Categories: Aceh

Masady Manggeng: Langkah Berani Mualem Soal WPR Harus Diimbangi Kesiapan Hukum dan Teknis Daerah

BANDA ACEH – Politisi PDI Perjuangan asal Aceh, Masady Manggeng, menilai ultimatum Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) kepada para bupati dan wali kota agar segera mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai langkah berani untuk memperkuat ekonomi rakyat dan menekan maraknya aktivitas tambang ilegal. Namun, ia mengingatkan agar inisiatif tersebut tidak berhenti sebagai wacana politik tanpa kesiapan di tingkat daerah.

“Langkah Gubernur Mualem sangat tepat, tapi daerah harus kerja ekstra,” ujar Masady di Banda Aceh, Selasa, 7 Oktober 2025.

Menurutnya, banyak pemerintah kabupaten dan kota di Aceh belum menyiapkan prasyarat hukum dan teknis untuk pengajuan WPR secara serius.

Masady menilai, tanpa revisi Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tanpa Qanun Pertambangan Rakyat sebagai turunan dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), maka usulan WPR akan sulit diterima di tingkat provinsi maupun pusat. “Tanpa peta teknis dan kajian lingkungan yang matang, usulan WPR hanya akan berakhir di meja birokrasi,” katanya.

Ia juga menyoroti fakta bahwa hingga kini Aceh belum memiliki Qanun Pertambangan Rakyat, padahal Aceh memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam melalui peraturan daerah. Ketiadaan payung hukum tersebut membuat pemerintah kabupaten/kota kesulitan menetapkan kriteria dan wilayah WPR secara sah dan terukur.

Masady mendorong agar pemerintah daerah segera menyiapkan peta wilayah calon WPR, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta data calon penambang atau koperasi rakyat sebagai dasar penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). “Prosesnya jangan sekadar politis, tapi harus memenuhi aspek teknis dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Menurutnya, Gubernur, DPR Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota perlu melibatkan akademisi, pakar tata ruang, dan asosiasi penambang rakyat agar setiap usulan WPR benar-benar matang secara hukum, teknis, dan sosial.

Masady menegaskan, WPR bisa menjadi peluang besar bagi masyarakat Aceh jika pemerintah mampu menyiapkan pondasi regulatif dan administratif yang kuat. “Jangan sampai usulan ditolak hanya karena lemahnya kesiapan daerah. Kalau itu terjadi, rakyat lagi-lagi akan menjadi korban di tanah sendiri,” pungkasnya.(Red)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago