BANDA ACEH – Politisi PDI Perjuangan asal Aceh, Masady Manggeng, menilai ultimatum Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) kepada para bupati dan wali kota agar segera mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai langkah berani untuk memperkuat ekonomi rakyat dan menekan maraknya aktivitas tambang ilegal. Namun, ia mengingatkan agar inisiatif tersebut tidak berhenti sebagai wacana politik tanpa kesiapan di tingkat daerah.
“Langkah Gubernur Mualem sangat tepat, tapi daerah harus kerja ekstra,” ujar Masady di Banda Aceh, Selasa, 7 Oktober 2025.
Menurutnya, banyak pemerintah kabupaten dan kota di Aceh belum menyiapkan prasyarat hukum dan teknis untuk pengajuan WPR secara serius.
Masady menilai, tanpa revisi Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tanpa Qanun Pertambangan Rakyat sebagai turunan dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), maka usulan WPR akan sulit diterima di tingkat provinsi maupun pusat. “Tanpa peta teknis dan kajian lingkungan yang matang, usulan WPR hanya akan berakhir di meja birokrasi,” katanya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa hingga kini Aceh belum memiliki Qanun Pertambangan Rakyat, padahal Aceh memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam melalui peraturan daerah. Ketiadaan payung hukum tersebut membuat pemerintah kabupaten/kota kesulitan menetapkan kriteria dan wilayah WPR secara sah dan terukur.
Masady mendorong agar pemerintah daerah segera menyiapkan peta wilayah calon WPR, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta data calon penambang atau koperasi rakyat sebagai dasar penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). “Prosesnya jangan sekadar politis, tapi harus memenuhi aspek teknis dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Menurutnya, Gubernur, DPR Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota perlu melibatkan akademisi, pakar tata ruang, dan asosiasi penambang rakyat agar setiap usulan WPR benar-benar matang secara hukum, teknis, dan sosial.
Masady menegaskan, WPR bisa menjadi peluang besar bagi masyarakat Aceh jika pemerintah mampu menyiapkan pondasi regulatif dan administratif yang kuat. “Jangan sampai usulan ditolak hanya karena lemahnya kesiapan daerah. Kalau itu terjadi, rakyat lagi-lagi akan menjadi korban di tanah sendiri,” pungkasnya.(Red)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…