Categories: Aceh

LIRA Desak DPRK Segera Lakukan Pleno Penetapan Komisioner KIP Aceh Tenggara 2024 – 2029

ACEH TENGGARA_ Menjelang Demisioner KIP Aceh Tenggara periode 2019 – 2024, hingga kini Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ( DPRK) Aceh Tenggra belum melakukan rapat pleno penetapan10 besar nama komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara periode 2024 – 2029.

Dugaan penguluran waktu dilakukan pimpinan DPRK setempat, semakin menimbulkan kecurigaan publik tentang penetapan yang disinyalir melibatkan kekuasaan. Hal tersebut seperti dikatakan pegiat lembaga Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tenggara, Saleh Selian.

” Kita ketahui masa jabatan Komisioner KIP periode 2019 – 2024 akan berakhir pada 18 Februari 2024 mendatang. Namun hingga kini DPRK belum pernah menjadwalkan rapat pleno penetapan nama yang masuk 10 besar. Ini ada apa?,” Sebut pengurus LIRA Aceh Tenggara Saleh Selian, Senin, 5 Februari 2024.

Dikatakan Saleh, molornya jadwal penetapan komisioner terpilih tersebut mesti diinvestigasi oleh aparat penegak hukum (APH) sehingga publik mengetahui penyebabnya. 

” Apakah molornya penetapan ini disebabkan ada dugaan mau meloloskan mantan atau incumben komisioner yang pernah terlibat sidang kode etik berat oleh DKPP? ataupun ada hal yang lain, ini perlu mendapat atensi semua pihak,” sebut Saleh.

Dirinya berharap DPRK Aceh Tenggara untuk segera menetapkan nama 10 besar Komisioner KIP tersebut demi lancarnya pesta demokrasi yang dilaksankan pada 14 Februari mendatang. 

Sementara Ketua Komisi A DPRK Aceh Tenggara, Sopian Sekedang, mengatakan terkait belum dilakukan Paripurna Komisioner KIP Aceh Tenggara, rapat pleno penetapan anggota Komisioner KIP Aceh Tenggara merupakan wewenang pimpinan DPRK setempat. 

” Rapat paripurna penetapan Komisioner KIP tersebut wewenang Pimpinan DPRK,” Sebut Sopian Sekedang.

Adapun tahapan tugas Komisi A dalam penjaringan Komisioner KIP sudah selesai pasca dilakukan pleno nama 10 besar dilakukan pada 31 Januari 2024 lalu.

“Kita di Komisi A juga sudah dua kali menyurati pimpinan DPRK terkait belum dilalukan rapat paripurna penetapan KIP namun surat kami belum pernah dibalas,” pungkasnya.(Sultan Habibi)

 

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago