Categories: Daerah

Kota Subulussalam Terpuruk, DPR Akan Ajukan Hak Interplasi

SUBULUSSALAM – Kondisi Kota Subulussalam saat ini tengah terpuruk, akibat pengelola Keuangan Daerah yang sangat tidak optimal dalam penggunaannya, Wakil Ketua Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam Dolly S Cibro, akan ajukan hak Interplasi.

Hal tersebut, dikatakan Dolly, melihat persoalan di Kota Subulussalam belakangan ini yang tiada hentinya, akibat amburadulnya pengelolaan keuangan Kota Subulussalam.

“Saya mendorong agar anggota DPR Kota Subulussalm menggunakan hak Interplasi terhadap Walikota Subulussalam,” sampai Dollya dengan tegas, Selasa, 2 Januari 2014.

Menurutnya, dengan adanya persoalan-persoalan yang tidak hentinya, Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam dalam hal ini tidak mampu untuk menyelesaikannya. Karena itu, Dolly mendorong DPR setempat untuk menggunakan hak Interplasi kepada Walikota Subulussalam.

Dijelaskan Dolly, adapun persoalan tersebut, seperti honorarium Tenaga Honorer, Petugas Rumah Sakit dan hak para Guru Kontrak ditambah lagi dengan insentif Dokter Spesialis.

Ditambahkan Dolly, karena hak mereka semua belum dibayar oleh Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam yang mengakibatkan para dokter spesialis mogok kerja, tenaga honorer, petugas rumah sakit dan guru kontrak melakukan aksi protes dengan mendatangi walikota ke pondopo bertujuan untuk menuntut agar gaji mereka segera di bayar.

“Dengan peristiwa tersebut, alangkah baik nya Pemerintah Kota Subulussalam membuka mata hati dan telinga selebar-lebarnyanya,” cetus Dolly.

Terindikasi, Pemko Subulussalam melakukan pembiaran seolah-olah tidak melihat situasi dan kondisi seperti ini. Seharusnya, lanjut Dolly, Pemerintah harus cepat tanggap untuk menanggapi problem-problem yang ada, sehingga problem-problem tersebut tidak membesar dan mudah untuk diselesaikan. Sehingga tidak ada lagi yang melakukan aksi protes atau Mogok Kerja.

“Pembayaran seluruh honorarium termasuk insentif dokter spesialis sudah di anggarkan di tahun 2023. Jelas-jelas sudah di anggarkan bersama-sama antara Walikota Subulussalam dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam,” jelas Dolly.

“Namun tetap saja ada berbagai problem terkait gaji-gaji para tenaga honorer, petugas rumah sakit dan guru kontrak yang tidak dibayar oleh Pemerintah Kota Subulussalam dengan alasan keuangan daerah kota subulussalam sedang mengalami Defisit,” tandasnya. (JD)

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago