Opini–Tidak ada yang lebih disukai penguasa selain melihat para pengkritiknya sibuk bertengkar sesama mereka.
Dalam ilmu strategi politik, kondisi itu disebut kemenangan tanpa pertempuran. Kekuasaan tidak perlu repot membungkam kritik, tidak perlu menangkap lawan, bahkan tidak perlu membantah substansi tuduhan. Cukup membuat para pengkritik saling mencurigai, saling menyerang, lalu membiarkan mereka menghabiskan energinya sendiri.
Belakangan, publik disuguhi pemandangan yang menarik sekaligus mengkhawatirkan, dimana mahasiswa melawan mahasiswa. Sebagian turun ke jalan mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menuntut evaluasi bahkan pembubaran Badan Gizi Nasional (BGN). Sebagian lainnya tampil mengecam aksi tersebut dan menuduh gerakan mahasiswa telah ditunggangi kepentingan politik tertentu.
Ironisnya, tuduhan penunggangan itu justru memunculkan pertanyaan baru: siapa sebenarnya yang sedang menunggangi siapa?
Pertanyaan itu menjadi relevan ketika sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai kampus mengaku tidak pernah memberikan mandat kepada kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai representasi mahasiswa nasional. Nama dicatut, legitimasi dipertanyakan, sementara publik menyaksikan panggung politik yang semakin menyerupai teater absurd.
Dalam situasi seperti ini, substansi perlahan menghilang.
Diskusi mengenai transparansi anggaran, tata kelola program, efektivitas kebijakan, hingga mekanisme pengawasan keuangan negara tenggelam oleh hiruk-pikuk saling tuding. Yang diperdebatkan bukan lagi apakah suatu kebijakan berjalan baik atau buruk, melainkan siapa yang berada di belakang kritik tersebut.
Padahal demokrasi tidak pernah mengharuskan kritik lahir dari manusia yang sempurna. Kritik tetap harus diuji berdasarkan fakta dan argumentasinya, bukan berdasarkan siapa yang menyampaikannya.
Sayangnya, dalam politik modern, serangan terhadap substansi sering digantikan dengan serangan terhadap identitas. Cara ini jauh lebih murah, lebih cepat, dan lebih efektif untuk menggiring opini publik.
Noam Chomsky menyebutnya sebagai bagian dari rekayasa persetujuan (*manufacturing consent*). Kekuasaan tidak lagi mendominasi melalui pemaksaan kasar, melainkan melalui pengendalian narasi. Masyarakat diarahkan untuk memperdebatkan aktor, bukan persoalan. Akibatnya, isu pokok menghilang dari ruang publik.
Fenomena tersebut mengingatkan kita pada strategi kolonial lama yang tampaknya tak pernah benar-benar mati: *divide et impera*.
Politik pecah belah selalu bekerja dengan prinsip sederhana. Jika ada kelompok yang berpotensi menjadi kekuatan pengawas, pecahlah mereka menjadi beberapa kubu. Jika ada gerakan yang mulai mengonsolidasikan kritik, buatlah mereka sibuk bertengkar tentang hal lain. Jika ada ancaman terhadap status quo, ciptakan keributan horizontal agar perhatian publik bergeser.
Belanda pernah menggunakan cara itu terhadap kerajaan-kerajaan Nusantara. Hari ini metode yang sama hadir dalam bentuk yang lebih modern, lebih halus, dan lebih sulit dikenali.
Musuh tidak lagi datang membawa meriam. Ia datang membawa narasi.
Yang lebih berbahaya, politik pecah belah tidak selalu dilakukan secara langsung oleh negara. Kadang ia bekerja melalui kelompok-kelompok yang merasa sedang membela negara. Kadang melalui organisasi yang mengaku independen. Kadang melalui tokoh-tokoh yang mengklaim berbicara atas nama rakyat.
Mereka mungkin tidak sadar sedang menjadi bagian dari sebuah skenario yang lebih besar.
Dalam teori elite yang dikemukakan Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca, setiap rezim pada dasarnya memiliki naluri mempertahankan kekuasaan. Salah satu caranya adalah mengendalikan ruang oposisi agar tidak pernah benar-benar solid. Ketika oposisi terpecah, kekuasaan menjadi lebih aman. Ketika pengkritik saling menyerang, penguasa dapat duduk tenang.
Karena itu, fenomena mahasiswa melawan mahasiswa seharusnya tidak dibaca sebagai sekadar perbedaan pendapat biasa. Yang perlu dicermati adalah apakah pertarungan tersebut muncul secara alamiah dari proses intelektual atau justru didorong oleh kepentingan yang berada di luar dunia kampus.
Mahasiswa sejak awal memperoleh legitimasi moral karena keberaniannya menjaga jarak dari pusat kekuasaan. Ketika jarak itu hilang, mahasiswa berisiko berubah dari pengawas menjadi pembela. Dari agen perubahan menjadi agen legitimasi.
Tentu mahasiswa berhak mendukung pemerintah. Mereka juga berhak mengkritiknya. Yang tidak boleh hilang adalah independensi.
Sebab ketika gerakan mahasiswa mulai lebih sibuk membela kekuasaan daripada mengawasinya, atau lebih bersemangat menyerang sesama mahasiswa daripada menguji kebijakan publik, saat itulah kampus kehilangan salah satu fungsi terpentingnya: menjadi rumah bagi akal sehat.
Demokrasi tidak pernah runtuh dalam satu malam. Ia melemah sedikit demi sedikit ketika kritik dianggap musuh, ketika perbedaan diperlakukan sebagai ancaman, dan ketika para penjaga moral bangsa saling menjegal satu sama lain.
Mungkin itulah kemenangan terbesar politik pecah belah, bukan ketika lawan berhasil dikalahkan, melainkan ketika mereka berhasil dibuat saling menghancurkan.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA(Pemerhati Intelijen)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…