Categories: Uncategorized

Mengejar Pembawa Pertanyaan, Melindungi Pemilik Kekuasaan

Opini– Di negara demokrasi, hukum seharusnya mengejar kebenaran. Namun dalam praktiknya, hukum kerap terlihat lebih sibuk mengejar orang yang bertanya daripada menjawab pertanyaan yang diajukan publik.

Penangkapan Roy Suryo dan dr Tifa terkait polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali memunculkan pertanyaan lama, apakah negara sedang menegakkan hukum atau justru mengelola kritik? Pertanyaan ini penting bukan semata karena siapa yang ditangkap, melainkan karena apa yang sedang dipertaruhkan, berupa kebebasan berekspresi, hak publik untuk mempertanyakan pejabat publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Dalam teori demokrasi modern, pejabat publik tidak hanya dituntut menjalankan kekuasaan, tetapi juga mempertanggungjawabkan legitimasi kekuasaan tersebut. Filsuf politik Jürgen Habermas menyebut legitimasi demokratis lahir dari ruang publik yang memungkinkan warga mengajukan pertanyaan, kritik, dan sanggahan terhadap penguasa. Ketika ruang itu menyempit karena ancaman kriminalisasi, demokrasi kehilangan salah satu fondasi terpentingnya.

Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI sesungguhnya telah berlangsung bertahun-tahun. Terlepas dari benar atau salahnya tuduhan yang beredar, substansi persoalan tidak pernah sepenuhnya hilang dari ruang publik karena masyarakat merasa belum memperoleh jawaban yang dianggap memuaskan. Dalam konteks komunikasi politik, ketertutupan sering kali justru memperpanjang umur sebuah kontroversi.

Prinsip dasar pemerintahan modern sebenarnya sederhana, yakni semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tuntutan transparansi yang melekat padanya. Di banyak negara demokrasi, dokumen pendidikan, rekam jejak akademik, hingga laporan pajak pejabat publik merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas yang lazim diakses masyarakat. Transparansi bukan ancaman bagi kekuasaan yang sah, melainkan instrumen untuk memperkuat kepercayaan publik.

Karena itu, ketika polemik publik dijawab melalui instrumen pidana, muncul kesan bahwa negara lebih fokus menghukum penyebar keraguan daripada menyelesaikan sumber keraguan itu sendiri. Di sinilah problem yang lebih besar muncul.

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami gejala yang oleh sejumlah lembaga internasional disebut sebagai democratic backsliding atau kemunduran kualitas demokrasi. Laporan Freedom House, Economist Intelligence Unit, hingga V-Dem Institute berulang kali menunjukkan adanya penurunan kualitas kebebasan sipil dan penguatan kecenderungan penggunaan instrumen negara terhadap kelompok kritis. Salah satu indikator yang paling sering disorot adalah meningkatnya penggunaan pasal-pasal pencemaran nama baik dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Data dari berbagai organisasi bantuan hukum menunjukkan bahwa pasal pencemaran nama baik masih menjadi salah satu instrumen yang paling sering digunakan dalam sengketa yang sesungguhnya berakar pada perbedaan pendapat atau kritik terhadap figur yang memiliki posisi sosial dan politik kuat. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut para ahli hukum sebagai chilling effect, yaitu situasi ketika masyarakat memilih diam bukan karena tidak memiliki pendapat, tetapi karena takut berhadapan dengan aparat.

Akibatnya, demokrasi tidak mati melalui kudeta atau tank di jalanan. Demokrasi sering kali melemah secara perlahan melalui rasa takut yang diproduksi secara sistematis.

Lebih mengkhawatirkan lagi, setiap tindakan penegakan hukum yang dianggap tidak proporsional akan berdampak langsung pada persepsi publik terhadap independensi aparat. Dalam negara hukum modern, keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan (justice must not only be done, but must also be seen to be done). Ketika masyarakat mulai percaya bahwa hukum bekerja berbeda terhadap kelompok yang berbeda, maka yang terkikis bukan sekadar citra institusi, melainkan legitimasi negara itu sendiri.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi ujian yang tidak ringan dalam konteks ini. Warisan persoalan hukum dan politik dari era sebelumnya tidak akan selesai hanya dengan membiarkannya berjalan mengikuti arus birokrasi. Publik menunggu keberanian negara untuk menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja berdasarkan kedekatan dengan kekuasaan, melainkan berdasarkan prinsip keadilan yang setara bagi semua warga negara.

Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan jarang runtuh karena tekanan dari luar. Banyak rezim kehilangan pijakan justru ketika jarak antara pemerintah dan rakyat semakin lebar. Samuel Huntington dalam Political Order in Changing Societies mengingatkan bahwa stabilitas politik bukan semata ditentukan oleh kekuatan institusi, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

Kepercayaan adalah modal politik yang paling mahal. Sekali hilang, ia tidak dapat dipulihkan hanya dengan konferensi pers, survei elektabilitas, atau operasi penegakan hukum yang demonstratif.

Karena itu, pertanyaan yang seharusnya dijawab negara hari ini bukanlah bagaimana menghentikan kritik, melainkan bagaimana memulihkan kepercayaan publik. Sebab ketika hukum lebih sibuk mengejar pembawa pertanyaan daripada menjawab pertanyaan itu sendiri, yang terancam bukan hanya kebebasan warga negara, tetapi juga legitimasi kekuasaan yang menopang republik ini.

Penulis : Sri Radjasa M.BA (Pemerhati Intelijen)

Sultan Habibi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago