Categories: Opini

KPK: Komisi Pemberantasan atau Komisi Penjinakan Korupsi?

Di republik yang gemar memproduksi ironi, KPK mungkin adalah salah satu karya paling paradoxal. Ia lahir sebagai extraordinary body untuk memberantas kejahatan luar biasa, tetapi pelan-pelan didorong menjadi lembaga yang bekerja dalam batas-batas yang justru biasa, bahkan terkesan mulai jinak. Sejak revisi Undang-Undang KPK pada 2019, pertanyaan mendasar itu terus bergema, apakah KPK masih pemberantas, atau telah bertransformasi menjadi penjinak?

Revisi tersebut bukan sekadar koreksi hukum, melainkan rekayasa institusional. Dalam kerangka institutional capture, konsep yang banyak dibahas dalam literatur tata kelola modern, dimana pelemahan lembaga tidak dilakukan dengan pembubaran, melainkan dengan memasukkan mekanisme kontrol ke dalam tubuhnya. Perubahan status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah salah satu instrumen kunci. Ketika penegak hukum berada dalam struktur birokrasi yang hierarkis, independensi menjadi variabel yang dinegosiasikan, bukan lagi prinsip yang absolut.

KPK pascarevisi seperti kehilangan shock therapy-nya. Di era sebelumnya, lembaga ini dikenal dengan pendekatan tanpa kompromi, bahwa operasi tangkap tangan yang cepat, penindakan yang agresif, dan nihilnya ruang bagi penghentian perkara. Kini, praktik SP3 hadir sebagai “normalisasi baru”. Secara hukum, ia sah. Namun secara sosiologis, ia menandai pergeseran dari paradigma luar biasa menuju rutinitas birokratik.

Krisis tidak berhenti pada aspek struktural. Ia merembet ke dimensi etik. Pelanggaran etik oleh pimpinan bukan sekadar soal individu, melainkan cerminan dari apa yang oleh Emile Durkheim disebut sebagai anomie, yaitu kondisi dimana norma kehilangan daya ikatnya. Ketika penjaga norma justru melanggarnya, maka sistem kehilangan kompas moralnya.

Data global memperkuat narasi ini. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang bertahan di angka 34 menunjukkan stagnasi yang nyaris kronis. Dalam perspektif comparative governance, negara-negara yang berhasil menekan korupsi biasanya menunjukkan tren kenaikan yang konsisten. Indonesia justru berkutat di angka yang sama, seolah terjebak dalam equilibrium of corruption, yaitu keseimbangan yang tidak sehat antara penindakan dan pembiaran.

Namun, problem utama KPK bukan sekadar soal desain kelembagaan atau etika internal. Ia berkelindan dengan politik kekuasaan. Dalam studi law and politics, hukum kerap kali berfungsi sebagai instrumen distribusi kekuasaan. Di sinilah muncul gejala yang oleh para analis disebut sebagai selective enforcement, dimana hukum ditegakkan, tetapi tidak merata.

KPK masih menangkap jaksa. Ia juga masih menjerat hakim. Tetapi ketika menyentuh wilayah lain, khususnya institusi tertentu, penindakan tampak menghilang. Apakah ini cerminan integritas absolut? Ataukah batas tak kasat mata yang tidak boleh dilampaui?

Dalam kajian kriminologi, ada tiga kemungkinan untuk menjelaskan “kebersihan” suatu institusi, yaitu pertama, integritas yang benar-benar kuat; kedua, belum adanya kesempatan; ketiga, belum terdeteksi atau belum ditindak. Tanpa transparansi dan konsistensi penegakan hukum, publik akan cenderung memilih kemungkinan ketiga.

Gejala ini semakin problematik ketika hukum tampak lentur terhadap aktor tertentu. Kasus-kasus yang melibatkan figur dengan kedekatan kekuasaan sering kali memunculkan kejanggalan prosedural, mulai dari perlakuan yang berbeda hingga penanganan yang lamban. Dalam perspektif political intelligence, ini dapat dibaca sebagai bentuk legal engineering, hukum tidak lagi netral, melainkan menjadi alat untuk mengelola risiko politik.

Di titik ini, KPK tidak lagi berdiri sebagai lembaga independen yang otonom, melainkan sebagai bagian dari ekosistem kekuasaan yang lebih besar. Ia tetap bekerja, tetapi dalam koridor yang telah ditentukan. Ia tetap bertindak, tetapi dengan selektivitas yang semakin terasa.

Satirnya, KPK hari ini mungkin tidak perlu dibubarkan untuk dilemahkan. Ia cukup dibiarkan ada—dengan kewenangan yang direduksi, keberanian yang dipangkas, dan legitimasi yang terus tergerus. Dalam istilah politik, ini adalah bentuk pelemahan paling efektif, yakni killing softly.

Pertanyaan akhirnya bukan lagi apakah KPK masih ada, tetapi apakah ia masih bermakna.

Jika pemberantasan korupsi hanya berjalan pada ruang-ruang yang aman, maka ia bukan lagi pemberantasan, melainkan simulasi. Dan ketika hukum berubah menjadi simulasi, yang tersisa hanyalah panggung, dengan aktor, skrip, dan drama yang tampak nyata, tetapi kehilangan substansi.

Mungkin disitulah kita hari ini, menyaksikan KPK tetap berdiri, tetapi dengan fungsi yang perlahan berubah. Dari pemberantas menjadi penyeimbang, dari penegak menjadi pengelola. Sebuah transformasi yang sunyi, tetapi dampaknya sangat riuh bagi masa depan hukum dan demokrasi Indonesia.

 

Penulis : Sri Radjasa (Pemerhati Intelijen)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago