Kota Subulussalam Terpuruk, DPR Akan Ajukan Hak Interplasi

SUBULUSSALAM – Kondisi Kota Subulussalam saat ini tengah terpuruk, akibat pengelola Keuangan Daerah yang sangat tidak optimal dalam penggunaannya, Wakil Ketua Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam Dolly S Cibro, akan ajukan hak Interplasi.

Hal tersebut, dikatakan Dolly, melihat persoalan di Kota Subulussalam belakangan ini yang tiada hentinya, akibat amburadulnya pengelolaan keuangan Kota Subulussalam.

“Saya mendorong agar anggota DPR Kota Subulussalm menggunakan hak Interplasi terhadap Walikota Subulussalam,” sampai Dollya dengan tegas, Selasa, 2 Januari 2014.

Menurutnya, dengan adanya persoalan-persoalan yang tidak hentinya, Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam dalam hal ini tidak mampu untuk menyelesaikannya. Karena itu, Dolly mendorong DPR setempat untuk menggunakan hak Interplasi kepada Walikota Subulussalam.

Dijelaskan Dolly, adapun persoalan tersebut, seperti honorarium Tenaga Honorer, Petugas Rumah Sakit dan hak para Guru Kontrak ditambah lagi dengan insentif Dokter Spesialis.

Ditambahkan Dolly, karena hak mereka semua belum dibayar oleh Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam yang mengakibatkan para dokter spesialis mogok kerja, tenaga honorer, petugas rumah sakit dan guru kontrak melakukan aksi protes dengan mendatangi walikota ke pondopo bertujuan untuk menuntut agar gaji mereka segera di bayar.

“Dengan peristiwa tersebut, alangkah baik nya Pemerintah Kota Subulussalam membuka mata hati dan telinga selebar-lebarnyanya,” cetus Dolly.

Terindikasi, Pemko Subulussalam melakukan pembiaran seolah-olah tidak melihat situasi dan kondisi seperti ini. Seharusnya, lanjut Dolly, Pemerintah harus cepat tanggap untuk menanggapi problem-problem yang ada, sehingga problem-problem tersebut tidak membesar dan mudah untuk diselesaikan. Sehingga tidak ada lagi yang melakukan aksi protes atau Mogok Kerja.

“Pembayaran seluruh honorarium termasuk insentif dokter spesialis sudah di anggarkan di tahun 2023. Jelas-jelas sudah di anggarkan bersama-sama antara Walikota Subulussalam dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam,” jelas Dolly.

“Namun tetap saja ada berbagai problem terkait gaji-gaji para tenaga honorer, petugas rumah sakit dan guru kontrak yang tidak dibayar oleh Pemerintah Kota Subulussalam dengan alasan keuangan daerah kota subulussalam sedang mengalami Defisit,” tandasnya. (JD)