Categories: Aceh

Pemekaran Kota Meulaboh Percepat Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Barat Selatan Aceh

ACEH BARAT – Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan DOB Seluruh Indonesia, Aduwina Pakeh, M.Sc mengatakan, Aceh masih tergolong sebagai Provinsi termiskin di Sumatera, kondisi ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi kita apalagi Aceh yang dulunya terkenal dengan daerah modal, Kamis (16/5/2024).

Menurut Aduwina Pakeh, M.Sc, bahwa penantian tampuk kepemimpinan di Aceh 5 tahun sekali belum menjadikannya sebagai satu solusi untuk pengentasan kemiskinan, diperlukan strategi khusus lainnya agar usaha pertumbuhan ekonomi dan infrastruktu di Aceh dapat dipacu. 

“Ada beberapa strategi integral yang dapat diimplementasikan untuk mengentaskan kemiskinan di Aceh, yang hingga kini masih tinggi. Di antaranya peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan pemekaran wilayah,”ujar Aduwina Pakeh.

Setelah itu, untuk membangun Aceh, harus dilihat dari upaya pembangunan regional atau wilayah termasuk pembangunan kabupaten maupun kota. 

“Pertumbuhan pembangunan Insfrastruktur dan ekonomi di Kabupaten/kota tentu akan memacu pertumbuhan ekonomi untuk Aceh secara keseluruhan,”sebut Aduwina Pakeh.

Selain itu, kata Aduwina Pakeh, berbicara strategi peningkatan APBA yang sering digembar gemborkan oleh Eksekutif dan Legislatif Aceh, juga perlu dibicarakan strategi lainnya untuk memajukan Aceh, salah satunya melalui pemekaran wilayah.

“Kota Meulaboh, contohnya sudah sangat layak dan tepat untuk dimekarkan segera. Apalagi perjuangan pemekaran Kota Meulaboh menjadi Pemerintahan Kota sudah masuk tahap RPJMN 2025-2029,” ujar Aduwina Pakeh.

Masuknya Kota Meulaboh dalam RPJMN tersebut merupakan angin segar bagi masyarakat Aceh Barat, yang menandakan secara administrasi perjuangan kita telah mampu mengetuk pintu hati pemerintah pusat dan diakui secara administratif.

Aduwina Pakeh meyakini bahwa Kota Meulaboh termasuk wilayah dan isu yang strategis, tidak hanya secara regional, tetapi juga Nasional. 

Karena itu, katanya, harus ada upaya lebih untuk mempercepat pertumbuhan wilayah dan meratakan hasil pembangunan khususnya di Kota Meulaboh yang menjadi lokomotif penggerak pembangunan kawasan Barat Selatan Aceh. 

“Ketika kita menyimpulkan bahwa pemekaran daerah itu bagian dari proses percepatan pembangunan di Aceh, dan pemerataan di seluruh Indonesia, maka lebih cepat lebih bagus,” ungkap Aduwina Pakeh.

“Pemekaran ini jangan kita melihat dari negatifnya, tapi kita melihat dari sisi positifnya. Pemekaran hadir untuk memberikan jawaban, atau solusi yang terbaik untuk masyarakat yang ada di setiap daerah yang mau dimekarkan,” sebut Aduwina Pakeh 

Lanjutnya, pemekaran di wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan baik dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan publik, pemberdayaan dan pembangunan.

Pemekaran daerah lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

“Pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah. Dan daerah otonom baru yang terbentuk itu merupakan entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya,” ungkap Aduwina Pakeh.

Aduwina Pakeh turut menjelaskan kebutuhan pemekaran harus dilandasi adanya keinginan untuk peningkatan pelayanan masyarakat tersebut dan pemerintah daerah induk yaitu Kabupaten Aceh Barat telah sepakat adanya pemekaran Kota Meulaboh yang disepakati pada masa Kepemimpinan T. H. Alaidinsyah (Haji Tito – Haji Nanda) pada 2017 lalu.||Alfian Akbar

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago