INDONESIA baru saja melewati pekan yang riuh, seperti rumah besar yang atapnya bocor, dindingnya retak, dan penghuni di dalamnya saling berteriak tanpa sempat memperbaiki kerusakan. Dari 28 Agustus hingga 2 September 2025, jalanan ibukota dan berbagai daerah berubah menjadi panggung amarah. Seorang pengemudi ojek online yang tewas ditabrak kendaraan taktis polisi menjadi api kecil yang menjalar cepat, melahap gudang kekecewaan yang telah lama ditimbun. Kamera ponsel merekam detik-detik tragis itu, lalu media sosial mengubahnya menjadi obor yang membakar emosi publik.
Namun, sebagaimana api yang tak hanya menyinari tetapi juga mengaburkan pandangan, gelombang protes ini cepat kehilangan fokus. Tuntutan yang semula menyinggung keadilan sosial dan mengadili Jokowi serta memakzulkan Gibran tiba-tiba berbelok, menyasar DPR dengan slogan “bubarkan parlemen”. Pergeseran mendadak itu terasa janggal, seperti sebuah orkestra yang sedang memainkan lagu perjuangan, lalu tiba-tiba nada sumbang buzzer masuk dan mendominasi panggung.
Literatur politik memberi kita kaca pembesar. Samuel Huntington sudah lama mengingatkan bahwa setiap gelombang demokrasi membawa pula gelombang balik ketika institusi rapuh. Guillermo O’Donnell menyebutnya delegative democracy atau demokrasi delegatif dimana rakyat memberi mandat, tetapi elite bertindak seolah tanpa pengawasan. Steven Levitsky dan Lucan Way menambahkan istilah competitive authoritarianism, rezim yang berpura-pura demokratis namun sesungguhnya mempermainkan institusi. Ketiga kerangka itu menjelaskan adegan Indonesia kini, dimana demokrasi ibarat perahu yang bocor, didayung oleh elite yang sibuk saling menikam, sementara penumpangnya panik.
Kemarahan publik bukan tanpa dasar. Survei Litbang Kompas Juli 2025 menunjukkan kepercayaan terhadap Gibran Rakabuming jatuh ke bawah 35 persen, angka terendah sejak ia menapak politik nasional. Di sisi lain, DPR disorot karena gaya hidup mewah di tengah rakyat yang kian terjepit. Namun seruan “bubarkan DPR” yang begitu cepat menjadi trending lebih menyerupai spanduk fabrikasi ketimbang jeritan otentik. Buzzer bekerja seperti tukang cat jalanan yang menimpa mural rakyat dengan warna baru yang menyesatkan arah pandang.
Sementara itu, aparat negara tampil gamang. Kantor-kantor polisi yang mestinya benteng keamanan runtuh begitu mudah. Gedung terbakar, pos-pos dirusak, dan publik bertanya, apakah ini kelalaian atau pembiaran? Dalam teori keamanan, situasi ini disebut calculated disorder yaitu kekacauan yang sengaja dibiarkan untuk menciptakan delegitimasi. Bagai pagar yang sengaja dilonggarkan, sehingga maling leluasa masuk dan tuan rumah tampak tak berdaya.
Indeks Demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit memberi peringatan dini: skor Indonesia hanya 6,53, kategori “demokrasi cacat”. Sebuah angka yang menegaskan kita sedang mundur ke jurang yang dulu coba ditinggalkan. Tanpa perbaikan, kerusuhan 2025 bisa menjadi tonggak kemunduran lebih jauh. Demokrasi kita, yang dulu digadang sebagai model di Asia Tenggara, kini bagai kereta yang remnya blong, meluncur di rel yang miring menuju otoritarianisme baru.
Dalam pusaran ini, Presiden Prabowo berdiri di persimpangan. Ia bisa memilih menjadi penonton yang berharap badai reda sendiri, atau menjadi nakhoda yang berani mengendalikan kapal meski ombak menggunung. Sejarah memberi contoh: Gus Dur tumbang bukan karena ditinggal rakyat, melainkan karena gagal mengelola fragmentasi elite. Kini Prabowo menghadapi versi lain dari ujian itu lebih kompleks, lebih licin, dengan buzzer dan media sosial sebagai senjata tambahan.
Semboyan yang kerap ia kumandangkan, “datang bersama rakyat, berjuang bersama rakyat, dan selalu bersama rakyat”, kini tak bisa berhenti sebagai mantra. Rakyat butuh presiden yang membersihkan lingkar istana dari anasir pengkhianatan, menindak aparat yang lalai, sekaligus mengembalikan martabat parlemen melalui reformasi nyata, bukan sekadar pemangkasan tunjangan. Jika tidak, Prabowo hanya akan dicatat sebagai presiden yang membiarkan kapal bocor terus mengapung tanpa arah, hingga akhirnya karam.
Indonesia tidak butuh kudeta kepagian yang lahir dari permainan elite, dan rakyat tak pantas dijadikan pion dalam catur kekuasaan. Demokrasi adalah rumah bersama, bila fondasinya keropos, semua penghuni akan tertimpa reruntuhan. Tugas pemimpin bukan sekadar menjaga pintu dari pencuri, melainkan memastikan dinding rumah diperkuat kembali. Tanpa keberanian itu, demokrasi kita akan terus dibajak, digiring ke lorong gelap yang pernah kita kenal sebagai otoritarianisme yang berulang dengan wajah baru.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA(Pemerhati Intelijen)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…