Categories: Aceh

Parah, Banyak SPM Terancam Tidak Dibayarkan di Aceh Selatan

ACEH SELATAN- Permasalahan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 yang belum dibayarkan menjadi sorotan tajam, terutama setelah diketahui bahwa sebagian Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2024 sudah mulai dicairkan meskipun belum sepenuhnya siap dikerjakan.

“Patut kita duga Pemkab Aceh Selatan mengalihkan sumber angaran DAK Tahun 2023 dan 2024 yang tidak sesuai peruntukannya mengakibatkan ribuan SPM terancam tidak dibayarkan. Sehingga kondisi ini memunculkan kecurigaan serta dugaan praktik pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat,” kataSekretaris Pimpinan Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Aceh Selatan Rahmad Kurniadi,S, Senin, 30 Desember 2024.

Lebih lanjut, Rahmat Kurniadi SH menjelaskan seharusnya kondisi Keuangan Aceh Selatan saat ini di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Aceh Selatan yang merupakan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) asli putra daerah dan lulusan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), tentunya lebih transparan dan paham dalam menata keuangan Aceh Selatan.

Parahnya lagi, pada situasi genting keuangan Aceh Selatan dari tahun 2023 sampai sekarang Pj Bupati Aceh Selatan memunculkan kebijakan membentuk tim staf Non-ASN untuk membantu tugas- tugas kedinasan, termasuk pengelolaan anggaran. Tentunya kondisi tersebut juga membebankan daerah.

Keberadaan tim ini dianggap memberikan kontrol besar dalam pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan informasi yang kita terima kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tidak dapat berbuat banyak.

“Berat dugaan kita bahwa tim yang dibentuk oleh Pj. Bupati Aceh Selatan bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk menciptakan proyek – proyek tertentu yang diduga menguntungkan kelompok tertentu” lanjut Rahmad.

Hal ini juga diperparah dengan adanya laporan bahwa pencairan proyek di BPKD cenderung bergantung pada kemampuan pihak-pihak tertentu melobi bidang anggaran, sehingga terkesan terstruktur dan sistematis.

Begitupun, sejumlah pihak telah mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk membentuk tim khusus guna memanggil Pj. Bupati Aceh Selatan dan meminta penjelasan terkait permasalahan ini.Namun, langkah ini diperkirakan sulit terlaksana karena diduga ada keterlibatan Pimpinan DPRK Aceh Selatan dalam menentukan alokasi anggaran yang bermasalah tersebut.

“Masyarakat sudah lama mengetahui bahwa pencairan proyek di BPKD sering kali tidak berdasarkan prioritas dan urgensi, melainkan pada kemampuan melobi. Ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga menghambat pembangunan yang benar-benar dibutuhkan,” sebut Rahmad. 

Terkait hal ini kita mendesak agar lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta APH terkait segera turun tangan untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan.

“Investigasi mendalam diperlukan untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan ini dan memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari anggaran publik. Kita berharap bahwa kondisi ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola anggaran dan mendorong transparansi serta akuntabilitas di Aceh Selatan,”tutup Rahmad.|HS

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago