Categories: Aceh

PLN Dianggap Mandul Atasi Krisis Listrik di Aceh, LSM KOMPAK Desak Pemerintah Turun Tangan

BANDA ACEH – Krisis listrik yang kembali menghantam Aceh hari ini memicu gelombang kemarahan baru di tengah masyarakat yang sudah lelah menghadapi pemadaman berulang. Sejak insiden gelap total selama tiga hari tiga malam sebulan lalu, publik berharap PLN melakukan perbaikan serius. Namun, yang terjadi justru pengulangan persoalan dengan alasan yang sama, yaitu gangguan mesin PLTU Nagan Raya. Bagi banyak warga, dalih itu kini terdengar sebagai jawaban otomatis yang tak lagi memiliki bobot penjelasan.

Ketua LSM KOMPAK, Saharuddin, menilai situasi kelistrikan Aceh sudah berada pada titik kritis yang tidak bisa lagi ditanggapi dengan jawaban standar dari PLN. Ia mengatakan pemadaman berulang menunjukkan bukan semata kerusakan teknis, tetapi kegagalan pengelolaan di tubuh PLN itu sendiri.

Menurutnya, masyarakat berhak mempertanyakan apa yang sesungguhnya dikelola oleh PLN jika gangguan terus terjadi tanpa henti. Publik, kata dia, semakin kehilangan kepercayaan dan melihat persoalan ini sebagai bentuk ketidakcakapan manajemen, bukan sekadar kerusakan mesin.

Dalam pernyataannya, Saharuddin menegaskan bahwa PLN memiliki tanggung jawab hukum yang jelas berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Regulasi itu memandatkan PLN untuk menjamin kontinuitas pasokan listrik tanpa gangguan yang dapat merugikan masyarakat. Namun realitas di lapangan memperlihatkan sebaliknya. Banyak warga, terutama pelaku usaha kecil, industri rumahan, hingga kegiatan sosial masyarakat, terpaksa menghentikan kegiatan akibat listrik yang padam.

Salah satunya, kata Saharuddin, pengusaha peternakan ayam bahkan mengaku merugi hingga dua miliar rupiah akibat pemadaman sebelumnya, namun janji kompensasi dari PLN dianggapnya tak lebih dari janji kosong tanpa kejelasan mekanisme dan jadwal penyelesaian.

“Kami menilai persoalan ini sudah memasuki babak baru yang membutuhkan kehadiran negara secara lebih tegas,” ujar Ketua LSM KOMPAK, Saharuddin, Minggu 16 November 2025.

Selain itu, Pemerintah Aceh diminta tidak lagi diam atau sekadar mengikuti perkembangan tanpa mengambil keputusan strategis. Saharuddin juga menekankan bahwa evaluasi terhadap jajaran pimpinan PLN Aceh wajib dilakukan secara menyeluruh. “Kami menilai kegagalan struktural di perusahaan listrik negara itu telah berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat Aceh,” katanya.

Ketika roda ekonomi terhenti, kebutuhan dasar masyarakat terganggu, dan aktivitas publik lumpuh, maka negara berkewajiban mengambil langkah nyata, bukan sekadar menunggu laporan dari PLN. Dalam situasi yang semakin tidak menentu, LSM KOMPAK mendorong agar PLN tidak hanya memperbaiki layanan, tetapi juga menunjukan itikad baik melalui permintaan maaf terbuka kepada masyarakat Aceh.

Menurut Saharuddin, permintaan maaf terbuka yang disampaikan melalui seluruh media selama sepekan menjadi bagian dari tanggung jawab moral PLN atas kegagalan yang berulang.

Ia juga mengatakan masyarakat berhak mendapatkan pengakuan resmi atas ketidaknyamanan dan kerugian yang mereka alami. Tanpa langkah itu, kepercayaan publik terhadap PLN akan semakin rapuh dan sulit dipulihkan.

Tak hanya itu, LSM KOMPAK juga menilai bahwa seluruh kerugian masyarakat Aceh, besar maupun kecil, harus diganti oleh PLN karena kerugian tersebut merupakan dampak langsung dari kelalaian institusional.

Menurut Saharuddin, kegagalan PLN yang terjadi berulang bukan lagi sekadar gangguan teknis biasa, melainkan bagian dari pola yang semestinya dapat dicegah dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik. Ketika masyarakat terus dikorbankan, katanya, wajar jika publik mempertanyakan kompetensi dan integritas PLN sebagai penyedia layanan publik.

Kondisi listrik Aceh yang tak stabil dalam beberapa tahun terakhir telah membuat masyarakat berada dalam ketidakpastian berkepanjangan. Bagi warga yang menggantungkan penghidupan pada alat-alat listrik, pemadaman bukan lagi persoalan teknis, tetapi ancaman terhadap ekonomi rumah tangga dan masa depan usaha. Saharuddin menilai jika situasi ini tidak segera diatasi, masyarakat Aceh memiliki dasar hukum kuat untuk menggugat PLN, termasuk melalui mekanisme class action.

Menurutnya, hukum menyediakan ruang bagi warga untuk menuntut haknya, terutama ketika penyedia layanan publik gagal menjalankan tanggung jawabnya.

Di tengah gelap yang kembali menyelimuti Aceh, tuntutan masyarakat semakin jelas, bahwa mereka tidak lagi ingin mendengar alasan yang sama, mereka membutuhkan langkah nyata. PLN, kata Saharuddin, harus menunjukkan bahwa institusi itu masih layak dipercaya untuk mengelola layanan dasar negara. Jika PLN terus gagal menunjukkan keseriusannya, maka konsekuensinya bukan hanya merosotnya kepercayaan publik, tetapi juga hilangnya legitimasi sebagai penyedia layanan vital.

“Kita akan mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan tindakan konkret dari pemerintah maupun PLN. Bagi mereka, persoalan listrik Aceh bukan lagi sekadar isu teknis, tetapi persoalan hak publik yang harus dipenuhi tanpa tawar-menawar. Aceh berhak atas kepastian listrik sebagaimana layaknya daerah lain di Indonesia. Yang diperlukan kini hanyalah keberanian negara untuk memastikan kebutuhan dasar itu terpenuhi, dan keberanian PLN untuk mengakui kegagalannya serta memperbaikinya secara menyeluruh,” pungkasnya.(RIL)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago