Categories: Politik

Perangkat Gampong Di Aceh Selatan Diimbau Jaga Netralitas Pada Pemilu dan Pilkada 2024

ACEH SELATAN_ Penjabat (Pj) Bupati Aceh Selatan, Cut Syazalisma, menggeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada Keuchik, Tuha Peut dan Perangkat Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan agar dapat menjaga netralitas pada pemilu dan pilkada 2024 mendatang.

Surat edaran dengan nomor 140/03/2024 tertanggal 5 Februari 2024 tersebut ditujukan kepada seluruh camat dalam Kabupaten Aceh Selatan.

Ada beberapa point penting yang disampaikan dalam surat edaran tersebut antara lain terkait dengan ketentuan yang yang tercantum dalam undang -undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.Dimana pada pasal 29 ayat ayat g disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Berikutnya, pada pasal 29 huruf j, disebutkan bahwa kepala desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Lebih lanjut, pada pasal 30 ayat 1 disebutkan bagi kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Selanjutnya, pada pasal ayat 2 pasal 30 disebutkan, jika sanksi administratif tidak dilaksanakan, dapat dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. 

Hal yang sama, juga berlaku bagi perangkat desa. Dalam pasal 51 huruf g disebutkan bahwa perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Selanjutnya, pada pasal 51 huruf j, disebutkan bahwa perangkat desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah.

Berikutnya bagi perangkat desa yang melanggar larangan pada pasal 51 diatas, maka akan diberikan sanksi administratif dan pemberhentian tetap sebagaiman disebutkan dalam pasal 52 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Rahman, salah satu perangkat desa di Kabupaten Aceh Selatan menyambut baik surat edaran yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati tersebut, karena dapat menjadi warning bagi perangkat desa untuk tidak terlibat dalam kampanye pemilihan umum,apalagi menjadi tim sukses calon legislatif.

“Saya selaku perangkat gampong menyambut baik surat edaran tersebut sebagai peringatan agar menjaga netralitas pada pemilu dan pilkada mendatang,” kata Rahman, Selasa, 6 Februari 2024.(HS)

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago