Categories: Pemilu 2024

Panwaslih Minta Keuchik dan Perangkat Desa Jaga Netralitas Pemilu 2024

ACEH SELATAN_ Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Selatan, meminta kepada Kepala Desa/Keuchik, Tuha Peut dan Perangkat Desa agar menjaga netralitas pada Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Panwaslih Aceh Selatan melalui surat edaran yang ditujukan kepada 260 Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan.

Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan, Deri Friadi, mengatakan sesuai dengan Undang undang nomor 7 tahum2017 tentang Pemilihan Umum mengatur larangan dan sanksi bagi Kepala Desa atau sebutan lain, perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain.

” Kita minta Keuchik, Perangkat Desa dan serta Tuha Peut menjaga netralitas pada Pemilu 2024 yang akan datang,” kata Deri Friadi, Jum’at, 8 Desember 2024.

Lebih lanjut, Deri menjelaskan larangan dan sanksi bagi kepala desa atau sebutan lain,perangkat desa dan anggota badan permusrawatan desa atau sebutan lain diatur dalam undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Dimana, pada pasal 280 ayat 2 huruf h disebutkan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kampanye kegiatan pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa. Lalu, pada ayat 3 pasal 280 tersebut dipertegas setiap orang sebagai mana pada ayat 2 diatas dilarang sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu.

” Kita sudah intruksikan panwascam dan panwas desa untuk melakukan pengawasan kampanye dan memastikan kepala desa dan perangkat desa tidak ikut terlibat” lanju Deri.

Begitupun, tambah Deri, bagi Keuchik dan Perangkat Desa yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sebagai disebutkan pada pasal 490 UU Pemilu setiap kepala desa atai sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama satu (1) tahun dan denda paling banyak 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

” Bagi yang melanggar akan ada sanksi sesuai denga yang diatur dalam UU Pemilu,” tutup Deri.(HS)

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago