Categories: Daerah

Menanti Pembangunan Pabrik Semen Di Aceh Selatan

ACEH SELATAN – Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang diwakili oleh Pj.Bupati Aceh Selatan, Cut Syazalisma melakukan penandatanganan dukungan kerjasama terhadap rencana pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Aceh Selatan. Pabrik Semen tersebut akan dibangun oleh salah satu perusahaan Cina teratas Hongshi Holding Group atau disebut Hongshi Group.

Namun, wacana tersebut mendapat kritikan dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI) yang mempertanyakan izin ditengah adanya moratorium pabrik baru.

Ketua ASI Lilik Unggul Raharjo mengatakan, pemerintah mengunci izin baru pabrik semen karena produksi dalam negeri saat ini melimpah. Pemerintah disebut telah membuat kebijakan moratorium izin pabrik semen baru dalam perizinan via Online Single Submission (OSS).

“Tidak ada lagi izin untuk pabrik baru, kecuali untuk daerah Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku utara,” kata Lilik dalam keterangannya, Senin 27 Mei 2024.

Lilik menjelaskan, saat ini terjadi over supply semen di mana kebutuhan dalam negeri yakni 65,5 juta ton sementara produksi 119,9 juta ton atau berlebih 54,4 juta ton. Selain itu, MoU yang diteken Pj Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma dengan perusahaan asal Cina itu disebut akan mengancam keberadaan tiga pabrik yang ada di Sumatera.

Ketiganya pabrik semen milik BUMN itu yakni PT Solusi Bangun Andalas (SBA) di Aceh dengan produksi 1,65 juta ton/tahun, PT Semen Padang di Sumatera Barat dengan kapasitas produksi 11 juta ton pertahun dan PT Semen Baturaja di Sumatera Selatan dengan angka produksi 3,85 juta ton pertahun.

Menurutnya, total produksi seluruh pabrik semen terintegrasi di Sumatera sekitar 16.l,5 juta ton pertahun belum termasuk grinding plant yang ada.

“Sementara kebutuhan pertahun di tahun 2023 sekitar 14.3 juta ton pertahun di bawah kapasitas pabrik semen terintegrasi dan grinding plant yang ada. Jika ada tambahan kapasitas baru di Aceh sebesar 6 juta ton per tahun tentunya akan menyulitkan pabrik semen yang sudah ada, utilisasi pabrik menjadi rendah dan tidak efisien,” jelas Lilik.

Lilik mengungkapkan, industri semen dikategorikan resiko menengah tinggi sehingga dalam mengajukan perizinan berusaha berbasis risiko dan agar kegiatan industri menjadi legal harus mengajukan via OSS dan SIINas dengan output atau keluaran NIB (Nomor Induk Berusaha) berlaku efektif dan Sertifikat Standar.

Kementerian Perindustrian disebut akan melakukan verifikasi teknis kepada industri PMA sebelum izin dimaksud dapat diterbitkan.

Hal-hal lain, kata Lilik, dalam mengajukan kewajiban maupun fasilitasi seperti sertifikasi SNI wajib, TKDN, insentif keringanan fiskal, dan lainnya perusahaan wajib memiliki izin yang telah berlaku efektif.

Kementerian Perindustrian disebut akan mengadakan rapat koordinasi dengan BKPM untuk mengecek status perizinan via OSS Semen Hongshi yang di Aceh serta Semen Wonogiri.

“Dengan demikian, jika PT Kobexindo Cement atau Hongshi tetap membangun pabrik semen di Aceh tanpa mengajukan permohonan perizinan via OSS, maka ke depannya akan kesulitan dalam mengajukan persyaratan berusaha yang diwajibkan sebagai contoh sertifikat SNI dan produk yang dihasilkan akan menjadi tidak legal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” ujar Lilik.

Sementara itu, berdasarkan Ketiganya pabrik semen milik BUMN itu yakni PT Solusi Bangun Andalas (SBA) di Aceh dengan produksi 1,65 juta ton/tahun, PT Semen Padang di Sumatera Barat dengan kapasitas produksi 11 juta ton pertahun dan PT Semen Baturaja di Sumatera Selatan dengan angka produksi 3,85 juta ton pertahun. Menurutnya, total produksi seluruh pabrik semen terintegrasi di Sumatera sekitar 16.l,5 juta ton pertahun belum termasuk grinding plant yang ada.

“Sementara kebutuhan pertahun di tahun 2023 sekitar 14.3 juta ton pertahun di bawah kapasitas pabrik semen terintegrasi dan grinding plant yang ada. Jika ada tambahan kapasitas baru di Aceh sebesar 6 juta ton per tahun tentunya akan menyulitkan pabrik semen yang sudah ada, utilisasi pabrik menjadi rendah dan tidak efisien,” jelas Lilik.

Lilik mengungkapkan, industri semen dikategorikan resiko menengah tinggi sehingga dalam mengajukan perizinan berusaha berbasis risiko dan agar kegiatan industri menjadi legal harus mengajukan via OSS dan SIINas dengan output atau keluaran NIB (Nomor Induk Berusaha) berlaku efektif dan Sertifikat Standar. Kementerian Perindustrian disebut akan melakukan verifikasi teknis kepada industri PMA sebelum izin dimaksud dapat diterbitkan.

Hal-hal lain, kata Lilik, dalam mengajukan kewajiban maupun fasilitasi seperti sertifikasi SNI wajib, TKDN, insentif keringanan fiskal, dan lainnya perusahaan wajib memiliki izin yang telah berlaku efektif. Kementerian Perindustrian disebut akan mengadakan rapat koordinasi dengan BKPM untuk mengecek status perizinan via OSS Semen Hongshi yang di Aceh serta Semen Wonogiri.

“Dengan demikian, jika PT Kobexindo Cement atau Hongshi tetap membangun pabrik semen di Aceh tanpa mengajukan permohonan perizinan via OSS, maka ke depannya akan kesulitan dalam mengajukan persyaratan berusaha yang diwajibkan sebagai contoh sertifikat SNI dan produk yang dihasilkan akan menjadi tidak legal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” ujar Lilik.

Wacana tersebut telah digagas sejak tahun 2019, namun terhenti karena Covid 19 yang melanda Indonesia saat itu. Begitupun, wacana tersebut dilanjutkan kembali pada tahun 2022.

Adapun lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi Pabrik dan bahan baku terletak di Gampong Gunung Pulo Kecamatan Kluet Utara dan sebagian kecil di Gampong Pulo Ie II Kecamatan Pasie Raja. Sedangkan untuk lokasi pelabuhan,akan di bangun di Gampong Pasie Kuala Asahan Kecamatan Kluet Utara.

“Rencana pembangunan pabrik semen sudah digagas sejak tahun 2019 lalu dan sekarang sedang dalam proses pengurusan AMDAL,” kata sebuah sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Lebih lanjut, sumber tersebut menjelaskan terkait dengan penandatanganan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan beberapa waktu lalu, itu merupakan bentuk dukungan dari pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terhadap rencana pembangunan pabrik semen tersebut.

” Yang ditanda tangani oleh pemerintah kabupaten Aceh Selatan tersebut adalah bentuk dukungan terhadap rencana pembangunan pabrik semen tersebut,” lanjut sumber itu. 

Terlepas dari pro dan kontra terkait perizinan pembangunan Pabrik Semen baru yang disampaikan ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI), akankah pembangunan pabrik semen di Aceh Selatan akan terwujud atau terhenti karena moratorium yang sedang berlaku.(HS)

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago