Categories: Uncategorized

Pemerintah Aceh dan Aceh Selatan Percepat Implementasi SIGAP, Data Gampong Jadi Fondasi Kebijakan Pembangunan

TAPAKTUAN– Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mempertegas komitmen mempercepat pemenuhan dan pemutakhiran data melalui Sistem Informasi Gampong (SIGAP). Langkah tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi, Monitoring, dan Sinkronisasi Penerapan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 05/Instr/2025 yang berlangsung di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Rabu (15/7/2026).

Forum yang digelar Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh itu mempertemukan unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, camat, SKPK, operator gampong, BPS, serta pendamping desa untuk menyamakan langkah mempercepat penginputan data sebagai fondasi perencanaan pembangunan.

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir yang diwakili Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh Dr. Drs. Yusrizal, M.Si mengatakan, digitalisasi data gampong merupakan salah satu agenda strategis Pemerintah Aceh dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Menurut dia, pembangunan yang efektif hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah memiliki data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi hingga tingkat gampong.

“SIGAP menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi riil masyarakat, mulai dari kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga infrastruktur. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan,” kata Yusrizal.

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Asisten I Sekretariat Daerah Erwiandi, S.Sos., M.Si menyatakan seluruh perangkat daerah dan camat diminta memperkuat koordinasi agar proses penginputan data berjalan optimal.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar target pemenuhan data SIGAP dapat diselesaikan sesuai rencana.

Rakor juga dihadiri Kepala DPMG Aceh Wardana, perwakilan Diskominsa Aceh Hendri Dermawan, S.Kom, Bappeda Aceh Farid, serta Drs. M. Nazari, M.Si.

Kepala Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar Biro Keistimewaan Aceh dan Kesra Setda Aceh menambahkan, data yang terstandar akan memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus memudahkan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang terukur.

Penguatan SIGAP dinilai selaras dengan visi Pemerintah Aceh yang mendorong transformasi digital dan implementasi Satu Data Aceh sebagai bagian dari upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

Melalui integrasi data dari tingkat gampong, pemerintah berharap program pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga penggunaan dana desa dapat dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Drs. M. Nazari, M.Si dari Sekretariat MPA menilai keberhasilan SIGAP sangat bergantung pada kualitas kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“SIGAP adalah masa depan tata kelola gampong kita. Dasar hukumnya sudah tersedia, namun kualitas data sangat ditentukan oleh komitmen semua pihak yang mengelolanya,” ujarnya.Ia juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi melalui dosen dan mahasiswa sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendampingi proses pengumpulan, analisis, hingga validasi data di tingkat gampong. Menurutnya, kolaborasi antara kampus, pemerintah daerah, dan aparatur gampong akan menghasilkan basis data yang lebih berkualitas sehingga kebijakan pembangunan dapat disusun secara lebih tepat sasaran.

Sultan Habibi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago