ACEH SELATAN_ Penegakan Syariat Islam di bumi Aceh saat ini semakin jauh dari harapan. Pasalnya banyak pelanggaran syariat Islam yang terkesan dibiarkan dan tidak menjadi perhatian pemerintah.
Padahal tegaknya syariat Islam di Aceh adalah harapan semua kalangan, namun jika tidak disertai dengan dukungan dan keseriusan pemerintah maka harapan negeri yang “Baldatun thayyibatun wa rabbun Ghafur” itu hanya menjadi isapan jempol semata.
Hal ini disampaikan Komandan Santri Bela Negara (SBN) Aceh, Tgk Misbar As Salmani, saat mengungkapkan kekhawatiran dan keprihatinannya melihat kondisi pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang semakin tidak baik-baik saja.
“Hanya menunggu saja teguran Allah kepada kita semua, sebagai konsekwensi segala kemungkaran yang semakin bangga dilakukannya,” Ujarnya, Sabtu, 13 Juli 2024.
Ia menyoroti, tausiyah dan tatwa yang dikeluarkan MPU Aceh semakin diabaikan pemerintah Aceh, akibatnya pelanggaran syariat semakin tak dapat dikendalikan lagi di tanah rencong tercinta ini. Oleh sebab itu, ia meminta kepada Pemerintah Aceh untuk lebih serius menangani penegakan syariat Islam yang semakin jauh ditinggalkan itu.
Namun bila pemerintah Aceh tidak sanggub untuk serius menangani maka lebih baik turun saja dari jabatan itu baik gebenur, Kapolda dan laennya
” Tolong gunakan jabatan yang ada itu untuk membantu agama Allah, bukan malah menghancurkan aturan Allah dan aturan Rasulullah, ulama dan umara harus bersatu agar Aceh ini menjadi tanah yang di muliakan Allah,” pesannya.
” Kita sangat menyayangkan hal itu terjadi, karena selama ini Aceh sangat terkenal dengan para ulama dan syari’at yang sangat kental,” ucapnya.
Tgk. Misbar As Salmani juga menyoroti, berbagai kegiatan hiburan seperti konser dan lainnya yang tidak pernah memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam syariat Islam, munculnya tempat-tempat hiburan dan wisata yang jauh dari pengawasan syariat Islam hingga praktik transaksi prostitusi yang bahkan menurutnya terjadi di Aceh Selatan dan Kabupaten lainnya di Aceh.
” Ini semua bukti tidak adanya lagi keseriusan pemerintah baik di tingkat provinsi bahkan kabupaten kota di Aceh,” imbuhnya.
Tgk. Misbar As Salmani menyebutkan, pihaknya juga mendapat informasi bahwa program penegakan syariat Islam semakin di anaktirikan, seperti ketiadaan dukungan anggaran dari pemerintah untuk pelaksanaan pengawasan dan penegakan syariat Islam saat ini, sehingga instansi terkait baik itu WH, Mahkamah Syariah bahkan pengadilan syariah tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
“Perlu kita ketahui bersama, lahirnya WH, Mahkamah Syariah adalah karena keistimewaan Aceh, jika pemerintah saja tidak mendukung keistimewaan Aceh karena syariat Islamnya maka jangan salahkan jika suatu saat nanti Aceh dengan keistimewaannya hanya menjadi bahan candaan generasi muda,” tutupnya.
Untuk itu ia meminta, baik legeslatif, eksekutif dan ulama Aceh untuk terus bersama demi terciptanya Aceh yang Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur. (HS)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…