ACEH BARAT – Pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat, Fadel Putra Pratama (Abudel) mengatakan moderenisasi secara ekonomi di Aceh Barat sulit dibendung, dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemangku kebijakan terhadap Indomaret dan Alfamart.
Menurut Abudel secara perspektif perkembangan ekonomi di wilayah tersebut sangat bagus, tetapi kurang baik jika kuota dan jarak Indomaret maupun Alfamart tidak di pertegas oleh Pemda terkait.
“Paradoxnya adalah pedagang klontong lokal atau gerai kecil milik masyarakat terancam, dikarenakan masuknya Alfamart dan Indomaret, tetapi inilah perkembangan moderenisasi kita diminta untuk mampu menjawab tantangan tersebut akan tapi juga harus dibantu dengan kebijakan pemerintah setempat,” kata Abudel kepada Presentatif, Rabu, 1 Mei 2024.
Kata Abudel, potensi ekonomi secara umum, pergerai Indomaret maupun Alfamart itu rata-rata mencapai 13-15 juta perhari dengan margin di angka 6-9% jika dirupiahkan sekitar 1.350.000 x 30 hari, 40.500.000 perbulannya (profit before tax & royalty).
“Artinya jika Rp. 40.5 juta x 12 gerai indomaret di Aceh Barat Rp. 486 juta x.12 bulan . dengan total Rpm5.8 Milyar, dipotong 11% pph Rp. 641 Juta PAD pertahun,” jelas Abudel.
Lanjutnya, setelah potongan PPH ada sisa 5.190.480.000 yang menetap di Aceh Barat jika regulasi pemerintah di ubah menjadi wajib bermitra semuanya (franchise).
Abudel menyarankan yang petama Pemerintah Daerah (Pemda) membentuk aturan untuk ritel modern wajib bermitra dengan perusahaan lokal (franchise) tidak diperkenankan reguler.
“Sehingga ada PAD dari perusahaan dan profit daripada pemilik usaha tersebut seutuhunya milik putra daerah yang akan berputar kembali di daerah,” ungkap Abudel.
Kemudian yang kedua, mewajibkan vendor pembangunan gerai tersebut harus dari pengusaha UMKM lokal seperti (Barang elektronic dan kelistrikan, plafond, kanopi, dan advertising).
Setelah itu, yang ke tiga, mewajibkan membentuk rumah binaan UMKM atau menyuport produk lokal berpotensi yg dapat dipasarkan di ritel modern tersebut.
Kemudian, yang keempat bentuk brand lokal yang sama dengan pelayanan dan harga yang kompetetif, secara perspektif perkembangan ekonomi di wilayah tersebut itu bagus.
“Sebagai contoh kabupaten tetangga kita Nagan Raya indomaret yang ada disana diwajibkan franchise (bermitra dengan pihak swasta lokal). Kita jangan hanya bisa bilang buya krueng teudong dong buya tamong meuraseuki, kita pemuda apalagi zaman sekarang harus banyak mencari solusi dari pada meratapi,” jelas Abudel.
Menurutnya, pihak terkait antara lain bupati, DPRK, dinas teknis disperindagkop & dinas penanaman modal. Untuk dapat membahas regulasi yang di anggap tepat untuk dapat memberikan pertumbuhan ekonomi di ritel modern untuk Aceh Barat yang kita cinta,” sebut Abudel.
Abudel berharap pemerintah dapat segera mengevaluasi regulasi tersebut dan membangun trobosan bersama pihak swasta lokal untuk mengembangi ritel moderen yang sama dengan suasana.
“Harga dan pelayanan yang kompetetif apbila perlu pemerintah membiayai untuk Gerai ritel modern pioner yg akan di kembangi oleh pihak kedua dengan cara franchise,” Tutup Abudel||Alfian Akbar
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…