Categories: Daerah

Parah, Dana Hibah Pilkada Aceh Selatan Diduga Mengendap di Bank?

ACEH SELATAN- Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Selatan diduga mendepositokan uang yang akan diperuntukkan untuk pelaksanaan Pilkada Di Kabupaten Aceh Selatan. Padahal saat ini tahapan pelaksanaan Pilkada sedang berlangsung dan sudah seharusnya anggaran tersebut direalisasikan.

Parahnya lagi, fulus dalam bentuk Dana Hibah senilai Rp.36 Milyar tersebut disinyalir masih mengendap di Bank Syariah Indonesia (BSI) Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Celakanya lagi, dari desas desus yang berkembang, ada dugaan KIP Aceh Selatan menerima fee dari jasa penyimpanan fulus tersebut.

Menurut sumber dan informasi yang diperoleh Presentatif, Kamis, 30 Mei 2024 disebutkan bahwa bagi setiap nasabah yang menyimpan uang di Bank BSI pasti akan mendapatkan jasa dari penyimpanan uang tersebut. Begitupun, terkait dengan berapa jumlah jasa yang akan diterima, tergantung dari berapa jumlah uang yang disimpan di Bank bersangkutan.

” Yang jelas setiap penyimpan mendapatkan hasil penyimpanan dan jasa (bunga dalam istilah bank konvensional),” kata sebuah sumber, Kamis, 30 Mei 2024.

Tak terima dengan tuduhan tersebut, Ketua KIP Aceh Selatan, Kafrawi membantah kabar yang mengatakan pihaknya menerima fee dari penyimpanan fulus Pilkada tersebut. Menurutnya tuduhan tersebut adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Begitupun, pihaknya bisa menuntut orang yang menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baiknya.

“Sesuai aturan dan ketentuan, dana hibah itu atas nama giro KIP Aceh Selatan yang mana proses pembukaan rekening dan pengamprahan menggunakan spesimen. Dan digunakan untuk kepentingan negara. Bukan untuk keuntungan pribadi,” kata Kafrawi. 

Lebih lanjut, Kafrawi menjelaskan, menurut naskah NPHD, pihak Pemkab Aceh Selatan memberikan hibah untuk Pilkada sebesar Rp. 36 Milyar yang disimpan sejak Desember 2023 yang lalu. Begitupun, Kafrawi mengatakan, terkait penarikan dan penggunaan keuangan di KIP Aceh Selatan, dirinya tidak ada kaitannya.

“Karena saya (Ketua KIP) bukan KPA di lembaga KPU/KIP, KPA itu adalah Sekretaris KIP. Jadi sekali lagi saya tegaskan kalo menyangkut keuangan bukan kepada Saya Abang konfirmasi salah alamat, tapi sama Sekretaris, kalau terkait dana pilkada sejauh ini blm ada penarikan/pengamprahan satu rupiah pun,” tutup Kafrawi.(HS) 

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago