Categories: Nasional

Prabowo Diminta PDIP Stop Tambah Utang RI, Ini Reaksi Sri Mulyani

JAKARTA_ Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal pernyataan PDI Perjuangan yang ingin defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dipatok 0%. Dia mengatakan jawaban pemerintah atas pandangan-pandangan fraksi di DPR akan disampaikan pekan depan.

“Nanti kami bahas dalam jawaban, nanti ya minggu depan, kan tadi banyak pandangan,” kata Sri Mulyani di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (28/5/2024).

Sebelumnya, sembilan fraksi partai politik di DPR telah menyampaikan pandangannya atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Pandangan fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna mengenai penyampaian pandangan fraksi atas KEM-PPKF 2025 yang dihelat hari ini.

Mendapatkan kesempatan pertama berbicara, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan atas rancangan awal APBN yang akan dilaksanakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut. PDIP salah satunya meminta defisit dalam APBN 2025 dipatok 0%.

“Kebijakan defisit pada APBN 2025 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%,” kata juru bicara fraksi PDIP Edy Wuryanto dalam rapat.

Edy mengatakan fraksinya menilai pada APBN transisi, tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program-program yang belum masuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

“Pada APBN transisi tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program yang belum merupakan RKP dan RPJMN program baru,” kata dia.

Oleh karena itu, dia meminta belanja negara dioptimalkan untuk belanja rutin. Dia meminta APBN 2025 juga tidak mengalokasikan belanja modal yang berisi proyek-proyek dalam RKP dan RPJMN.

“Belanja negara harus dioptimalkan untuk belanja rutin dan belum dialokasikan untuk belanja modal yang berisikan proyek-proyek RKP dan RPJMN baru,” kata dia.

Selain PDIP, 8 fraksi lainnya juga telah menyampaikan pandangan atas KEM-PPKF yang telah disampaikan oleh pemerintah. Mayoritas fraksi menyatakan setuju melanjutkan pembahasan KEM-PPKF ke tahap selanjutnya. Setelah 9 fraksi menyampaikan pandangan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan rapat akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi di DPR yang akan digelar pada 4 Juni 2024.(CNBC) 

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago