Categories: Aceh

Kuasa Hukum Ramli SE Sebut Tuduhan Direktur PT MPM Merugikan Kliennya

ACEH BARAT_ Kuasa hukum Ramli Se, Wakil Ketua DPRK Aceh, Putra Pratama Sinulingga dan Partner menyebutkan jika apa yang disampaikan oleh terlapor Direktur PT MPM, Arsan Yoe Nanda terkait laporan LHKPN pelapor di media sosial merupakan tuduhan yang tidak dapat dibuktikan. 

Menurutnya, Direktur PT. MPM telah melakukan pencemaran nama baik, dengan menuduh kliennya (Ramli SE) bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) itu fiktif lewat media sosial pemberitaan. 

“Padahal itu tidak mampu dibuktikan dan menuduh mempunyai lahan sawit yang tidak dibayarkan pajaknya,”kata Putra Pratama Sinulingga kepada Presentatif, Selasa, 7 Mei 2024.

Atas dasar itu, pengacara Putra Pratama Sinulingga dan Partner melaporkan perkara tersebut kepada polres Aceh Barat untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

“Laporan tersebut sudah kami serahkan kepada SPKT polres Aceh Barat, untuk diproses lebih lanjut,”ujar Putra Pratama Sinulingga.

Kata Putra Pratama Sinulingga bahwa kliennya saat ini sangat dirugikan dengan ada pencemaran nama baik yang ditayangkan melalui media sosial.

“Klien (Ramli SE) kami adalah seorang legislatif di DPRK dimana beliau melaksanakan fungsinya sebagai dewan, dalam fungsi pengawasan, mungkin pada saat RDP yang bersangkutan merasa sakit hati sehingga melakukan pencemaran nama baik via media sosial pemberitaan online,”ungkap Putra Pratama Sinulingga.

Menurut Putra Pratama Sinulingga, sebenarnya Arsan Yoe Nanda cukup membantah jika pada saat itu memang tidak puas.

“Jika memang tidak puas kan bisa di bantah saja pada saat RDP, tidak perlu menyerang pribadi kehormatan klien kita melalui pemberitaan media apa lagi ada unsur pencemaran nama baik disitu,”jelas Putra Pratama Sinulingga.

Putra Pratama Sinulingga berharap kepada penyidik polres Aceh Barat agar melakukan penyidikan serius terhadap perkara ini.

“Karena ini kan menjadi resume buruk bagi kita jika tidak dilakukan baik dan sungguh -sungguh, karena ini menyangkut harkat dan martabat anggota legislatif dan fungsi pengawasan,” imbuhnya.

Putra Pratama Sinulingga sebut, jika ini tidak diproses sebagai mestinya ke depan akan ada anggota dewan lain tidak berani bersuara terhadap apapun yang merugikan negara.

“Kita mohon kepada bapak Kapolres tembusan nya kepada bapak Kapolri, mengusut tuntas perkara ini,”harapnya.|| ALFIAN AKBAR 

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago