek. Hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait tetap terbuka untuk melengkapi pemberitaan.
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…