Categories: Opini

Menelisik Praktek Maladministrasi Pemutusan Kontrak TPP di Kementerian Desa

BERAWAL dari kebijakan Menteri Desa Yandri Susanto secara sepihak memutus kontrak Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa dengan alasan yang sangat politis yaitu TPP Desa yang mengikuti pemilu legislatif pada tahun 2024, tidak lagi diperpanjang kontraknya sebagai TPP Desa. Tentunya kebijakan Menteri desa tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Mengingat KPU dan Menteri desa sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan bahwa TPP Desa yang mengikuti pemilu legislatif tidak melanggar aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Menteri Desa telah mengakibatkan terjadi pemutusan kontrak ribuan TPP Desa yang telah mengabdi selama lebih dari 10 tahun, tanpa memperoleh pesangon atau bentuk penghargaan lain dari kementerian desa. Belakangan ditemukan adanya dugaan, kebijakan Menteri desa amat beraroma politis, mengingat masuknya para TPP Desa dari kader-kader partainya Menteri Desa.

Hasil perjuangan dari para TPP Desa yang diputus kontraknya secara sepihak oleh Kementerian Desa, akhirnya Ombusman RI mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) bahwa telah terjadi maladministrasi berupa penyimpangan prosedur oleh jajaran Kementerian Desa dalam proses evaluasi kinerja pendamping desa yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja ribuan TPP Desa.

Terkait dengan temuan Ombusman RI, pihak kementerian desa wajib segera melakukan koreksi, untuk memulihkan kembali hak TPP yang telah diputus kontraknya secara sepihak dan dinyatakan pemutusan kontrak TPP Desa oleh Kementerian Desa adalah tindakan maladministrasi. Sudah saatnya negara hadir melindungi hak-hak warga negaranya, bukan berusaha menutupi kesalahan Menteri Desa yang amat merugikan rakyat.

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago