Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 27 Februari 2026 terhadap Muhamad Kerry Adrianto Riza layak dibaca lebih dari sekadar vonis terhadap seorang pelaku korupsi. Anak dari pengusaha minyak Riza Chalid itu dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta kewajiban membayar uang pengganti sekitar Rp2,9 triliun akibat kerugian negara dalam perkara tata kelola minyak mentah periode 2018-2023. Perkara ini berkaitan dengan penyewaan Terminal BBM Merak dan sejumlah kapal yang melibatkan entitas bisnis yang terkait dengannya.
Namun, sebagaimana lazimnya perkara besar yang menyentuh kepentingan ekonomi dan politik sekaligus, putusan itu segera diikuti oleh perlawanan naratif. Sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi menyatakan bahwa hasil eksaminasi mereka menyimpulkan transaksi penyewaan kapal PT Jenggala Maritim Nusantara kepada PT Pertamina International Shipping serta penyewaan terminal BBM milik PT Orbit Terminal Merak kepada PT Pertamina (Persero) hanyalah hubungan bisnis biasa yang tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Narasi ini kemudian berkembang menjadi tudingan kriminalisasi bisnis. Persoalannya, tuduhan semacam itu sering kali muncul ketika praktik korupsi yang kompleks dipersempit hanya pada hubungan kontraktual formal. Padahal dalam hukum pidana modern, korupsi tidak selalu tampil dalam bentuk suap langsung atau penggelapan uang negara. Ia bisa muncul dalam bentuk penyalahgunaan pengaruh, konflik kepentingan, atau keputusan kebijakan yang dimanipulasi demi keuntungan kelompok tertentu.
Di sinilah pentingnya mengingat adagium klasik hukum Romawi, berbunyi fraus omnia corrumpit, yaitu kecurangan merusak segala sesuatu. Ketika sebuah keputusan bisnis lahir dari tekanan politik atau konflik kepentingan, maka kontrak yang tampak sah di atas kertas dapat berubah menjadi instrumen korupsi.
Mata Rantai yang Hilang
Kasus Kerry memperlihatkan fenomena yang sering muncul dalam perkara korupsi besar, yaitu adanya mata rantai yang terputus. Dalam jaringan korupsi yang kompleks, hanya sebagian pelaku yang muncul ke permukaan, sementara jaringan pengaruh yang lebih luas tetap berada dalam bayang-bayang.
Dalam literatur tata kelola sumber daya alam, fenomena ini sering disebut sebagai state capture, yakni kondisi ketika kebijakan publik dipengaruhi oleh kepentingan privat melalui relasi politik dan jaringan kekuasaan. Penelitian Bank Dunia sejak awal 2000-an menunjukkan bahwa sektor energi di banyak negara berkembang merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik ini. Kasus Kerry menunjukkan gejala serupa.
Dalam persidangan yang berlangsung sebelumnya, mantan Direktur Utama Karen Agustiawan mengungkap bahwa dirinya pernah mendapat tekanan dari dua tokoh nasional agar memperhatikan kepentingan perusahaan yang terkait dengan Riza Chalid dan Kerry, khususnya mengenai rencana penyewaan fasilitas kilang di Merak. Pertemuan itu, menurut kesaksiannya di pengadilan, terjadi secara informal saat menghadiri resepsi keluarga di Jakarta.
Nama yang kemudian disebut dalam konteks tersebut antara lain Purnomo Yusgiantoro dan Hatta Rajasa. Terlepas dari berbagai tafsir atas kesaksian tersebut, fakta bahwa isu tekanan politik muncul dalam persidangan menunjukkan bahwa keputusan bisnis di sektor energi tidak selalu lahir dari mekanisme korporasi yang murni.
Karen juga menyatakan bahwa rencana penyewaan fasilitas kilang tersebut tidak tercantum dalam program kerja resmi Pertamina. Jika pernyataan ini benar, maka pertanyaannya sederhana namun fundamental, yakni bagaimana sebuah keputusan bisnis bernilai besar dapat muncul di luar perencanaan korporasi?
Pertanyaan semacam ini sering menjadi titik awal untuk mengurai praktik korupsi yang bersembunyi di balik kontrak bisnis. Dalam banyak kasus, keputusan ekonomi yang tampak rasional justru lahir dari tekanan politik atau relasi patronase yang tidak terlihat di permukaan.
Mafia Migas dan Politik Kekuasaan
Kasus Kerry juga membuka kembali diskusi lama tentang keberadaan mafia migas di Indonesia. Istilah ini bukan sekadar jargon politik. Ia merujuk pada dugaan adanya jaringan pelaku bisnis, pejabat, dan perantara yang selama bertahun-tahun memanfaatkan kerumitan tata kelola energi untuk memperoleh keuntungan dari kontrak negara.
Salah satu fakta yang kembali mencuat dalam perkara ini adalah keberadaan memo berlogo DPR pada 2015 yang meminta Direksi Pertamina membayar tagihan kepada PT Orbit Terminal Merak. Memo tersebut ditandatangani oleh Setya Novanto yang saat itu menjabat Ketua DPR. Dokumen tersebut muncul ketika aparat penegak hukum telah memberi sinyal adanya potensi pelanggaran dalam transaksi yang berkaitan dengan terminal BBM tersebut.
Dokumen semacam ini menunjukkan betapa tipisnya batas antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis dalam sektor energi. Ketika pejabat publik ikut masuk dalam arena kontrak bisnis, risiko penyalahgunaan kewenangan menjadi sangat besar.
Dalam kajian ekonomi politik, situasi seperti ini sering disebut sebagai rent seeking, yaitu upaya memperoleh keuntungan ekonomi bukan melalui inovasi atau efisiensi, tetapi melalui kedekatan dengan kekuasaan. Nobel Laureate Joseph Stiglitz bahkan menyebut praktik semacam ini sebagai salah satu faktor utama yang merusak tata kelola ekonomi di banyak negara berkembang.
Karena itu, mereduksi kasus Kerry menjadi sekadar sengketa bisnis berarti mengabaikan konteks struktural yang lebih luas. Dalam perkara korupsi yang melibatkan sektor strategis, kontrak bisnis sering kali hanyalah lapisan permukaan dari jaringan kepentingan yang jauh lebih kompleks.
Antara Hukum dan Narasi
Dalam negara hukum, kritik terhadap putusan pengadilan tentu sah. Eksaminasi akademik bahkan merupakan bagian penting dari tradisi intelektual untuk menguji kualitas penegakan hukum. Namun kritik tersebut seharusnya juga mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, bukan hanya menilai hubungan bisnis dari sudut pandang kontrak semata.
Adagium hukum fiat justitia ruat caelum bermakna keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh, mengingatkan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada tekanan kepentingan apa pun. Jika setiap upaya penegakan hukum di sektor energi selalu dibenturkan dengan narasi kriminalisasi bisnis, maka praktik rente yang selama ini merugikan negara akan terus bersembunyi di balik legalitas kontrak.
Kasus Kerry pada akhirnya bukan hanya tentang satu individu yang divonis bersalah. Ia adalah potret tentang bagaimana sektor energi nasional masih rentan terhadap pengaruh jaringan kekuasaan dan kepentingan ekonomi yang sulit disentuh.
Dalam konteks itulah tudingan kriminalisasi perlu dilihat secara kritis. Jika korupsi terus disamarkan sebagai keputusan bisnis, maka seperti diingatkan oleh adagium hukum lainnya, corruptio optimi pessima, yaitu kerusakan pada sesuatu yang seharusnya baik justru menjadi yang paling buruk.
Dan ketika korupsi telah menjelma menjadi kebiasaan dalam tata kelola negara, hukum bukan lagi sekadar instrumen keadilan. Ia berubah menjadi medan pertarungan antara kepentingan publik dan jaringan kekuasaan yang berusaha mempertahankan privilese mereka.
Penulis: Sri Radjasa, M.BA(Pemerhati Intelijen)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…