ACEH BARAT_ Sehubungan dengan keputusan paripurna nama Anwar terhapus sebagai komisioner terpilih pada sidang Paripurna di DPRK Aceh Barat pada 7 Mei 2024. Merasa tidak adil Anwar melakukan Somasi ke Bawaslu Republik Indonesia, Jum’at (10/5/2024).
Kata Anwar, namanya dihapus sebagai calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat setelah ditetapkan melalui keputusan rapat pleno komisi I dan dituang dalam keputusan paripurna. Dirinya menaruh kecurigaan terhadap keputusan tersebut karena jika memang dirinya tidak terpilih sebagai komisioner mengapa tidak berdasarkan urutan.
Dimana sebelumnya, Husaini, Bustanul Abidin, Anwar, Orian Saputra, Andria, dengan cadangan Malek Ridwan, Muhibban, T. Burhanudin, Husin, Marzatillah, yang ditetapkan oleh komisi I pada 5 April 2024.
Namun pada sidang Paripurna pada 7 Mei 2024 ditetapkan Husaini, Bustanul Abidin, Orian Saputra, Andria ,Marzatillah dan yang cadangan meliputi Malek Ridwan, Muhibban, T. Burhanudin, Drs. M.Husen, ME dan Edi Ikhsan Saputra.
“Kalau memang saya tidak cukup syarat dan posisi saya dari urutan 3 tidak lulus mengapa diambil dari urutan cadangan 5 kenapa tidak diambil dari cadangan urutan 1, dalam hal ini patut kita curigai,”ungkap Anwar kepada Presentatif.Com.
Padahal pada hari Jumat, 3 Mei 2024 Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten (DPRK) Aceh Barat telah melaksanakan sidang paripurna penetepan Anggota Panwaslih Aceh Barat berdasarkan hasil seleksi dari Komisi I.
Akan tetapi Dewan Pimpinan DPRK Aceh Barat menskor pengesahan Anggota Panwaslih Aceh Barat dengan alasan ada calon Anggota Panwaslih masih terlibat dalam kegiatan pemerintahan dan memerintahkan kepada calon Anggota Panwaslih yang diduga masih bekerja di kepemerintahan untuk mengambil surat izin/surat rekomendasi dari pimpinan.
Sebelumnya Anwar sudah mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 17 April 2024 dari Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Barat. Kemudian pada tanggal 2 Mei 2024 Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dengan Nomor surat : 800/197, menyatakan bahwa saya benar telah mengundurkan diri dari MPD Aceh.
“Pada tanggal 7 Mei 2024 DPRK melaksanakan kembali sidang paripurna yang diskor dan menyatakan saya dicoret dari Anggota Panwaslih disebabkan tidak melampirkan surat pemberhentian dari Bupati,”jelas Anwar.
Anwar menyebutkan, jika merujuk pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 43, persyaratan izin dari Bupati itu tidak ada, akan tetapi kalau sudah sah dinyatakan terpilih baru diberhentikan oleh Bupati.
Kemudian, Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 43, dengan bunyi bahwa bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan structural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri apabila terpilih menjadi Anggota Panwaslih. Setelah itu, bersedia tidak menduduki jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
“Seandainya dewan memutuskan keputusan sesuai dengan qanun No 6 Tahun 2018, saya yakin kita semua terima dengan lapang dada, akan tetapi hari ini keputusan tersebut tidak tepat terlalu mengzalimi orang lain,”ujar Anwar.
Padahal, berdasarkan pengumuman Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Anwar berada pada peringkat ke tiga.
Berdasarkan itu Anwar melakukan Somasi atas hasil sidang Paripurna DPRK Aceh Barat, yang telah mencoret namanya sebagai calon anggota Panwaslih.
Kata Anwar, secara pribadi dirinya akan terus memperjuangkan keadilan hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik, Karna pada dasar nya setiap warga Indonesia punya hak yang sama di mata hukum terkait apa saja.
“Hilang nya nama saya dalam daftar anggota panwaslih tanpa ada dasar hukum yang jelas dari DPRK,”tegas Anwar.
“Surat somasi itu saya tujukan ke Bawaslu RI pada 8 Mei 2024. Saya juga melampirkan sejumlah dokumen berkaitan dengan hasil pleno DPRK, berserta tahapan pada sidang yang berlangsung,”imbuh Anwar.|| Alfian Akbar
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…