Categories: Daerah

Proyek Instalasi Pengolahan Air Kp Kuta Robel Disinyalir Alami Keterlambatan Pekerjaan, APH Diminta Turun Tangan

BANDA ACEH- Pekerjaan proyek pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) /Broncaptering / Sumur Dalam Terlindungi Kp. Kuti Robel kecamatan Linge bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2024 disinyalir mengalami keterlambatan pengerjaan. Proyek dengan pagu anggaran mencapai Rp. 2.941.995.159, 93 itu tidak selesai dikerjakan hingga tahun anggaran 2024 berakhir.

Berdasarkan informasi dari masyarakat hingga maret tahun anggaran 2025 proyek tersebut juga tak kunjung selesai sehingga berdampak langsung terhadap penanganan kebutuhan air di masyarakat.

Ketua DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh mengatakan, berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pasal 79 ayat 4 disebutkan bahwa proyek yang tidak selesai dikerjakan hingga batas waktu yang ditetapkan maka harus diberi sanksi denda keterlambatan sebesar Rp 1/1000 (satu per mil) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan. “Berdasarkan nilai kontrak yang tertera pada LPSE Aceh Tengah sebesar Rp.2.912.510.000,- maka CV. ENYAYO NOOR CO diharuskan membayar denda keterlambatan Rp 2.912.510,- setiap harinya terhitung jadwal berakhirnya kontrak di tahun anggaran 2024,” ungkap Ketua DPW Alamp Aksi Aceh Mahmud Padang, Kamis 26 Juni 2025.

Menurut Mahmud, jika hingga waktu perpanjangan Pekerjaan juga tak selesai dikerjakan, seharusnya sebagaimana Perpres 16 tahun 2018 maka perusahaan tersebut sudah seharusnya dimasukkan daftar hitam atau di blacklist.

Menurut informasi yang beredar, masyarakat juga mengeluhkan bobroknya kualitas pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh dinas Perumahan dan permukiman kabupaten Aceh Tengah itu.

“Kita meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan memastikan bahwa denda maupun sanksi yang semestinya diberikan sesuai aturan sudah dilaksanakan oleh pihak pelaksana yang mengalami keterlambatan dan mangkrak. Selain itu, kita juga mendesak penegak hukum agar memastikan bahwa proyek yang sudah dikerjakan sesuai spesifikasi yang ditetapkan, jangan sampai sudah proyek terbengkalai dan mengalami keterlambatan, justru pengerjaannya juga bobrok tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan sehingga ujung-ujungnya masyarakat dan daerah dirugikan,” tegasnya.

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago