SORONG – Publik dikejutkan dengan temuan mengejutkan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Papua Barat Daya. Gedung yang seharusnya jadi pusat penegakan hukum itu ternyata berubah fungsi bak galangan kapal ilegal, lengkap dengan tugboat tongkang tersandar dan bekas aktivitas pengelasan.
Fakta ini terbongkar setelah Ketua Komisi I DPRP Papua Barat Daya, Zed Kadokolo, bersama dua rekannya, melakukan sidak ke Mapolda pada Jumat, 22 Agustus 2025. Mereka mendapati kapal rusak yang tengah diperbaiki persis di area Mapolda yang berdiri di tepi pantai Distrik Tampa Garam, Kota Sorong.
“Apakah Mapolda sekarang sudah jadi tempat servis kapal? Kalau memang iya, sejak kapan Polda dapat izin galangan kapal?” sindir Robert Wanma, anggota DPRP dari unsur masyarakat adat, di lokasi sidak.
Ironisnya, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo tak bersedia menemui rombongan dewan. Hanya staf berpangkat bintara yang diminta memberi keterangan.
Temuan ini makin pelik karena ternyata kapal yang diperbaiki milik PT Mitra Pembangunan Global (PT MPG). Perusahaan itu sejak lama berutang ke masyarakat adat Saimar di Distrik Kais Darat, Kabupaten Sorong Selatan. Sebagai jaminan, masyarakat sempat menahan kapal tongkang tersebut. Namun, setelah intervensi aparat, kapal justru dipindahkan ke area Polairud yang bersebelahan dengan Mapolda, lalu kini didapati tengah dikerjakan seperti di galangan.
Tak hanya soal dugaan penyalahgunaan fungsi Mapolda, masyarakat adat juga mengaku mengalami intimidasi. Ketua adat Yesaya Saimar bahkan sempat diculik bersama istrinya oleh oknum Polres Sorong Selatan, dipaksa menandatangani surat pembatalan kesepakatan dengan PT MPG.
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, mengecam keras tindakan aparat yang diduga membela kepentingan perusahaan dengan mengorbankan masyarakat adat.
“Kalau Mapolda berubah jadi galangan kapal ilegal, itu sudah keterlaluan. Saya minta Kapolda bersihkan anak buahnya. Kalau tidak bisa, lebih baik copot saja bintangnya,” tegas Wilson melalui keterangan tertulis, Senin 25 Agustus 2025.
Kasus ini bakal berlanjut ke rapat dengar pendapat DPRP Papua Barat Daya dengan pihak terkait, termasuk Kapolda, KSOP Sorong, pemilik kapal, hingga perwakilan masyarakat adat.(RIL)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…