Categories: Opini

Oplosan Kebijakan Energi

KEBIJAKAN energi nasional kembali menuai sorotan. Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah regulasi impor bahan bakar dari masa berlaku satu tahun menjadi enam bulan, dengan evaluasi setiap tiga bulan, telah menimbulkan gejolak di sektor hilir. Alih-alih memperkuat ketahanan energi, kebijakan ini justru menyulitkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta, seperti Shell, BP, dan Vivo, yang kini kelimpungan mengelola stok. Kuota impor mereka habis lebih cepat, membuat pasokan terganggu, dan beberapa SPBU terpaksa menghentikan penjualan produk tertentu.

Situasi ini diperparah oleh tawaran Menteri Investasi Bahlil Lahadalia agar SPBU swasta membeli pasokan dari Pertamina. Namun laporan dari sejumlah operator swasta menyebutkan adanya persoalan kualitas pada base fuel Pertamina dengan kandungan etanol yang tidak sesuai spesifikasi. Ketika kualitas tidak terjamin, pembelian pun dibatalkan. Akibatnya, kelangkaan bahan bakar kian meluas, dan ribuan pekerja SPBU swasta terancam kehilangan mata pencaharian. Publik pun makin kehilangan kepercayaan, bukan hanya pada produk Pertamina, tapi juga pada tata kelola energi nasional.

Fakta kandungan etanol yang tak sesuai pada base fuel Pertamina semestinya segera diusut aparat penegak hukum. Temuan ini mengingatkan publik pada kasus lama: penjualan BBM oplosan yang merusak mesin kendaraan dan mencederai reputasi perusahaan migas pelat merah itu. Di tengah kebutuhan energi yang strategis dan berdampak multidimensi, praktik semacam ini jelas mengkhianati kepentingan konsumen.

Indonesia, ironisnya, pernah belajar dari kasus Petrobras di Brasil, di mana praktik rente, korupsi, dan kolusi dalam sektor migas menjelma skandal raksasa yang mengguncang ekonomi dan politik. Pertamina kini menghadapi risiko serupa bila tata kelola dibiarkan keropos. Dominasi Pertamina atas pasokan BBM nasional, dengan dalih kedaulatan energi, bisa berubah menjadi monopoli yang menindas. Kebijakan ESDM yang menutup pintu impor lebih luas bagi swasta justru mempertebal dugaan publik: ada rente yang dinikmati segelintir pejabat dan birokrat, sementara rakyat menanggung akibatnya.

Presiden Prabowo Subianto perlu turun tangan. Regulasi impor migas mesti ditinjau kembali, agar tidak menjadi instrumen rente dan monopoli. Transparansi, persaingan sehat, dan jaminan kualitas BBM harus dikembalikan sebagai prinsip utama. Energi adalah urat nadi ekonomi, mempermainkannya dengan kebijakan “oplosan” sama saja menukar kepentingan publik dengan keuntungan sesaat.

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago