ACEH SELATAN – Hampir 15 tahun PT. Pinang Sejati Utama (PSU) beroperasi di Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di Kecamatan Kluet Tengah. Dugaan, perusahaan yang didirikan oleh Ibu Hanum itu mulai beroperasi tahun 2010 saat Husen Yusuf menjabat Bupati Aceh Selatan. Meskipun, ada pro dan kontra, namun hingga saat ini PT.PSU masih tetap eksis beraktivitas di bumi T.Cut Ali tersebut.
Kalau mau ditelurusi, memang rekam jejak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan tersebut disinyalir sering kali ingkar janji dan buat masalah. Sebut saja,sewa tanah milik pemerintah kabupaten Aceh Selatan di Ujung Pulo Rayeuk Bakongan Timur sejak tahun 2013 lalu hingga kini diduga belum lunas. Belakangan, janji CSR sebesar Rp.500 juta juga belum direalisasikan. Alasannya adalah, belum ada qanun yang mengatur tentang CSR di Kabupaten Aceh Selatan.
Disi lain, permasalahan qanun tersebut sejak dulu hingga saat ini belum ada titik temunya. Entah pemerintah daerah yang lalai, atau DPRK yang terlalu sibuk, sehingga qanun tersebut belum kunjung dibuay. Dua hari lalu, Selasa 03 Februari 2025, dalam rapat antara eksekutif dan legislatif disepakati bahwa qanun tentang CSR tersebut akan dibahas tahun ini dan menjadi usulan prioritas.
Jika menelisik ke belakang, sudah berapa ratus ton bijih besi yang di ambil dari Kabupaten Aceh Selatan. Walaupun, secara aturan, pemerintah kabupaten tidak boleh mengambil pajak atau apalah namanya. Sebab, pajak di setor oleh perusahaan kepada pemerintah pusat, lalu pemerintah kabupaten mendapatkan pembagian hasil dari pajak tersebut.
Begitupun, jika diuangkan,berapa ratus atau mungkin ribuan milliar duit yang sudah didapat dari hasil penjualan bijih besi tersebut. Konon, berembus kabar, bahwa dalam bijih besi itu juga ada kandungan emas. Disisi lain, Kabupaten Aceh Selatan masih termasuk daerah yang miskin bahkan saat ini mengalami defisit anggaran.
Itu sebab, koordinator For-PAS T.Sukandi dalam beberapa pernyataanya, mengecam sikap PT.PSU yang disinyalir menipu pemerintah kabupaten Aceh Selatan. Sebab, selama ini, kehadiran PT.PSU dianggap tidak ada manfaat yang jelas kepada daerah dan masyarakat. Tak heran, jika wacana untuk menghentikan operasi PT.PSU tersebut kembali disuarakan.
Tengok saja, berapa periode DPRK di Aceh Selatan, tapi belum mampu untuk membuat qanun CSR. Sebab, selain PT.PSU yang bergerak dalam bidang pertambangan, ada juga perusahaan lain yang bergerak dalam bidang industri kelapa sawit. Begitupun, berapa orang sudah bupati yang sudah menjabat sejak PT.PSU eksis, namun belum mampu menemukan jalan keluar terbaik yang mampu membawa keuntungan besar bagi daerah.
Ini bukan soal sepakat atau tidak sepakat dengan pertambangan di Aceh Selatan. Namun, ini soal komitmen dan integritas perusahaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan daerah.Jika dikelola dengan baik dan benar, mungkin saja Aceh Selatan sudah menjadi daerah maju dengan PAD yang tinggi.
Tapi faktanya, sudah 15 tahun hasil alam Aceh Selatan dikerok, masih seperti biasa saja. Bahkan lebih parah lagi, Aceh Selatan saat ini diambang kebangkrutan.Persoalan defisit anggaran yang hingga kini belum terselesaikan menjadi momok tersendiri bagi Kabupaten yang pernah terkenal dengan penghasil pala tersebut.
Kita berharap, dibawah kepemimpinan H.Mirwan dan Baital Mukadis, Aceh Selatan bisa bangkit dan maju. Meski, harus diakui, untuk membangun Aceh Selatan dengan kondisi saat ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh kesabaran dan ketekunan untuk bisa mewujudkan Aceh Selatan maju dan produktif.
Disi lain, peran dan langkah konkrit dari DPRK untuk membahas dan menetapkan qanun CSR dan penggunaan badan jalan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang selama ini terjadi. Apalagi, Buk Fizia Mayelli dan Bung Alja Yusnadi selaku ketua dan anggota Banleg DPRK Aceh Selatan telah menegaskan segera menyusun dan membahas qanun tersebut.
Terakhir, kepada pihak perusahaan kita berharap agar menepati semua komitmen yang telah disepakati dengan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Jangan lah tagline buya krueng tedong dong, buya tamong meuraseki (buaya sungai gigit jari, buaya masuk dapat rezeki) menjadi tradisi yang terus-menerus dialami oleh generasi di Aceh Selatan.|HS
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…